MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyambangi massa aksi bertajul ‘Indonesia Gelap’, Kamis (20/2). Prasetyo langsung menemui massa aksi dan menaiki mobil komando untuk menyampaikan pernyataannya, bahwa pihaknya akan menerima dan akan mempelajari sembilan tuntutan mahasiswa.
Bahkan, Prasetyo menandatangani tuntutan mahasiswa tersebut. Sembilan poin tuntutan tersebut di antaranya, transparasi status pembangunan dan pajak rakyat, evaluasi makan bergizi gratis, tolak RUU Minerba, hingga tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo Subianto.
“Dengan ini saya nyatakan apa yang menjadi tuntutan saudara-saudara semua, pemerintah akan menerima dan akan mempelajari dan kita akan terus berkomunikasi. Oke saya tandatangani,” kata Prasetyo Hadi di atas mobil komando, Kamis (20/2).
Prasetyo Hadi menegaskan ia bersama mahasiswa memiliki satu tujuan yang sama. Ia mengatakan, kecintaan mahasiswa terhadap Indonesia dan merah putih juga menjadi semangat yang dipegang pemerintah.
Menurutnya, pemerintah menginginkan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, sebagaimana yang diperjuangkan mahasiswa dalam aksi tersebut.
“Ingat saudara-saudara ingatlah adik-adik ku kita ini satu bangsa kita semua ini satu perahu kita semua ini adalah WNI, anda cinta Indonesia saya pun juga cinta Republik. Anda cinta merah-putih kami pun cinta merah putih,” ujarnya.
“Saudara-saudara menghendaki pendidikan yang berkualitas kita pun menghendaki kualitas pendidikan yang berkualitas. Saudara-saudara menghendaki pendidikan yang layak pendidikan yang murah itu yang sedang kami perjuangkan,” sambungnya.
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyebut aksi hari ini merupakan puncak demonstrasi setelah tuntutan mereka sebelumnya pada Senin (17/2), tidak digubris pemerintah.
Berikut daftar tuntutan mahasiswa dalam aksi hari ini ke Presiden Prabowo Subianto
Kaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2025.
Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat
Evaluasi besar-besaran makan bergizi gratis
Tolak revisi Undang-Undang Minerba yang bermasalah
Tolak dwifungsi TNI
Sahkan Undang-Undang Perampasan Aset
Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional
Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat
Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo Subianto
