Inovasi dan Solusi dalam Persiapan Mudik Lebaran 2026
Dalam persiapan mudik Lebaran 2026, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengusulkan ide yang cukup unik. Ia menyarankan agar masjid-masjid di sepanjang jalur mudik DIY digunakan sebagai tempat istirahat atau rest area alternatif. Usulan ini disampaikan dalam rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah DIY untuk mengantisipasi lonjakan pemudik dan menyediakan fasilitas tambahan bagi mereka.
Usulan tersebut muncul saat Menhub melakukan kunjungan kerja ke Kompleks Kantor Gubernur DIY, Kepatihan, pada Kamis (19/2/2026), di mana ia bertemu dengan Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, dan jajaran Pemda DIY. Kunjungan ini merupakan bagian dari safari koordinasi Kemenhub untuk memastikan kelancaran angkutan Lebaran di berbagai daerah.
“Ini bagian dari koordinasi kami Kemenhub berkaitan dengan pelaksanaan angkutan Lebaran 2026. Sebelum melaksanakan angkutan Lebaran kita koordinasi dengan stakeholder baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ujar Dudy Purwagandhi.
Solusi Inovatif untuk Pemudik
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, yang turut hadir dalam pertemuan, mengonfirmasi arahan tersebut. Menurutnya, usulan ini menjadi salah satu solusi inovatif untuk menambah fasilitas bagi pemudik. “Ada usulan untuk mengoptimalkan masjid-masjid di sepanjang jalur perjalanan hingga ke titik tujuan sebagai rest area,” kata Ni Made.
Selain gagasan tersebut, kebijakan work from anywhere (WFA) juga kembali didorong untuk mengurai penumpukan pemudik pada waktu-waktu puncak. Ni Made menjelaskan, kebijakan ini diharapkan dapat memberi keleluasaan waktu perjalanan bagi para pemudik.
“Terkait kesiapan, beliau banyak menyampaikan peran Kementerian Perhubungan dalam mengantisipasi Lebaran mendatang. Salah satunya, seperti yang telah diimbau, adalah kebijakan work from anywhere (WFA) untuk mengakomodasi agar tidak terjadi penumpukan pemudik pada waktu-waktu yang sangat mepet,” jelasnya.
Namun, ia juga menyoroti tantangan implementasinya, terutama bagi pekerja di sektor swasta seperti pabrik yang tidak memungkinkan penerapan kerja dari mana saja. “Hanya saja, kalau pabrik, kan, tidak mungkin menerapkan WFA karena semua peralatannya ada di lokasi,” tambah Ni Made.
Perpanjangan Rute KA Bandara
Pada kesempatan yang sama, Pemda DIY juga proaktif menyampaikan sejumlah aspirasi penting untuk meningkatkan konektivitas dan keselamatan transportasi di wilayahnya. Usulan lama yang kembali didesak adalah perpanjangan rute kereta api bandara hingga Stasiun Maguwo.
“Kami meminta adanya perpanjangan rute kereta api bandara sampai Stasiun Maguwo. Itu adalah usulan kami yang sudah cukup lama, dan alhamdulillah responsnya bagus serta positif,” ungkap Ni Made. Usulan ini juga ditindaklanjuti dengan rencana koordinasi bersama pihak Lanud Adisutjipto untuk pemanfaatan lahan di selatan stasiun demi keselamatan penumpang.
Masalah Bus Wisata Ilegal
Isu krusial lainnya yang diangkat adalah maraknya operasional bus pariwisata ilegal. Menanggapi aduan dari para pengusaha otobus (PO Bus), Pemda DIY menyampaikan permasalahan ini langsung kepada Dirjen Perhubungan Darat yang hadir.
“Risiko kecelakaan itu tidak hanya karena kondisi jalan yang buruk, tetapi juga penguasaan medan dan kondisi moda transportasi itu sendiri. Hal itu juga menjadi bagian penting dari diskusi tadi,” tegas Ni Made, menggarisbawahi urgensi penindakan bus-bus yang tidak laik jalan.
Belajar dari pengalaman penanganan arus lalu lintas pada libur Natal dan Tahun Baru sebelumnya yang dinilai berhasil, Pemda DIY akan memperkuat strategi rekayasa lalu lintas dengan memperbanyak rambu penunjuk (signage) di titik-titik persimpangan strategis untuk mengarahkan pengendara ke jalur alternatif dan menghindari kemacetan di pusat kota.
