ANGGOTA Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menilai pemerintah harus mencari jalan keluar atau solusi terkait masalah sulitnya warga mencari pekerjaan saat ini.
Irma menilai kesulitan pekerjaan, pabrik yang gulung tikar dan terjadinya pemutusan hubungan kerja, tak lepas kondisi global. Perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok, kata ia, membawa dampak buruk bagi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.
Ia mengatakan pemerintah tidak bisa disalahkan begitu saja dalam kondisi yang mengkhawatirkan ini. Namun, ia meminta pemerintah segera mencari solusi terutama terkait sulitnya mendapatkan pekerjaan. Salah satu solusinya ialah meningkatkan pendidikan vokasi.
“Jika hal ini kemudian dianggap pemerintah tidak mampu menangani ketenagakerjaan rasanya kurang tepat. Namun, memang pemerintah mulai harus mencari jalan keluar, salah satunya dengan meningkatkan pendidikan vokasi pada anak muda kita yang kurang beruntung mendapatkan pendidikan formal,” kata Irma kepada Media Indonesia, Kamis (5/6).
Irma mengatakan dengan mendapatkan pendidikan vokasi, calon tenaga kerja memiliki keahlian yang dapat diserap oleh industri.
“Dengan pendidikan vokasi keahlian anak-anak bangsa dapat meningkat dan dapat menenuhi permintaan pasar tenaga kerja nasional dan internasional,” katanya.
Sebelumnya, mayoritas masyarakat merasa kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan di pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal tersebut diketahui berdasarkan survei LSI Denny JA terkait 7 Bulan Prabowo-Gibran.
Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adjie Alfaraby mengatakan sekitar 60,8% responden merasa lebih sulit mendapatkan pekerjaan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan 26,5% responden merasakan tidak ada perbedaan dengan pemerintah sebelumnya dan hanya 11% responden yang merasa mudah mendapatkan pekerjaan.
“Publik merasakan saat ini 60,8% merasakan bahwa semakin sulit mendapatkan pekerjaan, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Adjie, saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (4/6).
Adjie mengatakan isu lapangan kerja merupakan rapor merah bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menilai pemerintah harus melakukan upaya dalam mengatasi masalah ini untuk menekan persepsi negatif dari masyarakat.
“Tentunya ini menjadi alarm bagi pemerintahan Prabowo-Gibran ya, bahwa dari aspek yang sangat penting, aspek yang menyangkut dengan rumah tangga sehari-hari masyarakat Indonesia, yaitu menyangkut lapangan pekerjaan, publik masih cenderung ada sentimen negatif,” katanya.
Diketahui, survei terhadap 7 bulan Pemerintahan Prabowo-Gibran ini menggunakan Multi-stage Random Sampling dengan jumlah responden 1.200. Survei melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner kepada 1.200 responden. Adapun, margin of error sekitar 2,9%. (Faj/I-1)
