Author: admin_indonesiadiscover

GELAR perkara khusus terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang sedianya digelar Kamis (3/7/2025) di Bareskrim Polri, resmi ditunda. Penundaan ini menuai polemik panas di tengah publik, terlebih usai perdebatan terbuka antara Roy Suryo dengan pihak Peradi Bersatu, Ade Darmawan, mengemuka di media. Polri melalui Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menyebut bahwa penundaan ini atas permintaan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA). Mereka meminta waktu tambahan untuk memastikan kehadiran sejumlah ahli independen yang mereka anggap kredibel dalam menguji keaslian dokumen yang dipersoalkan. Namun, argumen ini ditanggapi kritis oleh pihak pelapor dari Peradi…

Indonesia Discover – Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta atau UPN Veteran Jakarta membuka seleksi penerimaan mahasiswa baru program D3 dan S1 melalui jalur mandiri gelombang 2 tahun 2025. Seleksi jalur mandiri UPN Veteran Jakarta gelombang 2 2025 ini menggunakan  nilai UTBK-SNBT Tahun 2025 dan hasil nilai Ujian Bela Negara Gelombang 2 Tahun 2025. Pendaftaran jalur mandiri UPN Veteran Jakarta gelombang 2 2025 dibuka mulai 4 sampai 10 Juli 2025 melalui laman pendaftaran.upnvj.ac.id . Biaya pendaftarannya senilai Rp 375 ribu. Simak ketentuan, tata cara pendaftaran, dan jadwal seleksi Jalur Mandiri UPN Veteran Jakarta Gelombang 2 2025 di bawah ini. Ketentuan Jalur…

Indonesia Discover , JAKARTA – Sejumlah negara masih dalam proses negosiasi dagang dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) jelang tenggat pada 9 Juli 2025. Presiden AS Donald Trump sebelumnya telah mengancam akan menetapkan tarif baru bagi negara-negara yang gagal mencapai kesepakatan dagang dengan AS sebelum tenggat pekan depan. Langkah ini akan semakin meningkatkan tekanan terhadap mitra dagang yang tengah berpacu merampungkan perjanjian dengan pemerintahannya. AS pertama kali mengumumkan rencana penerapan tarif timbal balik yang lebih tinggi pada 2 April 2025, namun memberikan jeda 90 hari guna memberi ruang bagi negosiasi. Selama periode itu, tarif universal sebesar 10% diberlakukan. Terbaru, Trump menyatakan…

Penulis, Alumnus FH UNPAR, Mantan Praktisi SDM, dan Pemegang 7 Rekor MURI (peraih gelar akademik & sertifikasi pendidikan terbanyak di Indonesia). Pascademo pekerja yang berkepanjangan semenjak Oktober 2024, PT Yamaha Music Manufacturing Asia (YMMA) yang berlokasi di Kawasan Industri MM2100, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, menyatakan mengalami kerugian mencapai Rp 50 miliar akibat kerap kali terhambatnya akses jalan keluar-masuk pabrik oleh massa pendemo. Kasus unjuk rasa buruh sendiri dipicu oleh kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 2 orang pekerja, yang merupakan ketua dan sekretaris Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Elektronik Elektrik (SPEE), pasca ketidaksepakatan dalam perundingan penyesuaian remunerasi yang berlanjut…

Indonesia Discover,  SENGETI – 7 warga desa di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dilaporkan perusahaan tambang batubara ke polisi. Laporan ini disebut karena warga desa menolak jalan desa dilewati angkutan batubara. Belasan orang warga RT 01 Dusun Tambak Agung Desa Tanjung Pauh KM 36 Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi mendatangi Mapolres Muaro Jambi,  Kamis (14/7/2025), untuk dukungan moral pada warga desa yang dilaporkan ke polisi. Informasi yang dihimpun, warga menolak adanya aktivitas mobil batubara yang melintasi RT 01 Dusun Tambak Agung,  Desa Tanjung Pauh. Warga menolak karena mereka tak mau adanya dampak buruk dikemudian hari, baik itu kesehatan dan keselamatan…

Indonesia Discover , Jakarta – Anggota Komisi bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Muhammad Khozin menilai Mahkamah Konstitusi kerap melampaui batas dalam memutuskan suatu perkara. Salah satunya yakni putusan pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah. Dalam konstitusi, pembentuk undang-undang adalah DPR dan pemerintah. Sedangkan, Mahkamah Konstitusi, kata Khozin, adalah penjaga konstitusi. Dia menilai Mahkamah semestinya tidak masuk terlalu jauh ke ruang legislator. “(Apa mungkin akan dihidupkan revisi Undang-Undang MK?) Mungkin saja untuk membahas kewenangan,” kata Khozin di kompleks Parlemen, Jumat, 4 Juli 2025. Ia menilai, kondisi tersebut tidak bisa diabaikan karena dapat menjadi preseden buruk bagi sistem dan tata…