Rencana Impor Kendaraan Niaga dari India Mengundang Kekhawatiran
Pembelian 105.000 unit kendaraan niaga impor asal India ke Indonesia kini menjadi perhatian serius. Dalam wawancara khusus, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin, secara blak-blakan menyampaikan kekhawatirannya terhadap rencana tersebut.
Harga Murah Tapi Ada Risiko yang Tak Terlihat
PT Agrinas Nusantara, pihak importir, memilih skema Completely Built Up (CBU) dari India karena harganya lebih murah sekitar Rp 50 juta per unit dibandingkan produksi dalam negeri. Bahkan, mereka mengklaim bahwa pembelian 105.000 unit mobil ini bisa menghemat APBN hingga Rp 43 triliun.
Namun, Kadin Indonesia memberikan peringatan keras. Mereka menilai selisih harga di awal ini bisa menjadi “jebakan batman” yang akan merugikan masyarakat, koperasi, dan negara di kemudian hari. Istilah “jebakan batman” merujuk pada tipu daya yang tidak terlihat di awal, tetapi merugikan saat seseorang sudah terlanjur masuk.
Saleh Husin menjelaskan, “Beli barang murah di awal itu belum tentu efisien. Coba kita pikirkan, 105.000 mobil ini diimpor, lalu tersebar ke berbagai daerah, misal ke NTT, Maluku, atau Papua. Tahun kedua atau ketiga, mobil ini butuh ganti spare part dan servis rutin. Jaringan bengkelnya di mana? Suku cadangnya impor lagi? Kalau rusak dan tidak bisa dipakai, malah jadi sangat mahal dan merugikan.”
Masalah Purnajual yang Mengancam
Saleh Husin juga menyoroti pentingnya kejelasan ekosistem purnajual. Ia menegaskan, jika kendaraan rusak dan tidak ada ketersediaan spare part, maka mobil tersebut hanya akan menjadi rongsokan mahal. “Akhirnya nilai gunanya jadi sangat rendah,” tambahnya.
Selain itu, Kadin juga memperhatikan spesifikasi 70.000 unit kendaraan jenis pikap 4×4 yang dipesan. Menurut informasi di lapangan, kebutuhan untuk perkebunan atau area rural sebenarnya tidak harus selalu menggunakan penggerak 4×4 yang memakan biaya operasional tinggi.
Saleh Husin memberikan contoh, “Saya sempat komunikasi dengan salah satu produsen dalam negeri. Produk pikup 4×2 mereka itu sudah lebih dari 5 tahun dijual ke Indonesia Timur dan ke perkebunan sawit. Tidak ada komplain, baik-baik saja. Kalau pakai 4×4, biaya maintenance lebih mahal, bahan bakarnya juga lebih boros.”
Distribusi ke Daerah Terpencil Menjadi Pertanyaan
Ratusan ribu kendaraan yang terdiri dari pikap 4×4 dan truk nantinya akan didistribusikan ke Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan di berbagai wilayah Indonesia. Saleh Husin mempertanyakan bagaimana nasib mobil-mobil pabrikan India ini saat didistribusikan ke daerah-daerah terpencil di Indonesia bagian Timur.
“Bayangkan mobil ini disebar ke pelosok. Misalnya ke kampung saya di NTT, atau di Maluku, di Papua. Masuk tahun kedua, mobil itu pasti akan aus dan butuh suku cadang. Pertanyaannya, suku cadangnya dari mana? Tempat servisnya dari mana?” tanya Saleh.
Peran Stakeholder yang Harus Diperhatikan
Saleh Husin juga menyoroti pentingnya melibatkan berbagai stakeholder dalam rencana ini. Menurutnya, beberapa menteri seperti Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Koperasi, Menteri Investasi/Kepala Danantara, dan Menko Perekonomian harus dilibatkan dalam diskusi ini.
Ia menambahkan, “Kadin juga harusnya diajak bicara sebagai asosiasi yang menaungi produsen otomotif tersebut.”
Tanggapan terhadap Keterlibatan Kementerian Pertahanan
Saleh Husin juga mengatakan bahwa ia tidak tahu peran Kementerian Pertahanan dalam hal ini. Ia menilai, “Saya enggak tahu. Saya enggak mau masuk ke situ, karena sebelumnya memang (mantan Menhan) sempat bertandang ke India. Biarkanlah kawan-kawan di pemerintahan yang menjelaskan. Jangan-jangan malah kementerian yang tidak terkait yang ngurusin ini.”
Kesimpulan: Hitung Efek Ganda, Bukan Hanya Harga Beli
Saleh Husin menegaskan, “Jangan hanya hitung selisih harga beli dari luar, tapi hitung berapa triliun uang yang berputar menghidupkan ekonomi rakyat kita sendiri.” Ia menyarankan agar pemerintah memikirkan nasib industri otomotif dan UMKM di dalam negeri.
Dengan demikian, rencana impor kendaraan niaga dari India ini tidak hanya menjadi isu harga, tetapi juga tentang keberlanjutan dan dampak jangka panjang terhadap ekonomi lokal serta kesiapan infrastruktur purnajual.
