Peran Industri Manufaktur dalam Perekonomian Nasional
Industri manufaktur memiliki peran penting dalam memajukan perekonomian nasional. Namun, nasib sektor ini bisa menjadi berantakan sebelum Indonesia mencapai visi 2045. Meskipun sektor manufaktur bukan lagi mesin pertumbuhan ekonomi yang utama, seiring munculnya primadona baru seperti sektor ekonomi digital dan ekonomi hijau, sektor ini tidak sepenuhnya tersingkir.
Masyarakat membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan. Di era saat ini, apapun bisa menjadi pekerjaan, sejalan dengan proses digitalisasi yang mendorong kreativitas baru. Ekonomi gig lahir, di mana para pekerja lepas dan jangka pendek menjadi fenomena baru, seolah membuat struktur ekonomi lama meranggas.
Namun, tantangan terbesar adalah kualitas dan kesinambungan pekerjaan. Tanpa adanya sektor manufaktur yang memproduksi barang, sektor ekonomi lain hanya tumbuh tanpa akar. Seperti pohon yang memiliki daun hijau tetapi tidak memiliki batang kokoh, sehingga tidak bisa tumbuh mandiri.
Untuk Indonesia, sebagian besar ekonomi digerakkan oleh konsumsi rumah tangga yang bersifat domestik. Dengan populasi yang besar ditambah potensi bonus demografi, pertahanan kuat perekonomian justru ada di dalam negeri. Namun, potensi besar ini malah bisa menjadi ancaman jika sektor manufaktur hancur. Misalnya, konsumsi domestik yang kuat hanya dipasok dari luar, sama saja dengan bunuh diri bertahap.
Sektor jasa mungkin bisa bertumbuh, dan sektor ekonomi digital tetap bergeliat. Namun daya beli masyarakat terancam karena kapasitas pekerjaan yang dibuka malah tidak ada. Meskipun perekonomian tetap berjalan, secara nyata menyimpan kerentanan. Tanpa penghasilan memadai, masyarakat berhenti berbelanja, dan perekonomian bakal layu berkepanjangan.
Hal inilah yang akan dikupas dalam Bisnis Indonesia Forum dengan tema “Indonesia Emas 2045, Industri Manufaktur Harus Jadi Panglima”, di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, pada Kamis (30/4/2026). Warih Andang Tjahjono, Advisory Board Komunitas Teknik Industri ITB dalam diskusi itu menjelaskan bahwa tanpa manufaktur tidak ada kedaulatan pasar bagi Indonesia. Apalagi, jika manufaktur malah berjalan mundur, maka peluang menciptakan masyarakat yang sejahtera semakin jauh dari kenyataan.
“Sektor manufaktur ini yang diandalkan berbagai negara untuk mengejar kesejahteraan. Contohnya, China, Jepang, Korea Selatan, dan Jerman. Pertumbuhan ekonomi mereka sewaktu berhasil memajukan manufaktur melesat 7-10% per tahun, pendapatan per kapita melesat,” ujarnya.
Kebijakan Industri yang Efektif
Berkaca dari negara lain, komando kebijakan pengembangan industri memegang peran krusial. Seluruh pihak harus memahami bahwa industri wajib maju dan dibantu. Rute pertumbuhan ekonomi yang inklusif bergerak dari sektor pertanian, industri, hingga ke jasa. Jalan terjal yang sama telah dilalui Jepang, China, Korea Selatan maupun Jerman.
Jepang dalam tiga dekade bisa mendongkrak PDB per kapita dari US$860 pada 1950, menjadi US$9.100. Industri kuat Jepang membawa negara ini mencapai PDB per kapita hingga US$33.950. PDB per kapita memiliki arti total nilai produk atau keluaran dari tiap orang di negara tersebut. Bisa diartikan pula sebagai tingkat kesejahteraan ataupun pendapatan per orang.
