Indonesiadiscover.com.CO.ID, JAKARTA— Indonesia seperti hidup di planet lain. Ketika dunia sedang bergolak, yang berpotensi menghadirkan perang dunia, Jakarta cuek bebek. Seolah tak akan berdampak apapun terhadap Indonesia bila perang pecah di Asia Timur, Amerika Latin, Eropa, dan Timteng, yang akan melibatkan seluruh negara besar.
Potensi perang di Asia Timur, yang akan menyeret Indonesia ke dalamnya, tak dapat diabaikan. Serangan AS ke Venezuela untuk menguasainya tanpa batas waktu sebagaimana dikatakan Presiden AS Donald Trump memberi justifikasi kepada China untuk juga memblokade Taiwan skala penuh untuk mencekik ekonomi negara itu. Bila perlu menginvasinya sebagaimana dilakukan AS terhadap Venezuela.
Kalau China melakukan ini, Jepang akan masuk gelanggang untuk membantu Taiwan. Pada November lalu, PM Jepang Sanae Takaichi menyatakan serangan China ke Taiwan merupakan ancaman eksistensial Jepang. Terlebih Beijing mengklaim Pulau Senkaku di Jepang selatan sebagai miliknya. Perang China-Jepang akan menarik Rusia, AS, Inggris, UE, dan Australia, ke dalamnya.
Anomali Sikap Indonesia
Anehnya, ketegangan Cina-Taiwan-Jepang tak memberi dampak kejut bagi Jakarta. Padahal, letak geografis dan strategis RI akan jadi palagan perang negara-negara besar. Bahkan, ASEAN secara keseluruhan karena Cina juga mengklaim teritori Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Filipina. Bahkan juga mengklaim Laut Natuna Utara sebagai daerah penangkapan ikan tradisional China.
Kalau terjadi krisis di Asia Timur dan Asia Tenggara, tidak mungkin RI bisa menolak pasukan AS dan sekutunya untuk menggunakan Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makassar, dan Pulau Morotai di Malut, untuk mengepung Cina. Dampaknya akan menghadapi ancaman resiprokal Cina.
Sikap pasif pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming mungkin disebabkan ketakutan akan sikap proaktif mendeeskalasi kawasan berpotensi mengirim pesan yang salah kepada Cina dan AS, keduanya adalah mitra strategis Jakarta. Terlebih Menteri Luar Negeri Sugiono yang tak punya pengalaman diplomasi luar negeri tak dapat diandalkan.
Sikap bisu Jakarta ini, terutama menyangkut serangan AS ke Caracas, menculik Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, Celia Flores, yang melanggar hukum internasional dan berpotensi menghadirkan kerentanan dunia, menimbulkan tanda tanya.
Pasalnya, politik luar negeri kita berbasis pada tiga prinsip: penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial setiap negara, non-intervensi, dan tidak menggunakan kekuatan militer dalam menyelesaikan isu internasional. Terlebih, Venezuela adalah negara sahabat dan anggota Global South (Dunia Selatan) yang berjuang bersama untuk dunia yang lebih adil.
Dengan kata lain, selama ini Indonesia ikut berjuang bagi reformasi PBB guna mengubah tatanan internasional yang didominasi negara-negara Barat. Dan senantiasa kritis terhadap kesewenang-wenangan negara besar. Ini terlihat dalam sikap RI terkait masalah Palestina, Kamboja, invasi AS ke Irak, dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Kebungkaman RI nampaknya berkaitan dengan sikap Presiden Prabowo Subianto yang mengendalikan politik luar negeri sepenuhnya — tanpa keterlibatan Kementerian Luar Negeri – yang tak ingin menyerempet bahaya dengan pemerintahan AS di bawah Presiden Donald Trump.
Saat ini perundingan tarif antara RI dan AS belum beres. Trump marah besar ketika Jakarta meminta perundingan ulang atas persetujuan yang telah dicapai pada Juli 2025. Nampaknya, permintaan renegosiasi disebabkan para pen usaha domestik menganggap deal itu terlalu menguntungkan AS. Sementara para pengamat melihatnya sebagai penyerahan kedaulatan negara.
