Visi Kepemimpinan yang Berbeda
Dalam suasana silaturahmi minggu kedua Syawal 1447 Hijriah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri apel pagi di Gedung Sate, Senin (30/3/2026). Dalam pidatonya, ia menegaskan visi kepemimpinan baru yang tidak konvensional bagi masa depan Provinsi Jawa Barat (Provinsi Jabar).
Dedi Mulyadi menekankan bahwa pembangunan harus teknis dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia menyatakan komitmennya untuk menjadi Gubernur yang keluar dari sekat-sekat kantor dan lebih memilih hadir di pinggir kali, pantai, hingga hutan demi menyerap kebutuhan riil masyarakat.
Filosofi Manajemen Sunda “Pokpek Trak” menjadi dasar dari visi tersebut. Pokpek Trak berarti kerja nyata di atas kata-kata. Dedi Mulyadi mendorong untuk lebih mengutamakan pekerjaan teknis daripada sekadar diskusi akademis yang imajinatif.
Rekrutmen Tenaga Lapangan
Salah satu poin paling mengejutkan dalam pidato Dedi Mulyadi adalah rencana rekrutmen besar-besaran tenaga teknis lapangan pada tahun 2026-2027. Ia menyoroti kebutuhan pemerintah yang seharusnya memprioritaskan tenaga teknis lapangan.
Contoh yang diberikan adalah pengelolaan saluran air atau irigasi di Jawa Barat. Selama 4 tahun terakhir, tidak ada kemarau panjang, sehingga pengelolaan irigasi sangat diperlukan. Namun, Dedi Mulyadi menyayangkan bahwa pengelolaan irigasi itu kini telah kehilangan ‘kalcer’.
Menurutnya, saat ini para tukang di lapangan tak lagi digunakan karena pemerintah lebih terpaku pada standar pendidikan. Padahal, para tukang pengelola irigasi tersebut meski hanya tamatan SD bisa bekerja baik dan sangat diandalkan.
Prioritas Teknis Daripada Gelar
Gubernur Jabar itu blak-blakan menyatakan bahwa pemerintah terlalu terjebak pada stratifikasi pendidikan (S1-S3) sehingga mengabaikan urusan teknis di lapangan. “Kita memiliki banyak doktor di kantor, tapi tidak ada yang bisa memperbaiki lampu jalan (PJU),” ujar Dedi Mulyadi.
Untuk itu, Dedi Mulyadi mengusulkan pembentukan Divisi Kebersihan dan Infrastruktur yang tidak mensyaratkan ijazah sekolah, bahkan bagi mereka yang tidak lulus SD, selama memiliki keterampilan dan kemauan untuk bekerja nyata seperti menyapu jalan atau mengelas.
Nantinya para tenaga teknis lapangan ini dijanjikan gaji yang layak, yakni sekitar Rp4,2 juta per bulan, demi menjamin kesejahteraan mereka. “Jadi saya ingin rekrutmen 2026-2027 dengan jumlah besar, tapi inginnya tenaga yang dibutuhkan di lapangan untuk efisiensi,” ujar Dedi Mulyadi.
Struktur Organisasi yang Lebih Efisien
Dedi Mulyadi mengungkap kebijakan tersebut nantinya akan berdampak pada manajemen kinerja di Pemprov Jabar. Ia ingin tenaga substansi sedikit dan tenaga teknis lapangan yang diperbanyak. “Jadi nanti di manajemen itu harus sedikit yang nyuruh banyak yang kerja,” ujarnya.
Ia mencontohkan terkait pemeliharaan jalan yang selama ini ditangani kontraktor yang cenderung lebih panjang prosesnya. Ia mengusulkan agar pemeliharaan jalan rutin pun dapat ditangani tenaga teknis lapangan.
Strategi Pengembangan Pariwisata
Dedi Mulyadi juga menekankan pentingnya penataan kawasan yang estetik dengan ikon lokal seperti penggunaan injuk agar mampu menarik wisatawan domestik secara masif. Menurutnya strategi tersebut terbukti membuahkan hasil unik, di mana rakyat kini berperan menjadi “agen promosi” gratis melalui media sosial.
“Hari ini pemda tidak mengeluarkan duit untuk menceritakan keberhasilan pembangunan, tetapi rakyat yang menceritakannya dan mereka mendapatkan penghasilan sebagai content creator,” ungkapnya.
Gebrakan di Bidang Tenaga Kerja
Dedi Mulyadi menegaskan mengutamakan kerja nyata di lapangan. Ia menekankan pembangunan harus teknis yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia juga berencana melakukan rekrutmen besar-besaran tenaga lapangan seperti pengelola irigasi, tukang las, dan petugas kebersihan yang tidak menyaratkan ijazah formal.
Ia menyatakan bahwa tenaga kerja yang banyak direkrut terpaku pada stratifikasi pendidikan seperti lulusan SMA hingga S1, namun kinerjanya hanya berupa laporan foto ke atasan tanpa terjun langsung ke lapangan.
