Kinerja APBN di NTT Tampil Positif dan Konsisten
Laporan yang diterbitkan oleh Indonesiadiscover.com menunjukkan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan kinerja positif dan konsisten tumbuh, sekaligus turut menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di awal tahun 2026.
Berdasarkan data kinerja APBN 2025, realisasi belanja di wilayah NTT tercatat mencapai 95,22 persen dengan pertumbuhan sebesar 5,14 persen (ctc), melampaui capaian tahun 2024 sebesar 3,87 persen. Angka ini juga lebih tinggi dibandingkan kinerja regional Balinusra maupun nasional. Hal ini menunjukkan bahwa NTT berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi meskipun menghadapi berbagai tantangan.
Konsumsi rumah tangga mendominasi struktur pertumbuhan ekonomi NTT dengan kontribusi sebesar 66,25 persen, sedangkan belanja pemerintah berkontribusi sebesar 21,79 persen. Di sisi lain, inflasi tetap terkendali pada level 2,39 persen atau terjaga pada titik tengah sasaran target inflasi nasional sebesar 2,5 persen. Ini menunjukkan bahwa stabilitas harga tetap terjaga meski ada tekanan inflasi dari berbagai sektor.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi NTT terus mengimbau percepatan atau akselerasi belanja APBN, terutama pada belanja modal guna mendukung pembangunan infrastruktur daerah. Dengan akselerasi ini, diharapkan manfaat belanja negara dapat segera dirasakan masyarakat, menghindari penumpukan pencairan anggaran di akhir tahun, meningkatkan kualitas belanja, serta menjamin alokasi anggaran digunakan secara optimal untuk pencapaian target output.
Capaian makro ekonomi NTT tahun 2025 yang tumbuh positif diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang konsisten pada 2026. Target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 dipatok sebesar 5,5 persen hingga 6 persen. Tema tersebut mengemuka dalam diskusi bersama media yang digelar di Aula Bank Indonesia Provinsi NTT, Senin, 2 Maret 2026.
Diskusi tersebut menghadirkan pembicara dari Bank Indonesia, Kemenkeu melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT, Otoritas Jasa Keuangan, serta Pemerintah Provinsi NTT. Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTT, Adi Setiawan, menyampaikan berbagai langkah strategis yang telah dilakukan guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui akselerasi realisasi APBN sejak awal tahun anggaran 2026.
Ia menjelaskan, sejak awal tahun pihaknya telah melakukan koordinasi intensif bersama satuan kerja kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta KPPN di wilayah kerja Kanwil DJPb NTT untuk mempercepat realisasi belanja sejak triwulan I. Langkah tersebut bertujuan memastikan manfaat belanja negara segera dirasakan masyarakat, menghindari penumpukan pencairan anggaran di akhir tahun, meningkatkan kualitas belanja, serta menjamin alokasi anggaran digunakan secara optimal untuk pencapaian target output.
Upaya akselerasi dilakukan melalui korespondensi, pembinaan satuan kerja, diseminasi data dan kebijakan, rilis informasi, hingga pertemuan dengan pimpinan satuan kerja. Data realisasi belanja hingga Februari 2026 menunjukkan peningkatan signifikan baik secara bulanan maupun mingguan. Sampai akhir Februari 2026, realisasi belanja di NTT tumbuh 50,2 persen secara year on year (y-o-y), setelah sebelumnya tumbuh 57,36 persen y-o-y pada Januari 2026.
Secara mingguan, realisasi APBN di NTT memang mengalami fluktuasi, namun tren pertumbuhannya tetap positif dengan variasi terendah 6,02 persen dan tertinggi 17,84 persen. Artinya, sepanjang periode berjalan tahun 2026, perbandingan y-o-y konsisten mencatat pertumbuhan dibandingkan tahun 2025.
Kontribusi belanja pemerintah juga memiliki peran signifikan dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTT. Pada Triwulan IV 2025, kontribusi belanja pemerintah terhadap perekonomian NTT tercatat sebesar 21,17 persen. Atas kondisi tersebut, diperlukan komitmen seluruh pemangku kepentingan agar sumber daya APBN, termasuk alokasi belanja Transfer ke Daerah (TKD), dapat tersalurkan lebih efektif sehingga dampak ekonomi dirasakan lebih merata dan cepat oleh masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kanwil DJPb NTT juga menegaskan peran penting APBN dalam penyediaan layanan publik dan pembangunan infrastruktur. Sektor pertanian disebut sebagai sektor dominan dalam perekonomian NTT. Pada tahun 2026, alokasi anggaran sektor pertanian mencapai Rp 495,1 miliar yang diarahkan pada empat program utama, yakni ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas, dukungan manajemen, pendidikan dan pelatihan vokasi, serta peningkatan nilai tambah dan daya saing industri.
Selain itu, sektor pertanian juga menjadi salah satu fokus pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi). Hingga akhir Februari 2026, KUR telah diakses oleh 9.455 debitur, sedangkan pembiayaan UMi telah dimanfaatkan oleh 6.036 debitur di NTT.
Adi Setiawan menekankan pentingnya sinergi kuat antara pemerintah daerah, satuan kerja, Bank Indonesia, dan OJK, serta peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran agar target yang direncanakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendorong kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.
