Penataan Permukiman di Sangkrah, Surakarta
Puluhan rumah dua tingkat tampak berjejer di kawasan Sangkrah, Surakarta, Jawa Tengah. Dengan cat putih yang terlihat masih baru, rumah deret tersebut nampak mencolok di tengah permukiman padat penduduk. Balkon dan teras sejumlah rumah sudah diisi dengan perabotan, seperti kursi dan jemuran baju. Sedangkan beberapa sisanya masih polos tanpa ada jejak perabotan.
Salah satu penghuni rumah deret itu adalah Sutarto, warga asli Sangkrah yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online. Di dalam rumah berukuran 4×5 meter, Sutarto yang berusia 40 tahun itu tinggal bersama istri dan tiga anaknya. Menurut Sutarto, dulunya rumah deret ini merupakan kawasan kumuh. Namun lokasi tempat tinggal Sutarto dan warga Sangkrah lainnya masuk dalam proyek penataan permukiman yang diinisiasi oleh PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), badan usaha milik negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan.
Sutarto dan keluarganya pindah dari tempat tinggal mereka pada Februari 2025. Pembangunan rumah deret berlangsung selama sekitar satu tahun. Pada Januari 2026, ia akhirnya mulai menempati rumah yang telah disediakan untuk keluarganya. “Dulunya ini kumuh banget, tidak tertata rapi. Banyak barang rongsok,” ujarnya ketika ditemui di kediamannya pada Kamis, 12 Februari 2026.
Dampak yang paling signifikan dari penataan permukiman ini, menurut Sutarto, adalah terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat, terutama bagi anak-anak. Meski demikian, proyek hunian layak ini masih menyisakan beberapa pekerjaan rumah. Ia juga berharap pemerintah juga akan membangun jalan di sekitar permukiman, menata drainase, serta membangun talud guna mencegah longsor.
Suasana rumah yang ditempati Sutarto bersama keluarganya di Sangkrah, Surakarta, Jawa Tengah, 12 Februari 2026. Tempo/Anastasya Lavenia
Warga lain yang menempati rumah deret di Sangkrah adalah Sumini yang berusia 60 tahun. Perempuan yang sehari-hari bekerja sebagai buruh cuci tersebut tinggal di situ seorang diri sejak lima bulan terakhir. Menurut Sumini, hampir semua rumah di kawasan ini dulunya terbuat dari bambu, sehingga bagi dirinya, rumah baru ini lebih terasa nyaman dan bersih. Meski demikian, Sumini mengatakan fasilitas air masih belum menyala di rumah deret. Dia membayar hingga Rp 50 ribu per bulan kepada tetangga yang bisa mengakses air. “Airnya minta ke sebelah (tetangga),” katanya.
Direktur Utama PT SMF Ananta Wiyogo mengatakan perusahaan menyumbang 37 unit rumah dari total 56 unit yang dibangun di Sangkrah. Sementara itu, 19 unit rumah lainnya akan disumbang oleh BUMN lain di bawah Kementerian Keuangan. Pembangunan dimulai sejak Mei 2025 dan ditargetkan rampung pada Juli 2026. Adapun total anggaran pembangunan mencapai Rp 4,48 miliar. “Lima puluh enam unit rumah itu dibangun di atas lahan seluas 1.120 meter persegi, yang clear and clean, tanah itu diserahkan dari Pemerintah Kota Surakarta,” ujar Ananta dalam taklimat media di Sangkrah, Kamis, 12 Februari 2026.
Selain di Sangkrah, PT SMF juga telah membangun 47 unit rumah di Mojo, Surakarta, sehingga total rumah yang dibangun di Surakarta oleh SMF mencapai 84 unit. Sejak 2019, SMF telah membangun 747 unit rumah di 33 kota. Menurut Ananta, program ini khusus menyasar masyarakat yang berada di bawah desil 2, di mana sebagian besar tidak memiliki penghasilan tetap sehingga tidak memiliki kemampuan untuk mengangsur rumah. Dia mengklaim program rumah layak huni ini merupakan komitmen dari special mission vehicle (SMV) Kementerian Keuangan dalam mendukung penataan kawasan kumuh di Surakarta, serta mendukung program nasional pemerintah untuk menekan backlog hunian dan menghapus kemiskinan ekstrem.
