Kritik Terhadap PLN Pasca Pemadaman Listrik di Jawa
Pemadaman listrik yang terjadi di berbagai wilayah Pulau Jawa kembali memicu kekhawatiran masyarakat dan menimbulkan kritik terhadap PT PLN (Persero). Kebijakan pemadaman bergilir ini tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga menyebabkan kerugian besar bagi para pelaku usaha, termasuk peternak ayam dan penjual ikan hias.
Kerugian Masyarakat Akibat Pemadaman Listrik
Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Jawa Tengah, Susilo, menjelaskan bahwa pemadaman listrik telah menyebabkan tingkat kematian anakan ayam atau deplesi yang cukup tinggi. Ia menegaskan bahwa anakan ayam membutuhkan cahaya listrik secara intensif selama masa brooding atau fase pemeliharaan awal.
“Dari aduan yang ada, tingkat kematian yang sudah dilaporkan mencapai 50 persen dari total populasi,” ujarnya. Harga DOC (anakan ayam) berkisar antara Rp6 ribu per ekor, sehingga kerugian bisa mencapai jutaan rupiah jika jumlah kematian tinggi.
Di Kota Bandung, Jawa Barat, pemadaman listrik juga membuat penjual ikan hias merugi jutaan rupiah. Seorang penjual, Omis Rizki Setiawan, mengatakan bahwa 10 kilogram ikan koi mati akibat pemadaman. “Untuk 1 kilogram itu isi 4 ekor, jadi kalau 10 kilogram berarti total ada 40 ekor yang mati,” katanya. Total kerugian mencapai Rp 1,5 juta, dengan harga ikan kaviat mulai dari Rp15 ribu per ekor.
Aktivis Minta Dirut PLN Mundur
Aktivis yang juga mantan Koordinator BEM SI, Kaharuddin, menilai bahwa pemadaman listrik merupakan bukti lemahnya kepemimpinan dan tata kelola di tubuh PT PLN (Persero). Ia menegaskan bahwa Dirut PLN, Darmawan Prasodjo, harus bertanggung jawab secara penuh dan mempertimbangkan mundur dari jabatannya.
Menurut Kaharuddin, permintaan maaf kepada masyarakat merupakan langkah yang wajar, namun tidak cukup untuk menjawab kerugian yang dialami masyarakat. “Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian layanan dan jaminan bahwa kejadian serupa tidak terus berulang,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa listrik bukan sekadar komoditas, melainkan infrastruktur strategis yang menopang berbagai sektor ekonomi. “BUMN strategis harus dipimpin oleh orang-orang yang memiliki kemampuan teknokratis yang kuat, kepemimpinan yang efektif, serta sensitivitas tinggi terhadap kepentingan masyarakat.”
Permintaan Maaf dan Langkah Perbaikan
Dirut PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terjadinya pemadaman bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Ia memastikan PLN terus bekerja mempercepat pemulihan sistem kelistrikan agar pasokan listrik kembali normal.
“PT PLN (Persero) ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir. Kami memahami kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dengan adanya peristiwa ini,” ujar Darmawan saat konferensi pers.
PLN juga mulai memasok batu bara kalori menengah atau medium rank coal ke sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Pulau Jawa. Langkah ini dilakukan perusahaan untuk memperkuat pasokan energi primer pembangkit listrik, sekaligus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan setelah terjadinya pemadaman listrik bergilir.
YLKI Minta Transparansi dan Evaluasi Sistem
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga meminta PT PLN (Persero) memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat terkait penyebab pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah. Ketua YLKI, Niti Emiliana, menegaskan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai gangguan pasokan listrik, termasuk estimasi waktu pemulihan layanan.
“PLN perlu memberikan hak informasi pada konsumen terkait penyebab pemadaman dan waktu pemulihan,” kata Niti Emilia. Ia menambahkan bahwa pemadaman listrik yang terjadi di berbagai daerah harus menjadi perhatian serius karena listrik telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
YLKI juga mendesak PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan nasional untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang. Menurut Niti, evaluasi tersebut perlu mencakup aspek pembangkit, jaringan distribusi, hingga sistem mitigasi risiko yang dimiliki perusahaan.
Selain itu, YLKI meminta pemerintah tidak hanya bersikap reaktif dalam menangani persoalan kelistrikan yang berdampak luas terhadap masyarakat. “Pemerintah juga perlu turun tangan memastikan persoalan kelistrikan ditangani secara serius dan tidak hanya bersifat reaktif,” lanjut Niti.
