Penjelasan dan Komitmen PT MWP dalam Pengelolaan Hutan
PT Mayawana Persada (MWP) telah diakui sebagai perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) terbaik dan terbesar di Kalimantan Barat. Hal ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Kalbar, yang menilai PT MWP memiliki izin dengan luasan konsesi seluas 138.204 hektare. Meskipun angka ini terlihat sangat besar, hanya sekitar 47.000 hektare dari total tersebut yang sudah dikelola menjadi tanaman.
Dalam acara seremonial “Kick Off Program Result Based Payment REDD+ GCF” yang resmi diluncurkan oleh Gubernur Kalimantan Barat, Drs. Ria Norsan, SH, MH, pada Kamis, 29 Januari 2026 di Hotel Golden Tulip, Pontianak, dilanjutkan dengan diskusi panel. Acara ini dihadiri oleh empat panelis, termasuk Iwan Budiman, S.Hut., Direktur PT MWP.
Iwan Budiman memulai presentasinya dengan penegasan bahwa pengelolaan PBPH tidak hanya berdasarkan legalitas, tetapi juga pertimbangan keberlanjutan. Ia menjelaskan kronologi pengelolaan PBPH yang dijalankan PT MWP, mulai dari penataan ruang hingga pengalokasian kawasan konservasi.
Sebagai bentuk komitmen pengelolaan hutan lestari, PT MWP telah mendapatkan sertifikasi seperti PHL, IFCC, SMK3, ISO 14001; 2015, dan PROPER. Selain itu, PT MWP juga melakukan survei biodiversitas bersama Fakultas Kehutanan, Universitas Tanjungpura, yang menghasilkan temuan populasi orangutan di dalam areal PT MWP.
Terdapat tiga penanggap utama dalam panel diskusi tersebut yaitu Murlan Dameria Pane, S.Hut, M.Si (Kepala BKSDA Kalimantan Barat), Dr. Jamartin Sihite (CEO Borneo Survival Orangutan Foundations-BOSCF), dan Dr. Hasbillah Hasbie (Eksekutif Director Tropical Forest Foundation-TFF).
Murlan Dameria Pane menyatakan bahwa angka populasi Orangutan (OU) yang ditampilkan PT Mayawana Persada cukup besar dan akan menjadi referensi para pihak. Ia meminta PT MWP berkoordinasi dengan BKSDA untuk menganalisis angka temuan OU tersebut agar bisa menjadi pedoman populasi OU ke depannya.
Jamartin Sihite menekankan pendekatan lanskap dalam konservasi OU, sejalan dengan konektivitas sebagai syarat utama. Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi program lainnya karena kawasan konservasi tidak bisa berdiri sendiri. Koridor satwa sangat diperlukan agar “lalulintas satwa” tidak terfragmentasi.
Dr. Hasbillah Hasbie menekankan bahwa kolaborasi lanskap merupakan manajemen pengelolaan hutan yang sangat penting. Menurutnya, secara regulasi dan izin yang dipegang, PT MWP bisa saja mengelola semua areal plantablenya, tapi jalan itu tidak dilakukan PT MWP. Ini menunjukkan bahwa MWP menjalankan keseimbangan antara kepentingan ekologis dengan kepentingan ekonomis.
Prof Gusti Hardiansyah, sebagai moderator, menimpali bahwa keseimbangan antara kepentingan ekologis dengan kepentingan ekonomis, jangan sampai memunculkan “E” ke tiga yaitu Ego. Ia menekankan bahwa ego sektoral harus dihilangkan untuk mencapai tata kelola hutan yang lestari dan bermanfaat bagi perusahaan, daerah/negara, dan masyarakat sekitar.
Iwan Budiman kemudian menanggapi komentar penanggap dengan menegaskan kembali bahwa perusahaan berkomitmen dan membuka ruang diskusi lanjutan untuk menentukan koridor konektivitas orangutan. Dalam Rencana Kerja Umum (RKU) pada 2026, perusahaan menyusun ulang tata ruang untuk kepentingan tata kelola usaha dan konservasi.
PT MWP berjanji akan segera berkoordinasi dan berkomunikasi dengan BKSDA Kalbar, selaku institusi pemerintah dalam hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK di daerah. BKSDA adalah Pembina kami dalam soal konservasi dan kami pasti akan segera melakukan komunikasi dan koordinasi.
Dari pertemuan dengan BKSDA nanti, PT MWP akan mendapat panduan, khususnya tentang populasi Orangutan di Kawasan konservasi PT MWP. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan atas kerjasama antara PT MWP dengan Fahutan Untan itu, akan ada suatu angka yang bisa disepakati bersama sebagai dasar pengelolaan kawasan konservasi Orangutan yang lebih baik.
Dalam tanggapan terhadap komentar Martin Sihite, Iwan Budiman menekankan kembali bahwa PT MWP berkomitmen dan membuka ruang dialog dan diskusi lanjutan untuk menentukan koridor konektivitas Orangutan. PT MWP tidak akan pernah berhenti untuk belajar dan mendengar masukan berbagai pihak, guna tata kelola hutan yang lebih baik dengan prinsip keseimbangan antara kepentingan ekologis dengan kepentingan bisnis atau ekonomis, dan masyarakat.
Demikian juga dalam menanggapi Dr.Hisbullah Hasbie, Iwan Budiman mengajak pelaku usaha PBPH dan kebun lain di sekitar areal PT MWP bekerjasama dan berkolaborasi dalam menyusun peta lanskap dan menjaga konektivitas Orangutan, dan satwa lainnya.
Dari paparan, tanggapan dan jawaban dalam diskusi tersebut, PT MWP sudah menegaskan membuka diri, bergandengan tangan dan siap berkolaborasi dengan para pihak, dalam pengelolaan hutan yang lestari, yang akan membawa kemanfaatan bersama baik secara ekologis, maupun secara bisnis atau ekonomis, dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
