Indonesia memiliki berbagai peraturan yang mengatur upah minimum di setiap provinsi. Salah satu peraturan terbaru adalah Peraturan Pemerintah (PP) tentang Upah Minimum Provinsi 2026, yang menetapkan indeks alfa antara 0,5 hingga 0,9. Keputusan ini mendapat beragam respons dari berbagai pihak, termasuk serikat pekerja.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, menyampaikan bahwa pihaknya menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pemerintah tidak lagi memberlakukan kenaikan upah yang seragam secara nasional. Hal ini dinilai lebih fleksibel dan mempertimbangkan kondisi daerah masing-masing.
Selain itu, penetapan indeks alfa pada rentang 0,5–0,9 dinilai lebih mengakomodasi aspirasi pekerja. Dalam pembahasan sebelumnya, para pengusaha mengusulkan indeks alfa antara 0,1–0,5, sementara pekerja menginginkan kisaran 0,9–1,0. Dengan keputusan Presiden Prabowo, indeks alfa yang ditetapkan lebih dekat dengan harapan pekerja.
Ristadi juga menyebutkan adanya catatan positif lainnya, yaitu dikembalikannya fungsi dewan pengupahan daerah. Tanpa aturan kenaikan upah nasional yang seragam, dewan pengupahan dapat menjalankan perannya sesuai kondisi wilayah masing-masing.
Namun, KSPN juga menyampaikan beberapa kritik terhadap implementasi PP Upah Minimum 2026. Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi melebarnya disparitas upah antar daerah. Ristadi mengatakan bahwa belum ada jaminan bahwa daerah dengan upah minimum rendah akan mendapatkan kenaikan yang signifikan dibanding daerah dengan upah tinggi.
Selain itu, KSPN menilai pemerintah masih menggunakan pendekatan kedaerahan dalam penetapan upah minimum. Mereka berharap kebijakan tersebut beralih ke pendekatan berbasis sektor dan skala usaha secara nasional. Hal ini diharapkan lebih adil bagi pekerja dan sehat bagi persaingan dunia usaha.
Untuk mencegah disparitas semakin lebar, KSPN mengusulkan pengelompokan atau klaster penggunaan indeks alfa berdasarkan besaran Upah Minimum (UM) saat ini. Usulan tersebut mencakup:
- UM di bawah Rp 2,5 juta menggunakan indeks alfa 0,9
- UM Rp 2,5 juta–Rp 3 juta menggunakan indeks alfa 0,8
- UM Rp 3 juta–Rp 3,5 juta menggunakan indeks alfa 0,7
- UM Rp 3,5 juta–Rp 4 juta menggunakan indeks alfa 0,6
- UM di atas Rp 4 juta menggunakan indeks alfa 0,5
Menurut Ristadi, skema klaster ini diharapkan dapat menjaga keadilan kenaikan upah sekaligus menekan kesenjangan antar daerah. Dengan demikian, kebijakan upah minimum yang lebih adil dan transparan bisa tercapai.
