Peran AI dalam Kehidupan Global dan Tantangan yang Muncul
Perkembangan kecerdasan buatan (AI) kini tidak hanya menjadi fokus industri teknologi, tetapi juga menjadi isu global yang melibatkan ekonomi, geopolitik, hingga masa depan tenaga kerja. Di tengah persaingan intensif antara perusahaan teknologi di AS dan Tiongkok, para pemimpin industri AI mulai menyadari bahwa pengembangan AI memerlukan pendekatan yang lebih luas dan inklusif.
Salah satu tokoh penting dalam industri ini adalah Chris Olah, salah satu pendiri perusahaan AI raksasa Anthropic. Dalam sebuah forum peluncuran ensiklik pertama Paus Leo XIV mengenai AI di Vatikan, Olah memberikan peringatan keras tentang risiko yang muncul jika pengembangan AI hanya dibiarkan berjalan tanpa pengawasan eksternal.
Menurut Olah, laboratorium AI terbesar dunia, termasuk perusahaannya sendiri, beroperasi di bawah tekanan komersial, geopolitik, dan kepentingan pribadi yang bisa bertentangan dengan kepentingan publik. Ia menegaskan bahwa pengawasan dari pemerintah, pemimpin agama, hingga masyarakat sipil sangat diperlukan untuk memastikan bahwa AI digunakan secara bertanggung jawab.
Olah menyoroti bahwa keputusan terkait aturan dan pengawasan AI “tidak seharusnya diserahkan kepada orang-orang di dalam industri.” Pernyataan ini menjadi salah satu kritik terbuka terhadap ekosistem industri AI yang saat ini masih dominan oleh perusahaan-perusahaan besar. Ia juga memperingatkan bahwa gelombang kehilangan pekerjaan akibat AI merupakan kemungkinan nyata yang bisa memicu kewajiban moral dalam skala bersejarah.
Selain itu, ia menilai dampak AI tidak hanya terjadi di negara-negara maju, tetapi juga memperlebar ketimpangan global karena pengembangan AI masih terpusat di “segelintir negara kaya” tanpa mekanisme pembagian manfaat yang jelas. “Masalah yang lebih sulit dan jarang dibicarakan adalah bagaimana manfaat AI dapat dibagikan secara adil kepada dunia,” ujarnya dalam forum tersebut.
Olah juga meminta Gereja Katolik menggunakan “imajinasi moralnya” untuk menjawab pertanyaan tentang kemanusiaan dan kesejahteraan manusia yang menurutnya “tidak dapat dijawab oleh laboratorium AI.”
Pernyataan Olah menjadi sorotan karena posisinya sebagai tokoh penting di industri AI global. Sebelum mendirikan Anthropic pada 2021 bersama Dario Amodei, Olah pernah bekerja di Google dan OpenAI. Forbes memperkirakan kekayaannya mencapai 7 miliar dolar AS atau sekitar Rp 124,25 triliun (kurs Rp 17.750 per dolar AS), berdasarkan valuasi Anthropic sebesar 380 miliar dolar AS atau sekitar Rp 6.745 triliun.
Sisi Kontroversial dari Penelitian AI
Selain aspek ekonomi, Olah juga mengungkap sisi paling kontroversial dari riset AI modern. Ia mengatakan para peneliti terus menemukan hal-hal “misterius, bahkan mengganggu” di dalam sistem AI, termasuk indikasi bahwa model AI mampu merefleksikan proses berpikirnya sendiri dan menunjukkan keadaan internal yang “secara fungsional mencerminkan kegembiraan, kepuasan, ketakutan, duka, dan kegelisahan.”
“Mereka bukan robot dingin dan kalkulatif seperti yang dijanjikan dan diperlihatkan kepada kita. Mereka dibuat dari diri kita sendiri, dari kata-kata kita,” kata Olah. Ia menjelaskan bahwa AI modern lebih menyerupai sesuatu yang “ditumbuhkan” dari warisan pemikiran dan bahasa manusia ketimbang direkayasa seperti membangun jembatan atau pesawat terbang.
Pengaruh AI dalam Percaturan Kebijakan Global
Di sisi lain, keterlibatan Olah juga mencerminkan meningkatnya pengaruh industri AI dalam percaturan kebijakan global. Politico dan Business Insider melaporkan bahwa delegasi Meta, Google, dan Amazon sempat bertemu Paus Leo XIV sebelum peluncuran dokumen tersebut. Namun, Vatikan menegaskan kehadiran Anthropic “bukan bentuk dukungan, penghargaan, ataupun pengakuan resmi dari Gereja Katolik,” melainkan hanya partisipasi dalam forum diskusi.
Ketegangan geopolitik itu kian terlihat setelah Anthropic berselisih dengan pemerintahan Presiden Donald Trump terkait penggunaan AI untuk kepentingan militer. Pemerintah AS bahkan melabeli perusahaan tersebut sebagai “risiko rantai pasok terhadap keamanan nasional” setelah menolak memberikan akses tanpa batas untuk penggunaan sistem AI dalam pertahanan.
