Mantan Wakapolri Beri Peran dalam Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi
Mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri), Oegroseno, menjadi salah satu ahli yang dihadirkan oleh Roy Suryo dan pihak terkait dalam proses penyidikan perkara tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kehadiran Oegroseno berlangsung di Polda Metro Jaya, Kamis (12/2/2026). Ia secara terbuka mengakui kesediaannya menjadi ahli yang meringankan pihak Roy Suryo.
Menurutnya, keterlibatan tersebut bukan semata membela individu, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk memberikan koreksi terhadap praktik penegakan hukum, khususnya dalam penetapan tersangka.
Alasan Oegroseno Turun Tangan
Di hadapan awak media, Oegroseno menegaskan bahwa selama masih memiliki kapasitas dan kesempatan, dirinya merasa perlu ikut memberikan pandangan kritis terhadap proses hukum yang berjalan. “Iya, kita kan harus memberikan koreksi terus kepada penegakan hukum selama kita masih bisa memberikan,” ujar Oegroseno di Mapolda Metro Jaya.
Ia berharap, penegakan hukum di Indonesia benar-benar berjalan sesuai prinsip kedaulatan hukum, terlebih di tengah harapan besar menuju apa yang ia sebut sebagai “tahun emas” penegakan hukum. “Yang kita harapkan kan tahun emas juga penegakan hukum, kedaulatan hukum juga harus ditegakkan,” sambungnya.
Dinilai Tak Ada Unsur Pidana
Oegroseno meyakini bahwa penelitian dan kajian yang dilakukan oleh Roy Suryo dan pihak terkait tidak mengandung unsur pidana. Menurutnya, laporan yang diajukan oleh Jokowi bersama tiga pelapor lainnya sejak awal sudah bermasalah secara prinsipil karena dinilai melanggar asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
“Tindak pidana yang diduga dilaporkan oleh Pak Jokowi dan tiga pelapor lainnya, sebetulnya sejak awal sudah menyalahi asas-asas legalitas KUHP,” tegas Oegroseno. Ia menekankan bahwa setiap peristiwa pidana harus dirumuskan secara jelas dan tidak boleh ditafsirkan secara analogi. “Jadi jangan main-main dengan KUHP, tidak boleh membuat analogi,” ujarnya menegaskan.
Delapan Orang Pernah Ditetapkan Tersangka
Dalam perkara ini, Polda Metro Jaya sebelumnya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka usai proses penyidikan yang berlangsung cukup panjang. Penetapan tersebut disampaikan langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers pada Jumat (7/11/2025). “Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Ir. H. Joko Widodo,” ujar Asep.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 27A dan Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Pasal 310 dan/atau 311 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.
Dua Klaster Tersangka
Delapan tersangka tersebut dibagi ke dalam dua klaster berdasarkan perbuatannya. Klaster pertama juga dijerat Pasal 160 KUHP terkait dugaan penghasutan terhadap penguasa umum. Nama-nama seperti Eggi Sudjana, Kurnia Tri Royani, Rizal Fadillah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis sempat masuk dalam klaster ini.
Sementara itu, klaster kedua diisi oleh Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma. Mereka dijerat Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 35 UU ITE terkait dugaan menghapus, menyembunyikan, serta memanipulasi dokumen elektronik. Seiring perkembangan perkara, status tersangka Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis akhirnya dicabut setelah diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Keduanya menyelesaikan kasus melalui mekanisme restorative justice.
Penegakan Hukum Jadi Sorotan
Kehadiran Oegroseno sebagai ahli dalam perkara ini menambah sorotan publik terhadap proses penegakan hukum yang berjalan. Pernyataan tegasnya mengenai asas legalitas dan larangan analogi pidana mempertegas bahwa polemik kasus tudingan ijazah palsu Jokowi tidak hanya menyentuh aspek politik, tetapi juga prinsip fundamental dalam hukum pidana Indonesia.