Di luar itu, Prabowo berutang budi pada Trump. Pada 2020, Trump mencabut larangan Prabowo menginjak kaki di AS terkait kasus penculikan pada 1997 yang dituduhkan kepadanya. Bagaimanapun, sikap diam terkait pelanggaran hukum internasional AS meruntuhkan reputasi RI yang dikenal selalu kritis terhadap isu-isu internasional yang menabrak tiga prinsip di atas.
Sikap “permisif” pemerintah terhadap tindakan Trump di Venezuela juga tak dapat dilepaskan dari masalah-masalah internal yang dihadapi pemerintahan Prabowo-Gibran. Setelah lebih dari setahun memerintah, realisasi program-program populis nyaris tidak memberi efek positif bagi kesejahteraan rakyat. Daya beli masyarakat tetap rendah dan akan stagnan pada tahun ini.
Kepercayaan publik terhadap pemerintah juga merosot terkait penanganan banjir bandang di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Musibah ini mengungkapkan banyak hal tentang perilaku rakus oligarki dan mental korup para pejabat. Sikap menentang pemberlakuan bencana nasional yang akan membuka pintu bagi masuknya bantuan kemanusiaan dilihat sebagai sikap konyol pemerintah berbasis pada nasionalisme palsu.
Di samping itu, publik terus dijejali dengan isu-isu politik sebagai antitesa dari semangat reformasi, kemunduran demokrasi, penegakan hukum, ancaman terhadap kebebasan berpendapat, gejala kembalinya otoritarianisme, eskalasi perlawanan Geng Solo-oligarki, dan meningkatnya utang luar negeri. Semuanya menggerogoti legitimasi pemerintah.
Dalam konteks inilah kita memahami kebisuan pemerintah terhadap ancaman-ancaman Trump terhadap negara lain setelah Venezuela guna mengamankan dukungan Trump terhadap pemerintah. Itu juga terlihat dari konsistensi janji pemerintah menyumbang pasukan ke Gaza, Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) pimpinan Trump, yang berpotensi menciptakan bentrokan dengan Hamas karena ISF punya garis komando untuk melucuti Hamas.
Realisme Politik dan Monroe Doctrine
Sikap business as usual pemerintah di tengah dunia yang bergolak memberi pesan yang salah kepada publik nasional dan internasional bahwa RI kini lemah. Memang sulit dipercaya Perang Dunia III akan pecah mengingat semua kompetitor dunia – AS, Rusia, Inggris, Perancis, Cina – memiliki senjata nuklir. Di luar mereka, ada India, Pakistan, Korea Utara, dan Israel.
Kalau pecah perang, mustahil senjata nuklir tidak digunakan ketika eksistensi negara dipertaruhkan. Tapi kebijakan realisme politik Trump mengancam eksistentensi rezim-rezim di Amerika Latin yang bermusuhan dengan AS, tapi memiliki hubungan dekat dengan Cina dan Rusia.
Kebijakan realisme politik Trump yang bersinggungan dengan Monroe Doctrine sesungguhnya merupakan pengakuan AS bahwa pengaruhnya di panggung global sedang menurun, yang dikonfirmasi oleh semboyan “Make America Great Again (MAGA).” Memang negara-negara di Global South pimpinan Cina dan Rusia sedang berkembang pesat.
Bersama negara dengan kekuatan menengah lainnya, seperti India, Brazil, dan Afrika Selatan, membentuk BRICS sebagai tandingan kekuatan ekonomi AS, terutama dalam sistem keuangan global, yang sering dijadikan instrumen untuk menekan dan menghukum negara yang mengganggu kepentingan AS. Belakangan Turki, Iran, Mesir, Arab Saudi, dan Indonesia bergabung ke dalamnya, yang memunculkan isu dedolarisasi.
