Dewan Ekonomi Nasional klaim siswa yang terima MBG jarang absen dan semangat belajarnya meningkat

Ringkasan Berita:

• Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mochammad Firman Hidayat mengklaim bahwa siswa penerima MBG jarang absen masuk sekolah ketimbang siswa non penerima.
• Dia mengatakan temuan ini berdasarkan hasil riset dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan sejak September 2025.
• Selain itu, siswa penerima MBG juga diklaim memiliki semangat belajar lebih tinggi dibanding dengan siswa non penerima.

Indonesiadiscover.com Direktur Eksekutif Bidang Percepatan Program Prioritas Ekonomi Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mochammad Firman Hidayat mengklaim siswa yang menerima menu Makan Bergizi Gratis (MBG), jarang tidak masuk sekolah.

Dia menyebut hal ini berbanding terbalik dengan siswa yang tidak menerima MBG.

Firman menyebut temuan ini berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dibuat bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) sejak September 2025.

Ia mengungkapkan hasil survei tersebut telah dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/10/2026).

“Terlepas dari kekurangan program MBG, temuannya cukup menarik, kalau kita lihat absensi siswa, penerima MBG itu jarang absen dibandingkan nonpenerima MBG. Bahkan gap-nya cukup besar, terutama di desil 1,” katanya.

“Dan ini semakin tinggi berkurangnya absen seiring dengan intensitas penerimaan MBG di sekolahnya. Ini hal positif ya,” sambung Firman.

Selain itu, Firman juga menyebut semangat belajar siswa yang menerima MBG terus meningkat.

Namun, dia mengatakan hasil tersebut baru terlihat terhadap siswa yang menerima menu MBG dengan komposisi bahan baku yang berkualitas.

Firman menuturkan hasil itu berbanding terbalik dengan siswa yang menerima makanan dengan kualitas buruk.

“Ternyata penerima MBG, semangat belajarnya meningkat, tetapi ada syaratnya yaitu ketika kualitas menunya itu baik. Ketika kualitas menunya baik, 95 persen siswa penerima MBG mengatakan mereka semangat belajarnya lebih tinggi.”

“Tapi memang ketika kualitas menunya jelek, itu angkanya drop sangat rendah. Artinya memang rekomendasi kami ke Bapak Presiden, perlu diperhatikan kualitas menu MBG karena berkorelasi dengan rasa lapar dan semangat anak di sekolah,” ujarnya.

Di sisi lain, Firman juga menyebut program MBG paling banyak terimplementasi di perkotaan ketimbang di pedesaan.

Selain itu, penerima MBG lebih banyak dari siswa kaya daripada siswa miskin.

“Artinya, perlu ada prioritas lebih baik terutama di daerah 3T, daerah pedesaan, dan masyarakat miskin,” ujarnya.

Penerima Manfaat MBG Capai 56,9 Juta Jiwa

Pada rapat bersama Komisi IX DPR pada 17 September 2026 lalu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkapkan total realisasi anggaran untuk program MBG telah mencapai Rp139,7 triliun hingga 16 September 2026 lalu atau setara dengan 63,89 persen dari total pagu anggaran yang sebesar Rp218,77 triliun.

“Penyerapan anggaran program MBG tahun 2026 per 16 September itu mencapai 63,89 persen atau sebesar Rp139,77 triliun dari total pagu Rp218,77 triliun, dengan sisa yang belum terealisasi sebesar Rp79 triliun,” ujarnya.

Sementara, penerima manfaat per 31 Agustus 2026 sebanyak 56,99 juta atau setara dengan 76,45 persen dari target keseluruhan sebanyak 74,5 juta jiwa.

Hingga akhir tahun 2026, BGN pun harus mengejar sisa penerima manfaat sebanyak 17,56 juta orang.

“Capaian penerima manfaat sampai saat ini masih merupakan capaian sementara karena BGN sedang melakukan pembenahan pada penyaluran program MBG,” ungkap Sudaryono.

Kendati demikian, Sudaryono menegaskan pihaknya saat ini tidak hanya mengejar kuantitas jumlah penerima manfaat, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan.

Sebagai bagian dari perbaikan tersebut, BGN memperketat standar higienitas dan sertifikasi guna memastikan mutu layanan di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tetap terjaga dengan baik.

Selain membenahi kualitas SPPG, BGN juga memperluas cakupan sasaran yang lebih inklusif. 

Tercatat sebanyak 1.653 sekolah pendidikan khusus atau Sekolah Luar Biasa (SLB) diusulkan untuk masuk ke dalam daftar penerima manfaat MBG. 

Program ini juga diprioritaskan menjangkau wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), lingkungan pesantren, daerah dengan tingkat prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi, serta berbagai wilayah di luar Pulau Jawa.

“Jadi selisih terhadap target penerima manfaat bukan berarti program berhenti. Ini merupakan bagian dari proses pembenahan untuk menjaga efisiensi MBG agar berjalan lebih tepat sasaran, efektif, dan berkualitas,” tegasnya.

(Indonesiadiscover.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)