Penyelesaian Masalah JPO di Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mempertimbangkan untuk membongkar sejumlah jembatan penyeberangan orang (JPO) yang dinilai tidak fungsional. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penghematan anggaran dan peningkatan efisiensi dalam pelayanan transportasi.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta bidang Pembangunan dan Tata Kota, Nirwono Yoga, menjelaskan bahwa saat ini ada beberapa usulan pembongkaran JPO dari para pengguna atau pejalan kaki. Menurutnya, bukan berarti JPO akan dibongkar secara penuh, tetapi fasilitas penyeberangan tersebut dapat diganti dengan zebra cross atau pelican crossing. Hal ini dinilai lebih murah dan mudah dalam pembangunannya.
“Bagi saya tidak ada masalah kalau ada usulan dari teman-teman, misalnya JPO ini tidak perlu, JPO ini bisa diganti oleh zebra cross,” ujar Yoga dalam Diskusi Publik Inisiatif Strategis Transportasi (Instran), Kamis (8/1/2026).
Penghematan Anggaran dan Efisiensi
Di tengah ketatnya anggaran dari pemerintah pusat maupun provinsi, Pemprov DKI bahkan mulai memilih pelican crossing ketimbang JPO karena lebih murah, mudah, dan pembangunannya relatif singkat. Contohnya adalah penyelesaian masalah penyeberangan di Stasiun Cikini, yang sebelumnya masyarakat sering melompati pagar stasiun. Rencana awal pembangunan JPO pun dicoret karena membutuhkan biaya rata-rata Rp10 miliar.
Menurut pantauan di lapangan, sejumlah JPO terlihat sepi dan bahkan rusak. Misalnya, JPO di depan Hotel Ambhara, Pasar Raya Blok M.
“Kalau saya ditanya sebagai warga, kalau saya disuruh memilih, JPO-nya itu dibongkar lalu dibangun zebra cross yang lebih bagus dan lebih fungsional menurut saya,” tambahnya.
Pertimbangan JPO yang Panjang
Selain itu, Yoga juga menyebutkan bahwa JPO lain yang perlu dipertimbangkan adalah JPO sepanjang lebih dari 300 meter di Lebak Bulus yang menghubungkan Stasiun MRT dan Poins Square.
Berdasarkan data Bina Marga, setidaknya terdapat sekitar 300 JPO yang dapat dikategorikan menjadi tiga kelas: merah yang berarti kondisi rusak dan perlu dibongkar, kuning yang masih aman dan perlu perbaikan, serta hijau yang berarti dalam kondisi baik.
Ke depan, pembangunan JPO baru pun menjadi bahan pertimbangan di tengah pengetatan anggaran.
“Karena kita bicara anggaran tadi, efisiensi anggaran dengan evaluasi efisiensi anggaran itu tentu kita akan memilih yang paling prioritas. Jadi pilihan-pilihan itu yang menurut saya juga harus dijadikan evaluasi,” tambahnya.
Usulan dari Kopeka
Pada kesempatan yang sama, Ketua Koalisi Pejalan Kaki (Kopeka) Alfred Sitorus mengusulkan pembongkaran terhadap 30 JPO di Jakarta. Namun, dirinya tidak memperjelas JPO mana saja yang dimaksud.
Usulan tersebut bukan semata karena kondisi rusak maupun sepi pengguna, melainkan karena dinilai tidak ramah terhadap penyandang disabilitas.
“Kami sudah pernah sampaikan, robohkan 30 JPO di DKI. Kalau bicara kota global, seharusnya inklusivitas sudah tidak bisa ditawar,” ucapnya.
Tantangan dan Solusi
Dengan adanya rencana pembongkaran JPO, pihak pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bekerja sama untuk mencari solusi yang lebih efektif dan ramah lingkungan. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa alternatif penyeberangan seperti zebra cross atau pelican crossing tetap memberikan keamanan dan kenyamanan bagi semua pengguna jalan.
Perlu dipertimbangkan juga dampak dari pembongkaran JPO terhadap lalu lintas dan mobilitas penduduk. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam sebelum keputusan akhir diambil.
Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah DKI Jakarta diharapkan dapat menjadi contoh dalam pengelolaan infrastruktur kota yang lebih efisien dan inklusif.
