Pengadilan Nigeria Menghukum 386 Militan Islamis dalam Sidang Massal
Pemerintah Nigeria melalui Kejaksaan Agung secara resmi mengumumkan vonis bersalah terhadap 386 militan Islamis pada Jumat (10/4/2026). Putusan ini dijatuhkan usai serangkaian sidang massal yang digelar secara maraton di ibu kota Abuja sepanjang pekan ini. Langkah tegas tersebut diambil untuk memberikan keadilan bagi para korban, sekaligus memulihkan stabilitas keamanan di wilayah utara Nigeria yang bertahun-tahun diteror oleh kelompok ekstremis.
Persidangan yang dimulai sejak Selasa pekan lalu ini merupakan bagian dari proses hukum skala besar terhadap lebih dari 2 ribu tersangka anggota kelompok Boko Haram dan Islamic State West Africa Province (ISWAP) yang ditahan sejak 2017. Dengan mengerahkan sepuluh hakim Pengadilan Tinggi Federal, proses ini menjadi tahap kesembilan dari upaya pemerintah dalam menuntaskan tumpukan kasus terorisme.
1. 386 Orang Dinyatakan Terbukti Bersalah Melakukan Aksi Terorisme
Persidangan di Pengadilan Tinggi Federal Abuja ini memeriksa total 508 terdakwa. Hasilnya, 386 orang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terorisme. Mereka dijatuhi hukuman penjara yang bervariasi, mulai dari lima tahun hingga kurungan seumur hidup.
Proses hukum ini diawasi langsung oleh Jaksa Agung Lateef Fagbemi, yang meminta kesepuluh hakim untuk bekerja cepat. Sidang bahkan tetap digelar di masa libur Paskah demi menjamin kepastian hukum para terdakwa.
“Secara keseluruhan, kami menyidangkan 508 kasus. Dari jumlah tersebut, 386 orang divonis bersalah, delapan orang dibebaskan dari tuntutan, dua orang bebas murni, dan 112 kasus lainnya ditunda hingga Juni mendatang,” papar Jaksa Agung Fagbemi.
Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah vonis terhadap Babagana Habeeb, mantan calon anggota senat dari Negara Bagian Borno. Ia diganjar hukuman 10 tahun penjara karena terbukti menyuplai bahan bakar kepada Boko Haram untuk keperluan operasional penyerangan warga sipil. Hakim Peter Lifu menegaskan, sekecil apa pun bentuk bantuan kepada kelompok teroris tidak akan mendapat toleransi.
“Anggota Boko Haram tidak akan bisa menggunakan motor mereka untuk menyerang orang-orang tidak bersalah dan kabur ke hutan jika tidak ada yang menjual bensin kepada mereka. Tindakan ini adalah bantuan nyata terhadap terorisme,” tegas Hakim Lifu.
2. Sidang Terbuka yang Dipantau oleh Pengamat Internasional
Guna menjamin transparansi, pemerintah Nigeria turut mengundang berbagai lembaga internasional dan organisasi hak asasi manusia untuk mengobservasi persidangan. Perwakilan dari Badan PBB untuk Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC), Amnesty International, hingga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (NHRC) Nigeria hadir di ruang sidang guna memastikan proses berjalan sesuai standar peradilan internasional.
“Adanya terdakwa yang dibebaskan membuktikan bahwa kami mengikuti asas uji tuntas (due process). Siapa pun yang tidak bersalah tidak akan dipenjara. Kami ingin menunjukkan bahwa sistem pengadilan kita bekerja dengan jujur,” ujar Fagbemi.
Sidang yang dipimpin oleh Ketua Hakim John Tsoho dan dikoordinasikan oleh Hakim Binta Nyako ini sengaja dibuka untuk publik. Langkah ini ditujukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana Nigeria, yang kerap dikritik akibat lamanya penahanan tersangka tanpa status hukum yang jelas.
“Saya merasa puas karena sidang ini dilakukan secara terbuka di depan publik dan pers. Anda semua bisa melihat langsung dan memberitakan bagaimana proses hukum ini berjalan secara transparan,” tambah Fagbemi.
3. Rencana Rehabilitasi Agar Pelaku Tidak Kembali Jadi Teroris
Hukuman yang dijatuhkan tidak sebatas kurungan fisik. Pengadilan juga mewajibkan para terpidana untuk mengikuti program rehabilitasi dan deradikalisasi secara intensif. Pendekatan ini diterapkan pemerintah agar ideologi ekstremis dapat dikikis habis sebelum para pelaku pada akhirnya dikembalikan ke tengah masyarakat.
“Hakim memerintahkan agar para terpidana menjalani rehabilitasi dan deradikalisasi. Pemerintah ingin memastikan hukuman ini memicu pertobatan sehingga mereka meninggalkan dunia terorisme selamanya,” ungkap Fagbemi.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah telah menjadwalkan sidang tahap kesepuluh pada 15-18 Juni 2026 untuk memproses sisa tahanan. Melalui ketegasan hukum ini, Nigeria mengirimkan sinyal kuat kepada jaringan teroris global bahwa negaranya menolak tunduk pada kekerasan.
“Hukuman ini adalah peringatan keras bagi siapa pun yang terlibat terorisme bahwa tidak ada tempat bagi mereka di negara ini. Kami tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap tindakan kriminal yang merongrong negara,” tutup Fagbemi.
