Proyeksi Ekonomi Halal Global Mencapai US$3 Triliun pada Tahun 2026
Ekonomi halal global diproyeksikan mencapai angka fantastis, yaitu US$3 triliun pada tahun 2026. Proyeksi ini muncul di tengah situasi geopolitik yang masih belum menemukan titik terang. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, saat menghadiri acara Halal Bihalal B57+ Asia-Pasific Regional Chapter di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).
Proyeksi ini dilakukan melalui platform B57+, sebuah inisiatif bisnis yang berada di bawah naungan Islamic Chamber of Commerce and Development (ICCD). Tujuan dari platform ini adalah memperkuat sektor perdagangan dan ekonomi dengan berbagai negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Nasaruddin menyebutkan bahwa berdasarkan laporan terbaru Global Islamic Economy Indicator (GIEI), kepercayaan konsumen terhadap ekosistem halal global semakin meningkat. Indonesia tetap berada di jajaran tiga besar dunia dalam hal ekonomi halal.
“Kita tidak bisa lagi melihat ekonomi halal hanya dari perspektif ibadah. Ini adalah industri raksasa. Menurut data proyeksi 2026, ekonomi halal global diperkirakan bernilai lebih dari US$3 triliun. Sektor makanan halal, keuangan syariah, kosmetik, hingga halal lifestyle kini menjadi arus utama ekonomi dunia,” ujarnya.
Nasaruddin optimistis bahwa proyeksi tersebut akan tercapai meskipun konflik di Timur Tengah masih terjadi. Ia merujuk pada berdirinya Islamic Banking and Finance (IBF) pada tahun 1975 sebagai contoh ketangguhan sistem keuangan Islam.
IBF, menurutnya, merupakan fondasi penting bagi ekonomi Islam modern. Meskipun menghadapi tantangan krisis global 2007–2008, lembaga keuangan Islam justru membuktikan ketangguhannya secara komparatif. Riset Hasan & Dridi (2010) menunjukkan bahwa prinsip religious-ethical foundations yang diterjemahkan ke dalam praktik seperti bagi hasil, larangan riba, dan keterkaitan instrumen keuangan harus berbasis aset riil membuat sistem keuangan Islam memiliki daya tahan struktural yang berbeda.
Bahkan, ketika institusi keuangan dan perbankan konvensional mengalami penurunan profitabilitas hingga 34,1%, bank syariah hanya terkoreksi 8,3%.
Namun, untuk menjaga ketahanan ekonomi halal, kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta sangat penting. “Ekosistem ekonomi halal yang kuat hanya bisa tercipta jika seluruh elemen bergerak bersama. Pemerintah menyediakan regulasi yang mendukung; lembaga agama menjaga standar moral dan etika; dan sektor swasta menjadi mesin penggerak investasi dan inovasi,” jelasnya.
Potensi Ekonomi Halal Global di Tahun 2030
Menurut Ketua Umum B57+ Asia-Pasific Chapter, Arsjad Rasjid, di tengah ketidakpastian saat ini, ekonomi halal memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia menyebut bahwa sektor ekonomi halal global direncanakan tumbuh mencapai US$9,5 triliun pada tahun 2030.
“Ekonomi halal global diproyeksikan mencapai US$9,5 triliun pada 2030, melampaui batas agama, budaya, dan geografi. Namun, potensi sebesar ini baru akan bermakna jika kita mampu membangun kolaborasi yang terorganisir, terpercaya, dan terhubung,” ujarnya.
Dia menilai masih banyak potensi dari negara-negara Islam beserta mitranya yang belum tergarap optimal, terutama karena belum adanya jembatan kelembagaan dan mekanisme kepercayaan yang memadai. Forum B57+ dianggap dapat menjadi wadah strategis untuk mengoptimalkan potensi tersebut. Karena itu, dia mendorong penguatan kerja sama perdagangan antarnegara anggota OKI melalui structured business networks, peningkatan investasi lintas negara, serta perumusan kebijakan konkret yang mampu menjembatani kepentingan sektor swasta dengan agenda strategis pemerintah.
Penilaian Realistis dari Pakar Ekonomi
Peneliti Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, mengatakan target US$3 triliun untuk ekonomi halal global dinilai realistis. Pertumbuhan konsumsi halal global cenderung konsisten dan didukung oleh demografi muslim serta peningkatan daya beli.
“Kalau kita mulai dari proyeksi ukuran ekonomi halal global, angka sekitar US$3 triliun dalam beberapa tahun ke depan masih bisa dikatakan realistis. Itu konsisten dengan tren pertumbuhan konsumsi halal global yang memang stabil, didorong oleh demografi muslim dan peningkatan daya beli,” katanya.
Dampak guncangan geopolitik terhadap ekonomi halal juga tidak satu arah. Konflik Timur Tengah mengganggu rantai pasok, terutama melalui kenaikan biaya logistik dan energi. Namun, ada efek substitusi di mana investor dan pelaku usaha akan mencari alternatif lokasi yang lebih aman. Indonesia bisa diuntungkan dalam konteks ini, terutama untuk sektor riil.
Namun, ia melihat perlu kehati-hatian untuk mencapai target US$9 triliun di tahun 2030. Angka ini membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, serta tidak dalam rentang waktu singkat. Apalagi belum pernah terjadi secara konsisten pertumbuhan market di sektor global mana pun.
“Jadi angka itu lebih tepat dibaca sebagai aspirasi jangka panjang, bukan baseline proyeksi yang siap dijadikan dasar kebijakan,” tuturnya.
Secara khusus, posisi Indonesia dianggap memiliki peran sentral terhadap ekonomi halal global. Hanya saja belum menjadi produsen utama memasok kebutuhan pasar halal global. Ketergantungan domestik sangat kuat, tetapi dari sisi ekspor dan produk bernilai tambah masih cukup tertinggal.
Di beberapa sektor strategis seperti makanan olahan, farmasi, dan kosmetik halal, Indonesia masih cukup bergantung pada impor. Artinya, nilai ekonomi dari pasar halal global justru lebih banyak dinikmati negara lain.
“Akar persoalannya ada pada struktur industri. Rantai pasok dari hulu ke hilir belum terintegrasi dengan baik, efisiensi produksi masih kalah dibanding negara pesaing, dan standar serta sertifikasi belum sepenuhnya terharmonisasi secara global,” tegasnya.
Tanpa adanya pembenahan, sulit bagi Indonesia untuk beralih dari konsumen menjadi produsen. Padahal, B57+ mempunyai potensi mendorong pertumbuhan ekonomi global. Akan tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada deliverables konkret. Secara historis, banyak forum multilateral menghasilkan komitmen, tetapi tidak selalu diikuti peningkatan nyata dalam perdagangan atau investasi.
“Hambatan utama biasanya bukan pada kurangnya forum, melainkan pada masalah struktural seperti standar, logistik, dan akses pasar,” tandasnya.
