Anggaran THR ASN 2026 di Palangka Raya Masih Tunggu Juknis
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Palangka Raya, Andri Permana mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum dapat memastikan total anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2026. Hal ini disebabkan karena petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat masih dalam proses pengajuan.
Pemko Palangka Raya sedang menunggu juknis resmi yang akan menjadi dasar penganggaran THR ASN 2026. Secara nasional, pemerintah pusat telah memberi sinyal percepatan pencairan THR ASN menjelang Lebaran. Namun, realisasi di tingkat daerah tetap bergantung pada aturan teknis yang diterbitkan sebagai landasan penganggaran.
Andri menyampaikan bahwa pihaknya hanya bisa menunggu keluarnya juknis sebelum dapat menentukan besaran anggaran THR ASN 2026. “Masih menunggu juknis. Nanti setelah juknis keluar baru bisa diketahui,” ujarnya saat dikonfirmasi oleh media lokal.
Ditanya tentang perkiraan waktu terbitnya juknis tersebut, Andri mengaku belum mendapat kepastian. Pihak BKAD berharap juknis segera dikeluarkan agar dapat segera melakukan persiapan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penangkapan Pelaku Penipuan Gas Elpiji di Palangka Raya
Polsek Pahandut berhasil menangkap residivis pelaku penipuan gas elpiji di Palangka Raya. Pelaku berinisial AJ (32) ditangkap setelah banyak korban melaporkan tindakannya melalui media sosial.
Pelaku diringkus di salah satu kos di wilayah Kelurahan Bukit Raya, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya. Ia beraksi dengan modus menyamar sebagai petugas pangkalan gas elpiji di wilayah Kota Palangka Raya. Hal ini diungkapkan oleh Kapolsek Pahandut AKP Iyudi Hartanto.
Menurut informasi yang diperoleh, aksi AJ terbilang cukup licin. Berdasarkan kronologis dari salah satu korban yang tertipu pada hari Sabtu (28/2/2026), pelaku mendatangi warung korban di Kelurahan Langkai dan menawarkan gas elpiji 3 kilogram dengan harga di bawah pasar.
Untuk meyakinkan korbannya, AJ mengajak korban langsung ke salah satu pangkalan elpiji resmi. Di sana, pelaku berakting seolah-olah merupakan bagian dari manajemen pangkalan tersebut.
Sampah Meluber di Sekitar Terminal WA Gara, Ganggu Pengendara
Jalan Mahir Mahar, tepat di samping gerbang area terminal WA Gara Palangka Raya, kembali menampakkan tumpukan sampah yang menggunung berserakan di tepi jalan. Plastik berbagai warna, kardus bekas, hingga limbah rumah tangga menumpuk tanpa penanganan. Beberapa karung sampah tampak terbuka, isinya tercecer meluber hingga ke bahu jalan.
Aroma tak sedap tercium menyengat, terlebih saat kendaraan melintas dan angin berembus. Kondisi ini sangat mengganggu pengendara yang melintas di sekitar area tersebut.
Meskipun bulan suci Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, arus mudik dipastikan menggeliat. Terminal menjadi lokasi yang dipastikan ramai sebagai tempat turun dan naiknya penumpang dari berbagai daerah. Namun, kondisi berbeda justru terlihat di sekitar Terminal Bus AKAP WA Gara Kota Palangka Raya.
Berdasarkan pantauan oleh tim media lokal, Selasa (3/3/2026) siang, di sisi Jalan Mahir Mahar, tepat di samping gerbang area terminal, tumpukan sampah menggunung kembali terlihat berserakan di tepi jalan.
Jemaah Umrah Palangka Raya Masih di Arab Saudi Saat Timur Tengah Memanas
Situasi kawasan Timur Tengah tengah memanas imbang perang Amerika-Israel vs Iran. Kondisi itu memunculkan kekhawatiran terhadap kondisi Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk yang sedang menjalankan umrah.
Data SISKOPATUH mencatat sebanyak 58.873 jemaah umrah Indonesia masih berada di Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, 134 jemaah berasal dari Kalimantan Tengah, termasuk sekitar 50 jemaah asal Palangka Raya.
Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenhaj) Kota Palangka Raya, Ahd Fauzi memastikan bahwa jemaah asal Palangka Raya dalam kondisi aman. Meski situasi di kawasan Timur Tengah memanas, pihak Kemenhaj tetap memantau kondisi para jemaah secara berkala.
Para jemaah asal Palangka Raya dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 8 Maret 2026. Kemenhaj terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan keamanan dan kelancaran kepulangan jemaah.
Pedagang Emas di Palangka Raya Tolak Terima Hasil PETI
Praktisi Hukum di Palangka Raya, Suriansyah Halim menilai pedagang emas yang menolak menerima emas dari hasil Pertambangan Tanpa Izin (PETI) sudah tepat secara hukum. Halim menjelaskan bahwa jika pedagang emas tetap menerima hasil PETI dan tidak bisa dibuktikan dari sumber yang sah atau legal, maka pedagang emas tersebut bisa terjerat ancaman pidana.
“Meskipun pedagang tersebut mengaku tidak mengetahui sumber emas yang dibelinya tersebut apakah dari sumber yang sah atau tidak sah,” ujar Suriansyah Halim, Selasa (3/3/2026).
Hal itu, kata Halim, sudah diatur dalam Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar.
Selain itu, pasal 480 KUHPidana diganti pasal 463 sampai pasal 465 menjadikan sanksi pidana penjara lebih berat apabila terbukti membeli atau menampung barang hasil tindak pidana (penadahan).
