Ekonomi & Bisnis Kemenhub Sebut Efisiensi Anggaran tak akan Ganggu Persiapan Angkutan Lebaran 2025

Kemenhub Sebut Efisiensi Anggaran tak akan Ganggu Persiapan Angkutan Lebaran 2025

57
0
Kemenhub Sebut Efisiensi Anggaran tak akan Ganggu Persiapan Angkutan Lebaran 2025
Ilustrasi, warga menggunakan kereta api sebagai angkutan lebaran.(Dok. Antara)

JURU Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Elba Damhuri mengungkapkan, meski pihaknya terkena efisiensi anggaran, tidak mengganggu persiapan angkutan Lebaran 2025. Di tahun ini, Kemenhub mengalami pemotongan anggaran sebesar 43,6% atau Rp13,72 triliun dari pagu awal yang senilai Rp31,45 triliun.

“Kemenhub berkomitmen untuk memastikan perjalanan masyarakat saat Lebaran 2025 berlangsung dengan aman, nyaman, dan lancar,” ujarnya kepada Media Indonesia, Jumat (14/2).

Elba menuturkan pihaknya terus mempersiapkan angkutan Lebaran tahun ini dengan berbagai upaya. Seperti, melakukan ramp check atau uji kelaikan kendaraan, baik itu di sektor darat, laut, udara, maupun perkeretaapian. Langkah ini, katanya, untuk memastikan seluruh armada dan sarana transportasi dalam kondisi laik operasi guna menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat dalam bertransportasi.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan inspeksi keselamatan, termasuk monitoring terhadap stasiun, bandara, pelabuhan dan terminal untuk mengurangi potensi gangguan perjalanan.

“Pelayanan publik termasuk angkutan Lebaran jadi prioritas utama kami,” ucap Elba.

Kemenhub, lanjutnya, terus melakukan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain terkait persiapan angkutan Lebaran 2025. Elba menambahkan, pihaknya tengah menyiapkan survei pergerakan arus Lebaran tahun ini untuk mengetahui potensi pergerakan orang dan kendaraan selama musim mudik dan balik Lebaran 2025.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menuturkan efisiensi anggaran tidak menyurutkan langkah pihaknya dalam mengoptimalkan layanan transportasi publik. Khususnya, mempertahankan subsidi yang termasuk  penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO). Hal ini disampaikan Dudy saat menghadiri rapat kerja Komisi V DPR RI, di Senayan, Jakarta, Kamis (13/2).

“Dengan anggaran yang ditetapkan saat ini,  penyelenggaraan layanan transportasi publik bersubsidi akan kami laksanakan dan menjadi prioritas,” tuturnya dalam keterangan resmi.

Adapun berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025, pagu efektif terkini Kementerian Perhubungan pada tahun anggaran 2025 menjadi Rp 17,725 triliun. Jumlah total ini akan dipergunakan oleh 9 unit organisasi eselon I yang berada di bawah naungan Kemenhub.

Menhub kemudian menyampaikan dalam beberapa hari terakhir, pihaknya terus melakukan tinjauan dengan menggunakan risk based analysis atas anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 yang diamanatkan kepada Kementerian Perhubungan. Atas analisis tersebut nantinya seluruh program akan dijalankan menggunakan anggaran yang ada.

“Kemenhub berkomitmen untuk memastikan dan mengoptimalkan ketersediaan layanan transportasi yang terjangkau dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia,” ucap Menhub. (Z-9)

Tinggalkan Balasan