Gubernur dan Pengamat Ekonomi Mendorong Penyelesaian Tunggakan BUMN ke Bank BJB
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama para pengamat ekonomi menyerukan agar sejumlah BUMN segera melunasi tunggakan yang mencapai Rp3,7 triliun kepada Bank BJB. Tunggakan ini dinilai mengancam likuiditas bank dan memengaruhi pendapatan daerah.
Tunggakan besar ini disebut sebagai ancaman serius terhadap kondisi fiskal Provinsi Jawa Barat. Jika tidak segera diselesaikan, dana tersebut bisa berdampak pada penurunan setoran dividen ke Pemprov Jabar. Hal ini juga akan berujung pada tekanan fiskal yang semakin berat.
Kondisi Fiskal Daerah Terancam
Pengamat Ekonomi dari Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, menilai bahwa tunggakan kewajiban sejumlah BUMN harus segera diselesaikan. Menurutnya, dana yang digunakan oleh BUMN berasal dari perbankan daerah dan memiliki dampak langsung terhadap kondisi fiskal daerah.
Acuviarta menjelaskan bahwa BUMN yang menggunakan pembiayaan dari Bank BJB memiliki kewajiban untuk memenuhi pembayaran sesuai perjanjian. Ia menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran oleh tujuh BUMN dengan nilai mendekati Rp3,7 triliun telah mengganggu likuiditas Bank BJB.
“Kalau kreditnya macet atau tertahan, otomatis itu mengganggu likuiditas Bank BJB. Dampaknya berantai, termasuk terhadap pendapatan dan besaran dividen yang seharusnya bisa disetor ke Pemprov Jawa Barat,” ujarnya.
Evaluasi Proses Penyaluran Kredit
Selain menuntut penyelesaian tunggakan, Acuviarta juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap proses penyaluran kredit. Ia mempertanyakan apakah mekanisme kredit telah berjalan sesuai prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.
“Kenapa sampai terjadi tunggakan sebesar itu, ini harus di-review. Proses kreditnya juga perlu dievaluasi, apakah sudah sesuai prinsip kehati-hatian dan praktik bisnis yang sehat,” katanya.
Peran Danantara dalam Perekonomian Daerah
Terkait keberadaan Danantara sebagai super holding BUMN, Acuviarta menilai perannya sangat strategis untuk mendorong geliat ekonomi daerah, khususnya di Jawa Barat. Ia menyebut banyak BUMN besar dan strategis yang beroperasi di wilayah ini, seperti PT Pos Indonesia, PT Pindad, Bio Farma, dan PT LEN Industri.
Acuviarta mencontohkan, Bio Farma sebagai salah satu contoh sektor yang seharusnya bisa dioptimalkan, termasuk dalam pengembangan dan penyediaan vaksin. Menurutnya, optimalisasi kinerja BUMN akan berkontribusi langsung terhadap pendapatan daerah.
“Kalau BUMN bergerak optimal, korelasinya jelas. Likuiditas BJB membaik, keuntungan naik, dan setoran ke daerah juga meningkat. Dana hampir Rp3,7 triliun itu angka yang besar, apalagi di tengah tekanan fiskal,” ujarnya.
Tantangan Serius dalam Kondisi Fiskal
Acuviarta menilai kondisi fiskal Jawa Barat saat ini sedang menghadapi tantangan serius, mulai dari gangguan penerimaan hingga beban belanja yang cukup berat. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya penataan ulang manajemen fiskal menjelang 2026.
“Banyak beban jangka pendek dan warisan jangka panjang yang membebani APBD. Ini perlu aksi nyata dalam manajemen fiskal. Keinginan gubernur harus didukung perencanaan dan penganggaran yang sejalan, jangan jalan sendiri-sendiri,” kata dia.
Upaya Gubernur Dedi Mulyadi
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta BUMN yang memiliki kewajiban kepada Bank BJB segera menyelesaikan tunggakan pembayaran. Dedi mengungkapkan, nilai kewajiban BUMN kepada Bank BJB hampir mencapai Rp3,7 triliun.
Ia menilai kondisi itu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung terhadap kinerja perbankan daerah. “Harapannya BUMN-BUMN yang hari ini memiliki kewajiban terhadap BJB segera diselesaikan, karena itu menjadi beban yang membebani kegiatan usaha di Provinsi Jawa Barat,” ujar Dedi.
Ia mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut secara langsung dan juga melalui surat resmi kepada jajaran direksi BUMN terkait serta kementerian. Dedi menyebut sudah ada respons positif dan berharap penyelesaian bisa segera direalisasikan.
“Mudah-mudahan segera dibayar agar BJB bisa terbang,” katanya.
