Warga Tiga Desa Dekat Pabrik Minta Transparansi Rekrutmen di PT HAI
Warga dari tiga desa yang berada di sekitar kawasan pabrik, yaitu Desa Sampih, Desa Wangandowo, dan Desa Sokosari, mengajukan tuntutan kepada perusahaan PT Hardases Abadi Indonesia (HAI) untuk membuka proses rekrutmen tenaga kerja secara transparan. Tuntutan ini muncul setelah beredarnya isu tentang adanya pungutan dalam perekrutan serta belum meratanya penyerapan tenaga kerja lokal, khususnya pelamar laki-laki.
Direktur BUMDes Wakandowo, Zulfikar Tagayo, menyatakan bahwa masalah rekrutmen menjadi fokus utama masyarakat. Hingga saat ini, masih banyak pelamar laki-laki dari tiga desa tersebut yang belum mendapatkan kesempatan bekerja, meskipun setiap pembukaan lowongan selalu mencantumkan kebutuhan tenaga kerja laki-laki.
“Sejak tiga desa ini, masih banyak pelamar laki-laki yang belum direkrut. Padahal hampir setiap rekrutmen itu ada kebutuhan tenaga laki-laki,” ujarnya usai melakukan audiensi di perusahaan PT HAI yang ada di Bokong, Jumat (24/4/2026).
Selain itu, isu adanya pungutan dalam proses rekrutmen turut memperkeruh situasi. Di masyarakat beredar informasi bahwa pelamar yang ingin segera diterima bekerja harus membayar sejumlah uang dengan nominal berkisar antara Rp 5 juta hingga Rp 7 juta. Meski demikian, Zulfikar menegaskan bahwa informasi tersebut masih sebatas isu yang belum terverifikasi.
“Ini masih sebatas pembicaraan di masyarakat. Namun, informasinya sudah ada oknum yang dilaporkan ke Polres Pekalongan terkait dugaan tersebut,” jelasnya.
Masalah Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan SMP
Warga juga menyoroti belum terealisasinya janji perusahaan yang sebelumnya akan mengakomodasi pelamar berijazah SMP, khususnya dari tiga desa sekitar. Hingga kini, perusahaan dinilai masih berfokus pada pelamar lulusan SMA.
“Dulu sempat dijanjikan ada kesempatan bagi lulusan SMP dari tiga desa, tapi sampai sekarang belum ada realisasinya,” tambahnya.
Dalam pertemuan antara perwakilan warga dan pihak perusahaan, telah dicapai kesepakatan bahwa ke depan rekrutmen tenaga kerja, terutama laki-laki, akan diprioritaskan dari tiga desa tersebut. Kesepakatan itu bahkan, telah dituangkan secara tertulis dan ditandatangani di atas materai.
Meski demikian, warga menegaskan akan terus mengawal implementasi kesepakatan tersebut. Mereka berharap komitmen yang telah disepakati tidak kembali diabaikan seperti sebelumnya.
“Kami masih mengedepankan komunikasi dan iktikad baik. Tapi kalau nanti tidak ada realisasi, tentu akan ada langkah lanjutan,” tegas Zulfikar.
Bilal warga Desa Sampih, mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada kejelasan terkait realisasi janji tersebut, khususnya untuk tenaga kerja laki-laki.
“Dulu sempat dijanjikan ada prioritas untuk warga lokal, terutama laki-laki. Tapi sampai sekarang belum ada realisasi,” ujarnya.
Persoalan CSR dan Minimnya Transparansi
Selain persoalan rekrutmen, warga juga menyoroti minimnya transparansi terkait program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Bilal menyebut, sebagian besar masyarakat bahkan tidak memahami apa itu CSR dan bagaimana cara mengaksesnya.
“CSR itu hampir tidak terasa di desa. Warga juga banyak yang tidak tahu, apa itu CSR dan bagaimana cara mendapatkannya,” tambahnya.
Sementara itu, Herlina Humas PT HAI, menjelaskan bahwa pihaknya baru saja melakukan pertemuan dengan warga dari Desa Sampih, Wangandowo, dan Sokosari. Pertemuan tersebut difokuskan pada diskusi terbuka, terkait mekanisme rekrutmen karyawan di perusahaan.
“Pada prinsipnya, kami hanya berdiskusi dan menjelaskan proses rekrutmen dari awal hingga diterima. Semua yang dipanggil berdasarkan kebutuhan perusahaan,” ujarnya.
Ia menegaskan, meski tidak ada jaminan diterima, perusahaan memberikan prioritas bagi warga dari tiga desa sekitar sebagai bentuk menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar.
“Untuk tiga desa tersebut memang menjadi prioritas, namun tetap mengikuti kebutuhan dan kualifikasi yang ditetapkan perusahaan,” imbuhnya.
Penjelasan Mengenai Isu Rekrutmen Berbayar
Terkait tuntutan warga agar lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dapat lebih banyak terserap, ia menyebut pihaknya telah membuka peluang melalui sejumlah jalur. Salah satunya melalui vendor penyedia tenaga kerja untuk bidang pertamanan, serta proyek konstruksi yang tengah berjalan.
“Tenaga kerja lulusan SMP sudah kami fasilitasi, terutama melalui vendor dan juga pekerjaan konstruksi.”
“Kami juga menekankan kepada kontraktor agar memprioritaskan tenaga kerja dari tiga desa tersebut,” jelasnya.
Menanggapi isu adanya praktik rekrutmen berbayar, Iin panggilan akrab Herlina dengan tegas membantah bahwa hal tersebut merupakan kebijakan perusahaan. Ia menyebut, praktik tersebut dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Dari perusahaan tidak ada biaya apapun. Semua gratis, sudah kami sampaikan juga melalui spanduk dan koordinasi dengan Disnaker. Kalau ada oknum, itu sudah kami proses dan laporkan ke pihak berwajib,” tegasnya.
Saat ditanya mengenai perkembangan penanganan kasus tersebut, Iin menyatakan pihaknya masih menunggu proses hukum yang berjalan di Polres Pekalongan.
Sementara itu, terkait jumlah tenaga kerja, saat ini perusahaan baru menyerap sekitar 5.000 karyawan. Jumlah tersebut diperkirakan, akan terus bertambah seiring peningkatan produksi dan permintaan pasar.
“Ke depan, jika produksi dan order terus meningkat, jumlah karyawan bisa mencapai 20.000 hingga 25.000 orang,” pungkasnya.
