Kritik Mahfud MD terhadap Pengelolaan Anggaran Program Makan Bergizi Gratis
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan kekecewaannya terhadap pengelolaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak efektif. Ia menyoroti adanya ketimpangan dalam penggunaan dana triliunan rupiah yang dialokasikan untuk program ini.
Pernyataan Mahfud disampaikan saat wawancara di kanal YouTube Forum KEADILAN TV pada Jumat (24/4/2026). Menurutnya, dari total anggaran yang besar, hanya sebagian kecil yang digunakan untuk pembelian bahan pangan. Ia menyebut bahwa hanya sekitar Rp34 miliar yang dialokasikan untuk makanan, sementara sisanya digunakan untuk biaya mobil, kaos, dan wadah makan.
“Kalau benar angkanya seperti itu, berarti ada masalah serius dalam tata kelola. Harus diperiksa,” ujar Mahfud dengan nada tajam. Ia menilai bahwa pengeluaran yang tidak krusial seperti pengadaan kendaraan dan perlengkapan justru menjadi prioritas utama.
Mahfud juga mempertanyakan klaim distribusi bahan pangan dalam jumlah besar, seperti klaim yang menyebutkan MBG sudah membeli 19 ribu sapi. Ia menilai bahwa informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Perbedaan Laporan dan Realitas di Lapangan
Selain itu, Mahfud menyoroti adanya ketidaksesuaian antara laporan di tingkat pusat dengan kondisi di lapangan. Ia menyebut dugaan kasus keracunan massal dan distribusi yang tidak tepat sasaran sebagai isu yang perlu diperhatikan.
Ia juga memperkuat pendapatnya bahwa kritik terhadap program MBG seharusnya dijawab dengan perbaikan konkret, bukan sekadar narasi. Meskipun ia mengakui bahwa program ini memiliki dampak positif bagi masyarakat miskin, ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran masih menjadi masalah utama.
“Programnya bagus, tapi pengelolaannya buruk. Itu yang harus diperbaiki,” tegas Mahfud.
Tantangan dalam Pembenahan Tata Kelola
Di sisi lain, Mahfud mengapresiasi jika benar informasi bahwa Presiden Prabowo Subianto mulai mempertimbangkan perubahan tata kelola MBG agar lebih tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran sebelumnya.
Ia juga menyoroti fenomena hedonisme pejabat daerah yang dinilai turut memperburuk persepsi publik terhadap pengelolaan anggaran negara. Mahfud menyebut praktik pemborosan anggaran sebagai “brutal” dan berpotensi menjadi budaya yang menular dari pusat ke daerah.
Rekomendasi Reformasi Polri yang Belum Diambil
Selain isu MBG, Mahfud juga mengungkap nasib dokumen Komisi Reformasi Polri yang hingga kini “tertahan” di Istana. Meskipun dokumen setebal 8 buku dan 10 dokumen hasil kerja tim ahli sudah rampung sejak Februari, Presiden Prabowo Subianto belum juga menjadwalkan pertemuan resmi untuk menerima laporan tersebut.
“Pak Jimly (Asshiddiqie) sudah tawarkan kirim naskahnya, tapi Presiden bilang jangan dikirim takut bocor, minta datang langsung. Tapi sampai hari ini belum ada jadwal,” ungkap Mahfud.
Meski begitu, ia mengapresiasi langkah Polri yang sudah mulai menjalankan salah satu poin rekomendasi, yakni penghapusan sistem “titip-titipan” dalam rekrutmen Akpol.
“Setidaknya ke depan Polri bisa lebih tegas dan bersih dari kepentingan politik,” katanya.
Kesiapan untuk Reformasi Berbasis Data
Mahfud berharap agar pemerintah tidak hanya responsif terhadap kritik, tetapi juga konsisten melakukan reformasi kebijakan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat. Ia menilai bahwa perubahan kebijakan harus diiringi dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.
Dengan demikian, Mahfud berharap agar pengelolaan anggaran dan program pemerintah dapat lebih efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
