ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, dengan tegas meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Perdagangan untuk memastikan efisiensi anggaran tidak berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai.
“Saya sepakat dengan teman-teman, harus dipastikan anggaran yang diberikan tidak berdampak pada PHK atau pemberhentian dalam bentuk apapun. Tidak boleh ada lay-off, apapun alasannya,” tegas Asep dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta perwakilan BPKN dan KPPU di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/2).
Asep yang merupakan legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) menekankan, kementerian dan lembaga wajib menjamin kelancaran tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) meskipun menghadapi pemangkasan anggaran.
Ia juga menyoroti pentingnya mengoptimalkan peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melindungi kepentingan masyarakat.
“Tupoksi inti harus tetap berjalan. Saya sangat concern pada KPPU dan BPKN karena ratusan juta warga Indonesia membutuhkan perlindungan maksimal,” jelas Asep.
Efisiensi Butuh Kolaborasi Cerdas
Menurut Asep, efisiensi anggaran harus diiringi dengan kolaborasi strategis antar-lembaga agar kinerja tetap optimal.
Salah satu contoh yang ia sebutkan adalah kolaborasi antara BPKN dan Kementerian Perdagangan untuk memperketat regulasi impor demi melindungi konsumen dari potensi kerugian.
“Efisiensi menuntut sinergi. Misalnya, BPKN dan Kemendag perlu memperketat regulasi impor agar tidak muncul komoditas yang merugikan masyarakat dan membebani kinerja BPKN,” paparnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa efisiensi dalam belanja kementerian harus selaras dengan optimalisasi pendapatan, yang kemungkinan besar bisa mengalami penurunan. Oleh karena itu, pimpinan kementerian dan lembaga harus memiliki pemahaman utuh dalam menjaga keseimbangan tersebut.
“Efisiensi harus difokuskan pada belanja, karena optimalisasi pendapatan bisa terdampak. Pimpinan kementerian harus memahami betul dinamika ini agar tidak salah langkah,” tambahnya.
Sindir BUMN yang Rugi dan Fraud
Secara khusus, Asep menyoroti pentingnya efisiensi di tubuh Kementerian BUMN, terutama pada perusahaan yang terus merugi akibat pengelolaan yang buruk.
Ia menegaskan, perusahaan pelat merah seharusnya memprioritaskan penguatan pendapatan negara, bukan menciptakan anak usaha baru yang justru membebani keuangan negara.
“Saya ingin bertanya kepada Menteri BUMN, apakah efisiensi ini juga berlaku di BUMN? Kita tahu ada banyak praktik fraud di sana. Keuntungan perusahaan BUMN sering diperlakukan seperti uang pribadi, bukannya disetor ke negara,” kritik Asep.
Ia mencontohkan kasus di Pertamina yang menderita kerugian triliunan rupiah akibat penggunaan vendor anak perusahaan Telkom dalam proyek digitalisasi SPBU.
“Bukannya untung, malah buntung. Kejadian seperti ini jelas menurunkan pendapatan negara dan memperumit efisiensi anggaran,” pungkasnya.
Asep pun berharap, Kementerian BUMN dan Kementerian Perdagangan mampu menjalankan efisiensi anggaran secara cerdas dan bertanggung jawab tanpa mengorbankan kesejahteraan pegawai serta tetap menjaga perlindungan konsumen secara optimal. (RO/Z-10)