Organisasi regional yang memiliki tujuan serupa adalah Shanghai Cooperation Organization (SCO) – terdiri dari Cina, Rusia, India, Turki, Iran, Pakistan, dan negara-negara Asia Tengah. Meskipun volumenya masih kecil (7%), negara-negara BRICS dan SCO mulai menggunakan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan. Venezuela termasuk negara yang tidak menggunakan dolar AS dalam bertransaksi dengan Rusia, Cina, dan Iran.
Dari aspek ekonomi, implementasi MAGA adalah pemberlakuan tarif resiprokal guna menarik pulang pabrik-pabrik AS dari belahan dunia, khususnya Cina, yang produknya membanjiri pasar AS karena harganya murah dengan kualitas yang bersaing. Tapi kebijakan ini tidak efektif. Malah, menguras daya beli rakyat AS karena harus membeli produk domestik yang lebih mahal.
Pada saat bersamaan, Washington tak mampu menekan Beijing agar patuh pada kemauannya. Dengan menguasai lebih dari 73 persen komoditas tanah jarang dunia yang sudah diproses di mana AS sangat ketinggalan dalam hal ini, Cina memiliki pengungkit ekonomi besar vis a vis AS. Mineral tanah jarang sangat penting untuk aneka produk teknologi tinggi.
Cina juga telah melampaui AS dalam sebagian high-tech atau setidaknya sejajar dengan AS, dalam penguasaan platform media sosial, kecerdasan buatan, mobil listrik, dan teknologi militer. Hal ini membuat pengaruh ekonomi dan politik global Cina meningkat signifikan. Model rezim Cina yang efisien tanpa demokrasi pun dilirik Global South yang repot berurusan dengan demokrasi.
Dalam kotenks hubungan Jakarta-Beijing, Cina adalah tujuan ekspor Indonesia terbesar kedua setelah AS. Ia juga merupakan investor terbesar Indonesia di sektor-sektor strategis. Lebih dari segalanya, Cina adalah raksasa di depan pintu Indonesia. Realitas ini mendorong Jakarta berkompromi dengan kebijakan politik bebas-aktif yang permisif terhadap hegemoni Cina di kawasan.
Hal ini membuat Jakarta berdiri di pinggiran terkait perang saudara di Myanmar yang melibatkan Cina dan AS. Indonesia pun pasif melihat konflik bersenjata Thailand-Kamboja yang melibatkan AS. PM Malaysia Anwar Ibrahim justru aktif mendamaikan dua anggota ASEAN ini. Dus, Indonesia kehilangan status sebagai big brother ASEAN yang dulu suaranya didengar.
Dalam matra militer, MAGA diimplementasikan melalui realisme politik, yang mengandalkan kekuatan untuk memaksa lawan tunduk pada kemauannya tanpa menghiraukan hukum internasional. Pandangan ini merupakan perluasan dari Monroe Doctrine, dicetuskan Presiden AS ke-5 James Monroe. Menurutnya, AS harus menjadikan Amerika Latin sebagai lingkungan pengaruhnya (sphere of influence) dari kekuatan di luar kawasan.
Penerapan Monroe Doctrine memberi justifikasi pada Washington untuk mengintervensi negara-negara berideologi komunisme, sosialisme, atau yang mengganggu kepentingan AS. Misalnya, pada 1962, AS mengancam akan mendeklarasikan perang terhadap Uni Soviet jika tidak membongkar instalasi nuklirnya di Kuba setelah gagal dalam operasi Teluk Babi untuk meruntuhkan rezim komunis di bawah Presiden Fidel Castro.
Pada 1990, AS menangkap Presiden Panama Manuel Noreiga dan dipenjarakan di AS. Sebagaimana Presiden Venezuela Nicolas Maduro, Noreiga dituduh bekerja sama dengan kartel narkoba yang menyelundupkan narkoba ke AS. Kini, sejak 3 Januari, Maduro bersama istrinya, Cilia Flores, diculik dan diadili di Pengadilan New York.
Tindakan sewenang-wenang Trump yang menerabas kedaulatan negara yang menjadi dasar tatanan internasional menuai kecaman luas. Di dalam negeri pun Trump ditentang karena melanggar UU tentang Perang yang harus dengan persetujuan Kongres. Ia bukan hanya cuek terhadap reaksi internasional, tapi juga mengancam negara lain. Misalnya, Meksiko, Kolombia, dan Kuba.
