Dampak Krisis Timur Tengah terhadap Anggaran Negara
Lonjakan subsidi hingga 7 miliar ringgit (Rp30,35 triliun) pada April 2026 utamanya dipicu oleh gangguan jalur pasokan di Selat Hormuz. Kondisi ini menyebabkan harga minyak mentah dunia naik dari kisaran 70 dolar AS (Rp1,19 juta) menjadi hampir 120 dolar AS (Rp2,05 juta) per barel hanya dalam waktu satu minggu.
Situasi ini berdampak signifikan pada postur anggaran negara. Pemerintah harus mengalokasikan dana lebih besar untuk menutupi selisih harga pasar agar harga bahan bakar domestik tetap stabil. Jika tidak diantisipasi, hal ini berpotensi membebani target pengeluaran negara tahun ini.
Meski berstatus sebagai produsen minyak, Malaysia masih memiliki ketergantungan pada impor bahan bakar olahan. Pada periode sebelumnya, Malaysia sempat mencatat defisit perdagangan minyak lebih dari 7 miliar dolar AS (Rp119,98 triliun). Tantangan ini bertambah karena kenaikan harga minyak dunia turut meningkatkan biaya asuransi pengiriman dan transportasi laut di wilayah konflik.
“Malaysia memang menghasilkan minyak, tetapi kita juga mengimpor minyak lebih banyak daripada yang kita jual ke luar negeri,” ujar Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, dilansir Business Times.
Oleh karena itu, pemerintah mempertahankan skema subsidi agar harga kebutuhan pokok tetap stabil dan daya beli masyarakat terjaga.
Bantuan Diesel untuk Sektor Pertanian dan UMKM
Pemerintah Malaysia mengalokasikan dana tambahan sebesar 75 juta ringgit (Rp325,23 miliar) melalui tiga program bantuan diesel. Bantuan ini ditargetkan secara spesifik bagi petani padi dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor pertanian yang terdampak langsung oleh kenaikan harga bahan bakar.
Langkah ini diambil saat harga diesel di Semenanjung Malaysia menyentuh angka 6,72 ringgit (Rp29,14 ribu) per liter. Intervensi ini krusial untuk menjaga stabilitas produksi pertanian dan kelancaran distribusi logistik.
“Jika tidak dikendalikan sejak awal, tekanan biaya produksi ini akan membuat harga barang di masyarakat ikut naik,” kata Menteri Ekonomi Malaysia, Akmal Nasrullah Mohd Nasir, dilansir The Straits Times.
Melalui skema subsidi yang lebih terukur, pemerintah berupaya agar anggaran dialokasikan untuk melindungi industri penyedia kebutuhan pokok masyarakat. Krisis energi kali ini dinilai memiliki risiko yang lebih kompleks, karena dampaknya bersifat akumulatif terhadap anggaran belanja negara.
“Kita harus paham bahwa krisis ini berbeda, karena dampaknya akan terasa bertahap dan bisa bertahan hingga tahun depan,” tambah Nasir.
Penyesuaian Kuota Bensin dan Ketahanan Stok Energi
Sebagai langkah efisiensi konsumsi energi nasional, pemerintah Malaysia menyesuaikan batas pembelian bensin RON95 bersubsidi dari 300 liter menjadi 200 liter per individu setiap bulannya, efektif per 1 April 2026. Penyesuaian kuota ini bertujuan menekan beban fiskal negara.
Meskipun terdapat pembatasan kuota, harga ritel bensin RON95 dipertahankan pada level 1,99 ringgit (Rp8,62 ribu) per liter. Selain itu, pemerintah juga mempercepat program transisi penggunaan biodiesel B15 dan B12 guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor.
Di tengah penyesuaian kebijakan ini, pemerintah menjamin ketersediaan stok energi domestik. Perusahaan minyak nasional, Petronas, mengonfirmasi bahwa cadangan bahan bakar negara berada pada level aman untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri setidaknya hingga pertengahan tahun.
Optimalisasi bauran energi hijau melalui biodiesel juga diharapkan mampu menjaga cadangan devisa, sekaligus meningkatkan penyerapan produk kelapa sawit domestik di saat rute logistik maritim global sedang terganggu.
