Pertemuan Fraksi PKS dengan Gubernur Jawa Barat
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Barat mengadakan pertemuan strategis dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Lembur Pakuan, kediaman pribadi Gubernur, Kabupaten Subang, Senin (9/2/2026). Pertemuan ini menjadi ruang dialog penting antara wakil rakyat dan pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan nyata masyarakat Jawa Barat.
Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat, KH. Tetep Abdulatip, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen Fraksi PKS untuk memastikan suara masyarakat dapat tersampaikan secara langsung kepada pengambil kebijakan.
“Apa yang kami sampaikan hari ini adalah suara masyarakat. Fraksi PKS hadir sebagai jembatan agar aspirasi warga dapat diterima dan ditindaklanjuti dalam kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar KH. Tetep Abdulatip.
Pendidikan Jadi Sorotan, Pengelola Sekolah Swasta Minta Kejelasan BPMU
Dalam pertemuan tersebut, Fraksi PKS menyoroti sejumlah isu pendidikan, termasuk persoalan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU). Masyarakat, khususnya para pengelola sekolah swasta, mengharapkan kejelasan terkait anggaran BPMU yang dialihkan menjadi program beasiswa langsung bagi masyarakat kurang mampu.
Menurut KH. Tetep Abdulatip, kejelasan kebijakan sangat penting agar seluruh pemangku kepentingan di sektor pendidikan dapat menyesuaikan perencanaan dan menjaga kualitas layanan pendidikan.
“Kami memahami bahwa setiap kebijakan bertujuan meningkatkan akses pendidikan. Namun, para pengelola sekolah swasta membutuhkan kepastian agar proses pendidikan tetap berjalan optimal dan tidak menimbulkan ketidakpastian di lapangan,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi PKS juga kembali menyampaikan persoalan sekolah menengah negeri yang berdiri di atas tanah desa tanpa kejelasan penyelesaian kompensasi. Kondisi ini dinilai perlu segera ditangani untuk menghindari potensi persoalan sosial maupun hukum di kemudian hari.
“Masyarakat desa mendukung pendidikan, tetapi dukungan itu tidak boleh dibalas dengan ketidakpastian. Pendidikan harus tumbuh di atas keadilan, bukan pengorbanan sepihak,” tambahnya.
Fraksi PKS mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap sekolah negeri yang berdiri di atas tanah desa serta menyusun mekanisme penyelesaian yang terencana, sah, dan berkeadilan.
Hibah Daerah dan Peran Komunitas Sosial
Aspirasi lain yang mengemuka adalah harapan dari berbagai komunitas sosial, lembaga pendidikan nonformal, dan organisasi kemasyarakatan agar hibah daerah dapat kembali dibuka.
Selama ini, lembaga-lembaga tersebut menjadi mitra penting pemerintah dalam menghadirkan layanan sosial hingga ke tingkat akar rumput.
“Hibah bukan sekadar soal anggaran, tetapi tentang keberlangsungan layanan sosial yang membantu pemerintah menjangkau masyarakat hingga lapisan paling bawah,” ujar KH. Tetep Abdulatip.
Fraksi PKS mendorong agar kebijakan hibah dilakukan secara bertahap dengan mekanisme transparan dan pengawasan yang kuat sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Penguatan Kehidupan Beragama
Fraksi PKS juga menyampaikan aspirasi terkait dukungan terhadap pesantren, peningkatan kesejahteraan guru ngaji dan guru madrasah, serta pentingnya perlindungan kehidupan beragama yang adil dan berkeadaban.
“Perhatian terhadap kehidupan keagamaan bukan hanya simbol, tetapi bagian dari pembangunan manusia dan penguatan ketahanan sosial Jawa Barat,” katanya.
Dedi Mulyadi Terima Aspirasi dan Siap Tindak Lanjuti
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan menerima seluruh aspirasi yang disampaikan Fraksi PKS dan memastikan akan menindaklanjutinya melalui kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Pada dasarnya setiap kebijakan yang diambil harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Aspirasi ini menjadi masukan penting dalam proses perumusan kebijakan ke depan,” ujar Dedi Mulyadi.
Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan Fraksi PKS serta peran aktifnya dalam menyampaikan aspirasi masyarakat.
“Saya mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan berbagai aspirasi yang telah disampaikan melalui Fraksi PKS. Sinergi seperti ini penting agar pembangunan di Jawa Barat semakin responsif terhadap kebutuhan warga,” tambahnya.
Komitmen Menjadi Jembatan Aspirasi
Menutup pertemuan, KH. Tetep Abdulatip menegaskan komitmen Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat untuk terus menjadi jembatan aspirasi masyarakat sekaligus mitra strategis pemerintah daerah.
“Kami berharap aspirasi masyarakat ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan, demi terwujudnya Jawa Barat yang adil, sejahtera, dan berkeadaban,” pungkasnya.