Tentang rumah layak huni, Badan Pusat Statistik (BPS) telah mendefinisikannya ke dalam empat kriteria. Empat kriteria itu adalah kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 meter persegi per kapita; memiliki akses terhadap air minum layak; memiliki akses terhadap sanitasi layak; dan ketahanan bangunan. Sementara ketahanan bangunan yang dimaksud adalah atap terluas berupa beton / genteng / seng / kayu / sirap, dinding terluas berupa tembok / plesteran anyaman bambu / kawat / kayu / papan dan batang kayu, serta lantai terluas berupa marmer / granit / keramik / parket / vinyl / karpet / ubin / tegel / teraso / kayu / papan / semen / bata merah.
Data BPS per Desember 2025 menunjukkan persentase rumah tangga yang bisa mengakses hunian layak secara nasional baru mencapai 68,40 persen. Di Jawa Tengah, rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak mencapai 74,74 persen. Kemudian, berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, backlog perumahan secara nasional mencapai 29.171.222 keluarga yang terdiri dari desil 1 hingga 8. Di Jawa Tengah, jumlah backlog kepemilikan rumah mencapai 1.843.247 keluarga. Sedangkan jumlah backlog rumah tidak layak huni mencapai 2.283.510 keluarga.
Selain penataan permukiman, Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan, yaitu Pusat Investasi Pemerintah (PIP) juga menyatakan komitmennya untuk membantu program pemberdayaan masyarakat di Surakarta. Pemberdayaan ini berupa pembiayaan serta pendampingan untuk UMKM.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kanan) mengunjungi rumah layak huni yang dibangun PT Sarana Multigriya Finansial di Sangkrah, Surakarta, Jawa Tengah, 12 Februari 2026. Tempo/Anastasya Lavenia
Direktur Utama PIP Ismed Saputra mengatakan skema pembiayaan tidak disalurkan langsung kepada UMKM, melainkan melalui offtaker seperti koperasi, lembaga keuangan mikro, atau badan usaha. Lewat kerja sama dengan pemerintah Kota Surakarta, pemerintah akan mengidentifikasi lembaga-lembaga di Surakarta yang berpotensi menjadi penyalur serta potensi UMKM di wilayah tersebut. Adapun pembiayaan diberikan dengan bunga maksimal 4 persen. “PIP bukan hanya memberikan akses pembiayaan, tapi juga memberikan pendampingan, pelatihan, dan pemberdayaan, bisa untuk lembaga penyalurnya atau debiturnya,” kata Ismed.
Menurut Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani, penataan permukiman tidak bisa berhenti pada pembangunan hunian. Dia mengatakan lingkungan yang telah ditata juga pada akhirnya harus bisa mandiri secara ekonomi. Oleh karena itu, Astrid mendukung adanya integrasi kebijakan perumahan dengan sektor ekonomi, khususnya ekonomi kreatif dan pariwisata. Astrid menjelaskan, nantinya program dari PIP akan terintegrasi dengan program pemerintah Surakarta yang telah mengembangkan UMKM Center. Dia menyatakan pemerintah akan memberikan edukasi pembiayaan serta pendampingan agar masyarakat bisa memulai usaha mereka sendiri. “Kami ingin kawasan ini juga tumbuh secara ekonomi, sosial, dan budaya,” kata Astrid.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, yang turut hadir di lokasi, mengatakan proyek penataan permukiman yang dikoordinasi oleh PT SMF merupakan wujud dari tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) badan usaha kementerian. Ia menyatakan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai memiliki hak atas hunian layak. Oleh karena itu, kementerian melihat adanya peluang untuk berkontribusi pada penataan kawasan di Surakarta. Lebih lanjut, dia mengatakan kerja sama antara SMV Kementerian Keuangan dan pemerintah Kota Surakarta menjadi kunci dalam memberdayakan masyarakat secara ekonomi. Dia mendorong pemerintah kota dan PIP untuk mengidentifikasi kegiatan usaha yang berpotensi menerima pembiayaan. “Saya minta kepada seluruh special mission vehicle Kementerian Keuangan untuk melanjutkan pekerjaannya di Kota Surakarta maupun tempat lainnya di seluruh Indonesia.”
