Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong dilakukannya investigasi terkait kasus pemalakan dan premanisme yang dilakukan sejumlah pelaku usaha dan ormas terhadap sebuah proyek milik Chandra Asri Alkali di Cilegon, Banten. Para pelaku usaha yang meminta jatah itu diduga merupakan anggota dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyayangkan hal tersebut dan menekankan pentingnya aspek keamanan berusaha demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat baik di daerah maupun pusat.
“Kita perlu tahu duduk persoalannya. Saya rasa mereka (Kamar Dagang dan Industri/Kadin Indonesia) akan investigasi lebih lanjut apakah ini memang mengatasnamakan organisasi atau individu atau seperti apa,” ujar Shinta.
“Kami mau garisbawahi aspek keamanan dan organisasi masyarakat (ormas). Itu yang menjadi satu perhatian sangat penting karena ini juga mengganggu iklim usaha yang baik,” imbuhnya.
Kadin Indonesia mengaku telah membentuk tim verifikasi dan etik untuk menyikapi isu di Cilegon.
“Kami di Kadin membentuk dan sudah mulai tim verifikasi dan etis untuk melihat keluhan dan pertanyaan masyarakat di Cilegon,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie.
Kadin, menurut dia, terus fokus mendorong perdagangan dan investasi nasional dengan menjunjung tinggi kepastian hukum serta menolak segala bentuk tindakan melawan hukum dan pendekatan yang represif. Sebagai langkah cepat, Kadin akan menggelar pertemuan dengan perwakilan Gubernur Banten, BKPM, dan aparat penegak hukum untuk menginvestigasi persoalan yang mencuat di wilayah Kota Cilegon.
Ia meyakini insiden tersebut dilakukan oleh oknum dan berada di level kabupaten/kota, sehingga penyelesaiannya akan dilakukan melalui sinergi Kadin daerah, provinsi dan Kadin Indonesia pusat. (Ant/E-3)
