Iran Menjadi Kekuatan Militer Berbasis Nuklir
Laporan terbaru menunjukkan bahwa Iran kini telah menjadi kekuatan militer berbasis nuklir yang signifikan. Dengan stok uranium sebanyak 10 ton, Teheran memiliki bahan baku yang cukup untuk memproduksi hampir 11 bom nuklir. Kondisi ini muncul di tengah berbagai tekanan dari Amerika Serikat (AS), termasuk sanksi ekonomi, serangan militer, dan propaganda.
Perkembangan Iran dalam pengayaan uranium terjadi selama tiga era Presiden AS, yaitu Barack Obama, Donald Trump, dan Joe Biden. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Iran berhasil mempertahankan dan mengembangkan program nuklirnya. Laporan investigasi Wall Street Journal (WSJ) menyebutkan bahwa Iran saat ini diperkirakan memiliki sekitar 10 ton uranium yang diperkaya. Dari jumlah tersebut, sebagian besar sudah mencapai tingkat senjata (weapons-grade) dan cukup untuk membuat 11 bom nuklir.
Meskipun pemerintah Iran terus menegaskan bahwa program nuklir mereka murni untuk tujuan damai, para ahli internasional dan badan atom PBB (IAEA) menyimpulkan bahwa teknologi dan kapabilitas arsenal nuklir Iran sudah matang.
Era Barack Obama: Perjanjian JCPOA yang Hanya Menunda
Awal diplomasi modern dimulai pada 2015 ketika Obama menyepakati Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Perjanjian ini membatasi stok uranium Iran maksimal 660 pon dengan tingkat pengayaan rendah di angka 3,67 persen selama 15 tahun. Namun, kritikus menilai JCPOA hanya menunda ancaman. Perjanjian ini juga memungkinkan Iran melakukan riset sentrifugal canggih setelah 8,5 tahun dan sebagian besar klausul pembatasan akan kedaluwarsa otomatis pada tahun 2030.
Era Donald Trump: Kebijakan “Tekanan Maksimal”
Pada 2018, Presiden Donald Trump menarik AS keluar secara sepihak dari JCPOA dan menjatuhkan sanksi ekonomi berskala masif demi memaksa Iran menegosiasikan ulang program rudal balistiknya. Namun, strategi ini justru menjadi bumerang. Teheran membalas dengan melanggar semua batasan JCPOA. Pada 2019, mereka menaikkan pengayaan ke level 4,5 persen, mengaktifkan kembali fasilitas bawah tanah Fordo, dan mulai mengoperasikan mesin sentrifugal mutakhir di Natanz.
Richard Nephew, mantan negosiator JCPOA, menyatakan bahwa Iran tidak akan mengalami perkembangan program nuklir sebesar ini jika Trump tidak menarik diri. Saat Trump lengser pada 2021, timbunan material fisil Iran sudah melompat menjadi hampir 3 ton.
Era Joe Biden: Negosiasi Alot dan Kebuntuan Total
Joe Biden berjanji menghidupkan kembali JCPOA, namun perundingan resmi kolaps pada September 2022. Iran menuntut jaminan hukum bahwa presiden AS berikutnya tidak akan merobek perjanjian itu lagi, sebuah komitmen yang mustahil diberikan Biden tanpa ratifikasi Senat AS. Di tengah kebuntuan tersebut, Iran justru memacu pengayaan uraniumnya langsung melesat ke level 60 persen untuk pertama kalinya pada April 2021.
Gary Samore, mantan pakar senjata pemusnah massal Dewan Keamanan Nasional AS, menyebutkan bahwa kesalahan pertama adalah Trump keluar dari JCPOA ketika perjanjian itu sedang bekerja. Kesalahan besar kedua adalah Iran menolak tawaran pemerintahan Biden untuk memulihkan JCPOA.
Pengayaan Uranium dan Ancaman Nuklir
Sebelum fasilitas nuklirnya dihantam oleh serangan udara gabungan AS dan Israel pada Juni 2025 lalu, Iran memegang status sebagai satu-satunya negara non-pemilik senjata nuklir yang mampu memproduksi uranium sekaya 60 persen. Meskipun infrastruktur fisik di permukaan tanah hancur parah akibat rentetan pengeboman setahun lalu, para pengamat memperingatkan bahwa hal tersebut tidak menghapus isi kepala para ilmuwan Teheran.
Iran dinilai masih mempertahankan cetak biru, pengetahuan taktis, dan kapabilitas teknologi untuk membangun kembali mesin pengayaannya dalam waktu relatif singkat. Saat ini, Iran dilaporkan masih memiliki hampir 1.000 pon uranium dengan tingkat pengayaan 60 persen. Selain itu, Iran juga memiliki sekitar 440 pon uranium dengan pengayaan 20 persen. Material tersebut dinilai dapat diperkaya lagi menjadi uranium tingkat senjata 90 persen hanya dalam hitungan minggu.