Situasi politik Venezuela kini tak menentu. Kendati Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez telah menawarkan kerja sama saling menguntungkan — asalkan kedaulatan Venezuela dan proses politiknya tak dicampuri – Trump menolak. Dan menegaskan perusahaan-perusahaan minyak AS akan kembali ke sana untuk mengeksploitasi minyak di Venezuela. Dus, nyata sekarang bahwa pendorong penculikan Maduro bukan masalah narkoba, melainkan minyak.
Penguasaan minyak Venezuela dengan reservasi terbesar di dunia, serta berbagai mineral strategis, akan meningkatkan pengaruh besar AS di tingkat global, sekaligus “mengusir” Cina dan Rusia dari sana. Cina telah berinvestasi di negara itu sebesar 4,8 miliar dollar AS dan piutang sebesar 14-16 miliar dollar AS. Rusia memiliki perjanjian kerja sama pertahanan dengan Venezuela.
Tak heran, Beijing dan Moskow mengecam petualangan AS yang menciptakan preseden bagi negara lain. Dengan sendirinya ketegangan Beijing-Washington setelah terlebih dahulu bersitegang soal tarif Trump dan bantuan alustsista canggih AS ke Taiwan sebesar 11.1 miliar dolar sebagai deterrence menghadapi ancaman Cina.
Moskow marah karena inkonsistensi terhadap perjanjian pertahanan dengan Venezuela, yang mengharuskannya membela secara militer sekutunya itu meruntuhkan reputasi Rusia. Ketegangan keduanya pun meningkat setelah AS membuat kesepakatan dengan Ukraina-Uni Eropa di Paris, pada 8 Januari, yang menjamin keamanan Ukraina bila kembali menyerang Ukraina setelah kesepakatan perdamaian dicapai.
Apalagi kesepakatan dicapai bahwa militer AS dan UE akan ditempatkan di Ukraina. Kesepakatan ini ditolak pemerintahan Rusia di bawah Presiden Vladimir Putin. Memang kesepakatan ini nyaris identik dengan keinginan Ukraina menjadi anggota NATO yang menjadi dalih Putin menginvasi Ukraina.
Persahabatan Prabowo dan Putin – Prabowo telah dua kali berkunjung ke Moskow setelah dilantik menjadi Presiden RI – ikut berkontribusi bagi kelumpuhan RI menanggapi serangan AS ke Venezuela. Kalau RI di bawah Prabowo “menoleransi” invasi Putin ke negara tetangga, mengapa Trump tak boleh menginvasi Venezuela yang dipandangnya sebagai pos terdepan AS.
Setelah Venezuela
Berbasis pada Monroe Doctrine, negara target berikutnya adalah Kolombia dan Kuba. Tapi berdasarkan realisme politik, negara target Trump yang imminens adalah Greenland dan Iran. Sejak awal menduduki Gedung Putih, Trump sudah mengungkapkan ambisinya menduduki Greenland yang memiliki aneka mineral yang melimpah dan letaknya yang sangat strategis dari sisi keamanan AS.
Greenland, pulau terbesar di dunia, yang terletak antara Eropa dan Amerika. Pada 2019, Greenland diberi otonomi oleh Denmark setelah lama mengendalikan pulau yang sebagian besar wilayahnya diliputi salju. Upaya Trump mengambil alih Greenland bukan saja ditolak Denmark dan negara-negara Eropa umumnya, tapi juga ditentang penduduknya.
Walakin menimbang retorika Trump akan mengambil paksa Greenland hampir bisa dipastikan akan diwujudkan. Trump kembali memberi memberi preteks fabrikasi bahwa kapal-kapal perang China dan Rusia dalam jumlah besar lalu-lalang di daerah ini yang mengancam keamanan nasional AS. Karena itu, Greenland akan dijadikan pangkalan rudal untuk menghadapi Cina dan Rusia.
