Presiden AS Pertimbangkan Serangan Militer Terbatas terhadap Iran
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dikabarkan sedang mempertimbangkan opsi serangan militer terbatas untuk menekan Iran agar menandatangani kesepakatan nuklir baru. Namun, langkah tersebut dinilai berpotensi memicu konflik yang lebih besar dan mengganggu stabilitas wilayah Asia Barat.
Pengerahan kekuatan militer besar-besaran oleh Pentagon ke kawasan Asia Barat atau Timur Tengah telah dilakukan. Kekuatan ini termasuk dua kapal induk, jet tempur, serta pesawat pengisian bahan bakar. Pengerahan tersebut memberi opsi bagi Trump untuk melancarkan operasi terhadap Iran, baik dalam skala terbatas maupun lebih luas.
Namun, pernyataan publik dari Trump dan pejabat pemerintahannya tentang tujuan utama dari kesepakatan baru dengan Teheran terkesan berbeda. Sejumlah pengamat Iran menilai bahwa serangan militer di tengah proses negosiasi berpotensi menggagalkan kesepakatan dan memicu siklus balasan yang mematikan.
Seorang pejabat senior pemerintah di kawasan tersebut, yang enggan disebutkan namanya, menyatakan bahwa Teheran kemungkinan akan menghentikan partisipasi dalam perundingan jika Amerika Serikat (AS) melancarkan serangan.
Menurut peneliti Stimson Center di Washington, Barbara Slavin, ancaman militer saja meskipun tidak benar-benar dilakukan akan membuat Iran semakin enggan mencapai kesepakatan. “Dia tidak akan memperoleh kesepakatan diplomatik dari Iran jika kembali menyerang mereka,” ujar Slavin.
Trump menetapkan tenggat waktu antara 10 hingga 15 hari, tetapi belum jelas apa hasil konkret yang dapat dicapai dari gelombang baru serangan udara, baik terbatas maupun luas.
Sebelumnya, Israel dan AS melancarkan serangan besar terhadap fasilitas nuklir dan sistem pertahanan udara Iran pada Juni 2025. Trump saat itu menyatakan fasilitas pengayaan nuklir utama Iran telah sepenuhnya dihancurkan.
AS dan Israel juga berpotensi menargetkan rudal balistik Iran. Namun, langkah tersebut berisiko mendorong Teheran meluncurkan rudal ke sasaran AS atau sekutunya sebelum kemampuan tersebut dilumpuhkan, menurut Slavin.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang pemerintahannya terus melancarkan serangan ke Gaza dan wilayah Palestina, serta Lebanon, Suriah, dan Iran, selama bertahun-tahun mendorong AS untuk melakukan serangan udara terhadap Iran. Netanyahu baru-baru ini mengunjungi Washington untuk mendorong tuntutan yang lebih luas dalam perundingan diplomatik antara Gedung Putih dan Teheran.
Saat ditanya dalam konferensi pers pada Jumat (20/2/2026) mengenai pesannya kepada rakyat Iran, Trump menyatakan mereka harus menegosiasikan kesepakatan yang adil. Mereka harus bernegosiasi, kata Trump.
Meski Trump dikenal lebih memilih operasi militer cepat, termasuk kampanye pengeboman singkat di Yaman, Suriah, dan Nigeria, serangan terhadap Iran berpotensi memicu aksi balasan yang menyeret AS ke konflik berkepanjangan.
Menurut analis pertahanan di Bloomberg Economics, Becca Wasser, Iran secara historis tidak selalu bertindak sesuai asumsi AS, sementara kampanye serangan terbatas sering kali tidak berjalan sesuai rencana. “Serangan udara dan rudal sangat menarik bagi pemimpin senior karena dapat dilakukan dari jarak jauh dan tampak mampu menghasilkan kemenangan cepat,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa operasi terbatas kerap berubah menjadi konflik panjang dan mahal.
Perubahan alasan AS terkait negosiasi maupun opsi serangan juga membuat tujuan Washington semakin sulit dipahami. Ancaman awal Trump terhadap serangan udara muncul sebagai dukungan terhadap aksi protes di Iran pada Desember 2025 dan Januari 2026, yang kemudian ditindak keras oleh pemerintah setempat hingga menewaskan ribuan orang.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyerukan agar kesepakatan yang ‘bermakna’ mencakup pembatasan program rudal balistik Iran, dukungan terhadap kelompok militan seperti Houthi di Yaman, serta perlakuan terhadap demonstran. Namun, pejabat Iran menolak cakupan kesepakatan yang lebih luas.
Kesepakatan Nuklir AS-Iran
Trump kini tampak mendorong kesepakatan nuklir yang lebih terbatas, meskipun pada masa jabatan pertamanya ia menarik AS dari perjanjian nuklir Iran 2015 yang dinegosiasikan pada era pemerintahan Barack Obama. Langkah tersebut dinilai membuat Iran semakin enggan memberikan konsesi besar di awal.
Negosiasi tidak langsung antara AS dan Iran saat ini berfokus pada aspek teknis program nuklir Teheran, seperti lokasi, tingkat, dan jumlah sentrifugal uranium, menurut laporan Iranian Students’ News Agency. Pejabat AS disebut telah menerima garis merah Iran untuk tetap melakukan pengayaan uranium.
Belum jelas apakah Trump benar-benar akan memerintahkan serangan atau sekadar menekan Teheran. Mantan pejabat AS yang mengetahui perencanaan United States Central Command, menilai bahwa pengerahan terbuka pasukan AS di kawasan, termasuk pesawat militer dengan transponder aktif, diperkirakan merupakan sinyal strategis.
Serangan pendahuluan AS berpotensi menargetkan baterai rudal anti-kapal Iran untuk mengurangi kemampuan militer utama negara tersebut sekaligus meminimalkan risiko korban sipil karena lokasinya jauh dari pusat permukiman.
Meski telah dilemahkan oleh serangan udara sebelumnya dan menghadapi gejolak domestik terbesar dalam beberapa dekade terakhir, Iran dinilai masih memiliki kemampuan membalas serangan AS, termasuk melalui rudal balistik jarak pendek hingga menengah yang dapat menargetkan pangkalan militer AS di kawasan serta mengaktifkan jaringan sekutu regionalnya.
Mantan utusan Timur Tengah Presiden AS Bill Clinton, Dennis Ross, yang kini menjadi peneliti di Washington Institute for Near East Policy, menilai Iran berupaya membeli waktu dengan menawarkan konsesi yang lebih simbolis daripada substansial. “Iran memberi sinyal bahwa konflik akan berlangsung lama, sementara Trump tidak menginginkan perang panjang. Trump juga memperingatkan bahwa rezim Iran akan membayar harga yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada pihak yang menginginkan perang,” ujar Ross.
