RANCANGAN KUHAP memang membutuhkan pembaruan hukum acara pidana yang revolusioner.
Namun, kata Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas, usulan kejaksaan memasukkan perluasan asas dominus litis akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan kepolisian.
Penerapan asas dominus litis mencuat dalam wacana revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan dan RKUHAP. DPR telah menyepakati keduanya masuk 41 prolegnas prioritas 2025.
Menurut Fernando, kalau asas dominus litis dimasukkan dalam RKUHAP, pengendalian perkara ada di jaksa. Ini artinya polisi melakukan penyidikan berdasarkan arahan dan keinginan jaksa.
“Selama ini sudah diatur dalam KUHAP koordinasi antara jaksa dengan polisi dalam penyidikan suatu perkara. Hanya perlu mengatur lebih rinci dan jelas mengenai koordinasi antara polisi dan jaksa mengenai penyidikan suatu perkara,” ujarnya lewat keterangan yang diterima, Sabtu (8/2).
Dominus litis ialah kewenangan untuk menentukan dapat tidaknya suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan.
Ia menambahkan, pada praktiknya sangat dimungkinkan berpotensi memicu ketegangan antar lembaga penegak hukum, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan karena tumpang tindih kewenangan
“Masing-masing lembaga negara atau aparat penegak hukum diberikan kewenangan masing-masing berdasarkan KUHAP hanya butuh pembenahan dan pengaturan lebih jelas mengenai penanganan suatu perkara,” pungkasnya. (P-3)
