IndonesiaDiscover –
RIBUAN petugas irigasi berstatus honorer dari berbagai daerah berunjukrasa di Kantor Gubernur Jawa Tengah. Mereka menuntut diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena sudah bertahun-tahun mengabdi masih honorer lepas dengan gaji Rp100 ribu per hari.
Pemantauan Media Indonesia Senin (19/5) ribuan petugas irigasi berstatus honorer Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdataru) tersebut dengan menaiki sejumlah truk mendatangi Kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Kota Semarang. Begitu turun dari truk mereka langsung menggelar orasi dan membentangkan spanduk dan poster.
“Tuntutan kami hanya satu, yakni diangkat menjadi pegawai PPPK karena bertahun-tahun mengabdi kami hanya menjadi petugas honorer lepas,” kata Ketua Forum Komunikasi Petugas Irigasi (FKPI) Jawa Tengah Muhammad Chundori di tengah aksi unjuk rasa.
Aksi unjuk rasa ini, lanjut Muhammad Chundori, diikuti sekitar 2.000 pekerja harian lepas dari enam balai pengelolaan sumber daya air yakni Bodrikuto, Bengawan Solo, Pemali Comal, Probolo, Serayu Citanduy, dan Seluna. Mereka meminta agar dapat bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk menyampaikan persoalan status masalah pegawai ini
Selama ini ribuan pegawai irigasi, ungkap Muhammad Chundori, hanya dibayar dari APBD dan APBN secara harian Rp100 ribu per hari. Ketika ada libur 15 hari seperti waktu lalu pendapatan setiap pegawai hanya Rp1,5 juta di bawah upah minimun regional (UMR), sedangkan rata-rata para pegawai irigasi ini sudah mengabdi cukup lama bahkan ada rang belasan tahun.
Selama ini ribuan pegawai irigasi, ungkap Muhammad Chundori, hanya dibayar dari APBD dan APBN secara harian Rp100 ribu per hari. Ketika ada libur 15 hari seperti waktu lalu pendapatan setiap pegawai hanya Rp1,5 juta di bawah upah minimun regional (UMR). Padahal, rata-rata para pegawai irigasi ini sudah mengabdi cukup lama bahkan ada yang belasan tahun
Untuk masuk menjadi pegawai PPPK, menurut Muhammad Chundori, sudah mengabdi lebih dari 2 tahun kemudian masuk database BKN otomatis nanti harus diselesaikan 2025. Namun tidak diberikannya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pihak terkait, sehingga ribuan petugas berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam proses seleksi PPPK.
“Anehnya ini hanya di Jawa Tengah saja yang dipersulit, sedangkan di provinsi lain seperti Jawa Barat, Jawa Timur tidak ada masalah, sedangkan tugas pokok pegawai irigasi cukup vital untuk pertanian seperti perawatan bendungan, saluran irigasi, operasional, menjaga pintu air dan membagi pintu air,” imbuhnya.
Setelah beberapa jam menggelar aksi orasi dan membentangkan spanduk tuntutan, sekitar pukul 10.00 WIB perwakilan pegawai irigasi dipersilahkan untuk masuk dan beraudensi langsung dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi selama 1,5 jam.
“Kami bersyukur, tuntutan pengangkat PPPK ditanggapi oleh gubernur dan akan mengikuti regulasi yang ada serta beliau akan mengawalnya,” ujar Muhammad Chundori ketika keluar dari ruang audensi.
Tidak hanya itu, demikian Muhammad Chundori, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi juga telah meminta langsung data sekitar 3.000 pegawai irigasi yang kini masih berstatus honorer harian lepas, bahkan memberikan apresiasi BPJS yang selama ini dibayar secara mandiri. “Pekan depan kita tagih ke OPD dan Sekda Jawa Tengah hasilnya, karena dijanjikan data kami akan dibawa ke pusat,” tambahnya. (E-2)