Namun, alasan sebenarnya adalah menguasai minyak dan mineral strategis lainnya untuk membuat AS berjaya kembali. Tapi berbeda dengan Venezuela, pencaplokan Greenland akan merusak hubungan AS dan UE, bahkan NATO. Denmark adalah anggota NATO. Bila sesama NATO saling menegasikan, organisasi ini akan rapuh di tengah ancaman Rusia.
Tak heran, negara besar UE seperti Perancis dan Inggris melawan ambisi Trump. Invasi AS ke Greenland akan lebih jauh melemahkan posisi moral dan legal AS vis a vis Rusia, Cina, dan UE sendiri. Tapi MAGA “meniscayakan” pendudukan AS atas Greenland. Kalau upaya bipartisan Kongres gagal mengekang ambisi perang Trump, kejatuhan Greenland tinggal tunggu waktu.
Target berikutnya adalah Iran. Sama dengan Venezuela, Iran memiliki sumber daya alam yang melimpah, cadangan minyak terbesar ketiga di dunia setelah Venezuela dan Arab Saudi, dan bersahabat dengan Rusia dan Cina. Tujuan utama di Iran, musuh bebuyutan AS dan Israel, adalah penggantian rezim (regime change), tapi tak bisa dinafikan munculnya rezim baru pro-AS di Iran akan memberi keuntungan strategis ekonomi dan militer AS vis a vis Cina-Rusia.
Setelah kehilangan minyak Venezuela dalam jumlah besar, kehilangan minyak Iran akan lebih jauh melemahkan posisi global Cina karena ketergantungannya yang makin besar pada AS demi kelangsungan pertumbuhan ekonominya. Ini juga akan meningkatkan bargaining chip Washington vis a vis Beijing. Alhasil, AS akan lebih berdaya dalam membendung perkembangan Cina.
Rusia juga akan cemas dengan perkembangan ini. Bersama China, Rusia berkepentingan menjaga kelangsungan hidup rezim mullah. Regime change di Iran akan membuka pintu bagi tekanan AS dari selatan ke Asia Tengah, wilayah yang dipandang Rusia sebagai lingkungan pengaruhnya sebagaimana AS bagi Amerika Latin.
Dengan deal AS dan UE menurunkan pasukan di Ukraina yang menekan Rusia di timur, rezim baru di Iran menambah tekanan dari selatan. Realitas ini juga akan memotong proyek infrastruktur global Cina yang ingin berekspansi ke Timteng, Afrika, dan Eropa melalui Iran. Lebih jauh, hilangnya Iran akan melemahkan pengaruh Rusia dan Cina untuk mengimbangi AS di Timteng.
Dus, sulit membayangkan Cina dan Rusia tak berusaha menggagalkan upaya Trump setelah mereka kehilangan Venezuela. Apalagi AS telah mengendalikan seluruh sisi barat Teluk, dari Irak di utara hingga Uni Emirat Arab di selatan, yang kesemuanya merupakan produsen minyak yang menampung pangkalan militer AS.
Maka, kendati kecil kemungkinannya, bukan mustahil Perang Dunia III akan pecah dipicu petualangan militer beresiko tinggi oleh Trump. Lagi-lagi kita tidak mendengar sikap Indonesia dalam soal ini. Padahal Iran adalah anggota Organisasi Kerja Sama Islam, D-8, BRICS, Gerakan Non-Blok, dan anggota PBB yang kedaulatan teritorinya perlu dijaga.
Andaikan, rencana serangan AS-Israel ke Iran gagal menghasilkan regime change, perlawanan sengit Iran pasti mendestabilisasi Timteng yang akan semakin jauh memukul ekonomi kita. Seharusnya Jakarta menggalang persatuan di antara anggota OKI untuk mencegah ambisi AS-Israel yang tidak bertanggung jawab, bukan malah mengirim tentara ke Gaza yang merupakan proyek AS untuk menggagalkan berdirinya negara Palestina dan menjaga supremasi militer Israel.
Tangsel, 9 Januari 2026