Jepang menjalankan strategi industrialisasi dengan konsistensi tinggi. Pascaperang Dunia II, surplus pertanian digunakan membiayai pengembangan industri, devisa hasil ekspor sutra diandalkan mengimpor teknologi. Dalam banyak kebijakan, Ministry of International Trade and Industry (MITI) diberikan kewenangan mengorkestrasi. Jepang dengan gampang melakukan proteksi selektif, merancang kredit murah industri, promosi ekspor. Hal ini dilakukan demi pengembangan industri strategis seperti elektronik dan otomotif, tak patah di tengah jalan.
Korea Selatan juga melalui jalan serupa. Negara tersebut baru menggulirkan industrialisasi pada era 1970-an, sebelumnya status ‘Negeri Gingseng’ tak berpaut jauh dengan Indonesia, sama-sama level berkembang. Komando kebijakan yang berpusat pada para Chaebol, Korea Selatan (Korsel) mengebut pengembangan industri tekstil, baja, elektronik berorientasi ekspor. Guyuran insentif, proteksi, dan pembiayaan murah jadi kunci. Pengembangan industri didukung reformasi pertanian dan pendidikan, serta pembangunan infrastruktur dasar.
Alhasil, jika pada 1970-an status Korsel tak beda dengan Indonesia, dengan PDB per kapita hanya US$94, tiga dekade kemudian status itupun berubah drastis. Pada 2000, PDB per kapita Korsel mencapai US$11.900, dan pada tiga tahun lalu menembus US$35.410.
Sementara China sekarang jadi kekuatan ekonomi baru dunia, mengimbangi dominasi Amerika Serikat (AS). Tiongkok berhasil keluar dari kemelut kemiskinan, populasi besar diubah jadi tenaga produktif, sekaligus magnet konsumsi terbesar dunia. Sadar memiliki potensi demikian, China yang sempat gagal melakukan ‘Lompatan Jauh ke Depan’, membenahi struktur perekonomian. Pemerintah yang dikomando Partai Komunis Tiongkok, menetapkan strategi mengundang investasi asing dan industri lokal melalui pembentukan kawasan khusus.
Kawasan khusus ini memainkan peran kunci. Berbagai insentif mengalir asalkan digunakan untuk transfer teknologi, serta penguatan basis manufaktur berorientasi ekspor. Pada 2010, PDB per kapita China hanya sekitar US$4.500. Hanya butuh waktu lebih dari sedekade, yakni pada 2023, PDB per kapita China melesat hingga US$12.720. Musykil hal itu digapai tanpa penguatan sektor manufaktur.
Seperti disinggung Warih, satu benang merah dari sekian banyak negara dalam memperkuat manufaktur. “Mereka memiliki komando kebijakan yang jelas, konsisten, dan jangka panjang. Indonesia mesti melihat hal ini,” katanya.
Misal saja kebijakan strategis terkait biofuel, harusnya bisa dipercepat dengan kehadiran komando kebijakan yang utuh hingga ke bawah. “Karena kalau pengambil kebijakan melihat hanya dari perspektif masing-masing instansi, itu tidak akan tercapai solusi. Padahal saat ini kalau kita berhasil mengembangkan bioetanol di samping biodiesel, kita lebih percaya diri menghadapi potensi kenaikan harga energi,” jelas Warih.
Persoalan komando kebijakan serta konsistensi kebijakan inilah yang disorot pula oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Yoseph Billie Dosiwoda. Dalam hal distribusi saja, pelaku industri seringkali kelimpungan akibat kebijakan lalu lintas transportasi terutama pada momen libur panjang dan hari raya.
“Lebih dari dua pekan disetop itu untuk angkutan barang, padahal ini butuh untuk ekspor dan pengiriman bahan baku. Dari sisi industri tidak dilibatkan, dan diminta pandangannya,” kata Billie.
Melihat peran vital sektor manufaktur, kepentingan jangka panjang perekonomian nasional tengah dipertaruhkan. Tanpa komando jelas, bisa jadi pelaku industri dihadapkan kepada gejala tabrakan kebijakan. Korbannya lagi-lagi adalah investasi dan kapasitas produksi nasional, masa depan ekonomi pun dirugikan!
