ANALIS Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensa) mengatakan, dinamika politik Indonesia diprediksi akan semakin memanas khususnya di kuartal pertama 2025.
Menurutnya ada beberapa isu utama yang akan menjadi sorotan berdasarkan apa yang sudah terjadi di tahun 2024.
“Jadi kalau kuartal pertama akan dihadapkan kondisi politik yang cukup hangat terutama dari penyesuaian PPN 12 persen, kongres PDI Perjuangan, evaluasi 100 hari kinerja kabinet Prabowo Subianto, pelantikan kepala daerah hasil Pilkada, serta tantangan ekonomi yang dihadapi pemerintah,” kata Hensa kepada wartawan.
Hensa menuturkan salah satu isu yang paling hangat diperbincangkan adalah rencana pemerintah untuk menerapkan tarif pajak baru sebesar 12 persen yang kemungkinan besar akan dijalankan oleh pemerintah mulai awal tahun 2025.
Namun, Hensa melihat, hingga saat ini, rincian mengenai barang dan jasa yang akan dikenakan pajak ini masih belum jelas, menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat dan pelaku usaha.
“Doa pertama kita adalah semoga tidak juga diikuti dengan penyesuaian atau kenaikan harga bahan pokok akibat kenaikan penyesuaian atau penyesuaian tarif pajak 12 persen ini, memang kalau dikatakan barang mewah ya secara harapannya, mudah-mudahan tidak menyinggung harga-harga sembako kemudian air dan lain-lain,” tegasnya.
“Tapi bila beberapa hal kecil seperti QRIS dan Etoll juga diterapkan pajak 12 persen maka kemungkinan ya, kemungkinan itu akan sangat berpengaruh pada harga-harga kebutuhan masyarakat lainnya,” tambahnya.
Hensa melihat, pemerintah berupaya menahan gejolak dengan program makan bergizi gratis. Menurutnya, program ini terlihat sebagai bentuk ganti rugi atas kenaikan pajak tersebut.
“Hal ini tentunya cara Pak Prabowo yang dengan baik meniru Pak Harto kebijakan Pak Harto yaitu membuat perut rakyatnya kenyang, jadi di satu sisi 12 persen itu akan berlaku di 2025, prediksinya demikian dan kemudian juga dibarengi dengan makan bergizi gratis, ucapnya.
Namun, Hensa berpendapat, misteriusnya pembiayaan program makan bergizi gratis ini juga menimbulkan pertanyaan tersendiri di kalangan masyarakat. Apa lagi, jika benar memang dibiayai oleh Tiongkok (China) seperti yang sudah dikabarkan, Hensa melihat masyarakat pun memiliki pertanyaan tentang dampak dari pembiayaan tersebut.
“Bila Tiongkok memberikan atau membiayai program makan siang bergizi gratis, nah masyarakat pasti bertanya apa yang didapat Tiongkok dari kita atau apa yang didapat Tiongkok dari kita nah itu masih kita tunggu jawabannya,” kata Hensa.
Kemudian, Hensa menuturkan, Kongres PDI Perjuangan yang dijadwalkan pada 10 Januari 2025 akan menjadi pembicaraan hangat masyarakat di ranah politik pada kuartal pertama 2025.
Ia menilai, penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pencekalan ke luar negeri terhadap Hasto dan Yasonna Laoly pun semakin membuat kongres partai berlogo banteng bermoncong putih itu akan menjadi sorotan utama.
“Penetapan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK dan kemudian pencekalan ke luar negeri buat Mas HK dan Yasonna Laoly itu tentu saja akan membuat Kongres PDI Perjuangan 10 Januari menghangat,” kata Hensa.
Selain itu, Hensa melihat, kongres ini akan menjadi momen penting untuk mengevaluasi posisi partai menjelang pemilihan umum mendatang. Menurutnya, banyak masyarakat yang menunggu bagaimana sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terhadap arah partai ke depan.
“Kita masih ingat di 2024 pembahasan Kongres PDI Perjuangan 10 Januari 2025 sangat hangat kondisinya, karena kali pertamanya tidak dihadiri oleh Presiden Joko Widodo yang pada Kongres-Kongres sebelumnya disebut sebagai kader terbaik PDI Perjuangan,” kata Hensa.
“Dan tentu saja nanti di 10 Januari yang ditunggu-tunggu adalah apa kira-kira Pidato dari Megawati Soekarnoputri dan kemudian apakah akan ada penggantian Sekretaris Jenderal menggantikan Hasto,” lanjutnya.
Tantangan Ekonomi dan Utang Pemerintah
Hensa pun mengatakan, satu hal yang perlu diperhatikan adalah jatuh tempo pembayaran utang pemerintah Indonesia yang mencapai sekitar Rp800 triliun. Hal ini, kata Hensa, akan menjadi pertimbangan penting dalam penyesuaian pajak dan kebijakan ekonomi lainnya.
Pemerintah diharapkan dapat mengelola utang ini dengan bijak agar tidak membebani masyarakat.
“Satu lagi yang ingin saya garis bawahi adalah jatuh temponya pembayaran hutang pemerintah Indonesia sekitar 800 triliun, itu juga yang mungkin menjadi pertimbangan pemerintah melakukan penyesuaian pajak ya dan lainnya,” kata Hensa.
Beberapa isu tersebut, menurut Hensa, akan menjadi catatan serta perbincangan yang hangat mengenai politik dan kebijakan pemerintah selama 2025 di kalangan masyarakat.
Selain itu, beberapa kebijakan publik yang akan digulirkan pemerintah pada kuartal pertama 2025 diprediksi juga akan berimbas pada kuartal-kuartal selanjutnya.
Namun, Hensa mengatakan, masyarakat diharapkan tetap optimis dan berdoa untuk masa depan yang lebih baik.
“Kira-kira itu prediksi 2025 di kuartal pertama dan mungkin akan berimbas juga ke kuartal kedua mungkin di kuartal kedua akan ada reshuffle setelah itu sangat mungkin akan ada beberapa kejadian politik lainnya, tapi saya mengajak untuk tetap optimis di 2025, kita berdoa semoga Indonesia lebih baik, kehidupan kita lebih sejahtera di 2025,” pungkas Hensa. (H-2)
