Melansir dari Radar Tulungagung (Indonesia Discover Group) pada Sabtu (13/4), ketiga ruas jalan tersebut hanya dijatah sekitar Rp 27,9 miliar saja.
Diketahui bahwa minimnya ruas jalan yang diperbaiki tersebut disebabkan oleh keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Itu laporan yang masuk dari pemerintah kabupaten (Pemkab) ke kami, dan ini akan terus dikawal agar prosesnya maksimal,” ungkap Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek Doding Rahmadi.
Berdasarkan laporan tersebut, ruas jalan pertama yang akan diperbaiki yakni ruas jalan yang ada di Desa Gamping, Kecamatan Suruh. Perbaikan dilakukan dengan anggaran sekitar Rp 11,4 miliar.
Selain itu ada ruas jalan di Desa Jatiprahu, Desa Sukowetan, Kecamatan Karangan hingga Desa Mlinjon, Kecamatan Suruh dengan anggaran sekitar Rp 11,5 miliar.
Kemudian ada ruas jalan di Desa Kedunglurah, Kecamatan Pogalan, hingga Desa Krandegan, Kecamatan Gandusari dengan anggaran sekitar Rp 5 miliar.
“Selain ruas jalan itu juga ada perbaikan ruas jalan di tiap kecamatan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa anggaran perbaikan jalan tersebut nominalnya minim. Mulai dari sekitar Rp 500 juta, Rp 800 juta, hingga Rp 1 miliar.
Besaran anggaran tersebut dilihat dari tingkat kerusakan jalan yang ada di tiap kecamatan. Maka dari itu saat ini wakil rakyat terus berupaya mendorong pemkab agar terus melakukan perbaikan jalan.
Di mana beberapa titik jalan yang rusak tersebut sudah dimasukkan dalam skala prioritas anggaran untuk dilakukan perbaikan setiap tahunnya.
Hal tersebut dilakukan karena anggaran untuk infrastruktur sangat terbatas, yakni sekitar Rp 300 miliar hingga Rp 400 miliar. Sehingga, apabila ada ruas jalan yang belum bisa diperbaiki maka akan menjadi prioritas di tahun depan.
“Karena keterbatasan anggaran itu, kami juga merekomendasikan Pemkab agar terus melobi pemerintah pusat, agar dana pemerintah pusat masuk secara langsung ke Trenggalek untuk perbaikan jalan,” tegasnya.
Usulan-usulan skala prioritas yang dirumuskan oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek sendiri merupakan hasil Musrenbang di setiap kecamatan. Di mana dua prioritas tertinggi di tiap kecamatan pasti akan disetujui.
