Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun Khawatir dengan Kebijakan Investasi di Saham
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa terdapat kemungkinan perusahaan asuransi dan dana pensiun merasa takut terhadap perintah-perintah tidak tertulis yang mungkin terjadi di balik rencana penambahan batas investasi di instrumen saham. Hal ini disampaikan oleh Purbaya setelah menghadiri konferensi pers mengenai perkembangan kepemimpinan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta kondisi pasar saham di Tanah Air.
Konferensi pers berlangsung di Wisma Danantara, Jakarta pada Sabtu (31/1/2026) malam. Saat itu, awak media menanyakan tentang arah investasi asuransi dan dana pensiun di instrumen surat berharga negara (SBN), yang akan terpengaruh oleh kebijakan penambahan batas maksimal investasi di saham. Purbaya menilai bahwa aturan saat ini sudah memberikan ruang cukup untuk investasi di SBN.
Purbaya juga menyatakan bahwa mungkin saja perusahaan-perusahaan tersebut khawatir terhadap rencana penambahan porsi investasi di saham, terutama karena adanya ketakutan akan perintah-perintah tidak tertulis. Ia menyebutkan:
“Saya pikir sudah cukup sekarang [investasi SBN], kelihatannya sih peraturan yang ada sudah cukup. Mungkin saya salah baca, tetapi mungkin mereka takut investasi saham akan ada perintah enggak tertulis. Saya akan cek dengan mereka kenapa, atau bisa enggak mereka tingkatkan ke bursa saham.”
Menurutnya, manajemen BEI akan semakin baik di masa depan, karena pemerintah berkomitmen untuk melakukan reformasi di pasar saham agar lebih kuat dalam hal akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan investor.
Purbaya juga menegaskan bahwa perusahaan asuransi dan dana pensiun tidak perlu khawatir soal kenaikan batas maksimal investasi di saham, karena upaya perbaikan akan terus dilakukan, terutama dalam memberantas saham gorengan.
“Harusnya [saham] goreng-gorengan enggak jelas akan semakin berkurang di bursa,” ujarnya.
Pengawasan Lebih Ketat terhadap Pasar Saham
Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, juga menyebut bahwa otoritas akan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di bursa saham. Ini dilakukan dengan melakukan penyelidikan terhadap saham-saham gorengan.
“Penguatan pengawasan dan penegakan hukum dengan segera memulai penyelidikan goreng menggoreng saham atau memanipulasi pasar, tadi yang disampaikan oleh Pak Menko [Perekonomian Airlangga Hartarto], secara masif,” ujar Friderica dalam konferensi pers.
OJK bersama aparat berwenang akan mendorong penegakan hukum yang memberikan efek jera, serta penguatan pengawasan market conduct, termasuk kepada para influencer.
“Kami, OJK bersinergi dengan pemerintah dan stakeholders, akan mempercepat reformasi pasar modal, melalui pendekatan yang lebih holistik, mulai dari perbaikan kualitas emiten, dan saham yang diperdagangkan, peningkatan literasi dan perlindungan terhadap investor, terutama investor ritel, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten,” ujar Kiki, panggilan akrab dari Friderica.
Penambahan Batas Investasi di Saham
Sebelumnya, Purbaya mengungkap bahwa pemerintah akan menambah limit investasi dari dana pensiun hingga asuransi di instrumen saham hingga 20%. Hal ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto usai pengumuman Morgan Stanley Capital Indonesia (MSCI) yang memicu IHSG anjlok dan rentetan trading halt.
Purbaya menyebut kemungkinan nantinya porsi investasi yang lebih besar dari dana pensiun dan asuransi itu hanya akan difokuskan pada saham-saham berkapitalisasi besar dalam 12 bulan terakhir atau LQ45.
“Kami akan bebaskan lagi ke 20%, tetapi di saham-saham yang tidak goreng-gorengan. Mungkin untuk pertama kita batasi di LQ45,” ujarnya kepada wartawan di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Menurut Purbaya, langkah menambah ‘bahan bakar’ ke pasar modal itu akan membantu kondisi pasar saham semakin membaik. Sejalan dengan hal tersebut, dia mengatakan otoritas bakal mendorong pembenahan saham-saham gorengan.
“Yang jelas bahan bakar ke capital market jadi ada lebih besar dibanding sebelumnya. Nanti itu akan diperhatikan juga integritas pasar dalam pengertian dengan kebijakan tadi, ya,” tuturnya.
