Jakarta, IDN Times – Militer Israel mengumumkan rencana penutupan seluruh perlintasan darat menuju Tepi Barat saat hari pemilihan umum (pemilu) pada Selasa (27/10/2026). Selain menutup akses perbatasan, otoritas keamanan juga melarang para pekerja Palestina memasuki seluruh area permukiman dan kawasan industri selama hari pemungutan suara tersebut.
Keputusan yang telah disetujui jajaran pimpinan politik Israel ini diumumkan pada Minggu (25/10/2026) di tengah meningkatnya operasi militer di Kota Hebron. Langkah pengamanan tersebut diambil menyusul insiden penembakan oleh dua pria bersenjata Palestina di sebuah pos pemeriksaan pada Jumat (23/10/2026) yang menewaskan dua tentara Israel dan melukai tiga personel lainnya.
1. Larangan bertahap bagi ribuan pekerja Palestina
Pembatasan akses bagi warga Palestina yang memiliki izin kerja sudah mulai diberlakukan sejak Minggu hingga Senin. Dalam periode tersebut, mereka dilarang memasuki komunitas warga Israel di wilayah Tepi Barat dan Lembah Yordan, meski kawasan industri serta sejumlah area tertentu masih diberikan pengecualian.
Larangan total baru akan diterapkan penuh sepanjang hari pelaksanaan pemilu pada Selasa, mencakup seluruh kawasan industri serta penutupan akses keluar-masuk perlintasan darat. Militer Israel menyatakan seluruh pembatasan tersebut baru akan dibuka kembali setelah hari pemungutan suara berakhir.
Kebijakan ini berdampak langsung pada mata pencaharian ribuan warga lokal yang bergantung pada pekerjaan di area permukiman Israel. Berdasarkan data tahun lalu, terdapat sekitar 9 ribu warga Palestina yang memegang izin kerja resmi di area permukiman maupun kawasan industri sekitarnya.
2. Israel mengepung dan mengusir ribuan warga dari Hebron
Menyusul insiden penembakan pada Jumat, Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu langsung memerintahkan penutupan di Tepi Barat. Pasukan Israel menutup seluruh akses keluar-masuk Kota Hebron serta wilayah Halhul di dekatnya, sehingga memblokade pergerakan sekitar 800 ribu penduduk di kegubernuran terpadat Tepi Barat tersebut.
Operasi militer besar-besaran ini memaksa sekitar 2 ribu hingga 2.200 warga Palestina mengungsi dari rumah mereka setelah tentara mengumumkan perintah evakuasi melalui pengeras suara pada dini hari. Selain merobohkan deretan bangunan dan kendaraan menggunakan alat berat, pasukan Israel juga mengambil alih sejumlah rumah warga di selatan Hebron untuk dijadikan barak serta pos pengawasan.
“Mereka tidak akan diizinkan kembali ke lingkungan mereka sampai kami selesai membereskan semua masalah Hamas di Hebron,” kata Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, dilansir Al Jazeera.
Di luar pengepungan Hebron, militer Israel juga menggelar penggerebekan di sedikitnya 15 hingga 40 titik lain di Tepi Barat pada akhir pekan, termasuk Jenin, Nablus, Ramallah, dan Bethlehem. Operasi tersebut berujung pada penangkapan sekitar 40 hingga 70 warga Palestina serta melukai sejumlah penduduk akibat tembakan dan gas air mata.
3. Operasi militer Israel dituding bermotif politik
Operasi militer ini berlangsung hanya beberapa hari menjelang pemilu parlemen yang penting bagi keberlangsungan karier politik Netanyahu. Sejumlah pengamat dan pejabat lokal menilai operasi tersebut sengaja dimanfaatkan koalisi sayap kanan Netanyahu untuk mendongkrak perolehan suara yang sedang tertinggal dalam jajak pendapat.
Warga Hebron yang terdampak penggusuran pun menilai tindakan keras militer tersebut sarat akan kepentingan kampanye politik di tengah ketatnya persaingan melawan tokoh oposisi seperti mantan Kepala Staf Militer Gadi Eisenkot. Salah satu tokoh masyarakat dan pemilik toko berusia 70 tahun di lingkungan Ein Deir Baha, Higazi Shawer al-Tamimi, mengaku dipaksa keluar dari rumahnya pada pukul satu dini hari bersama ibu mertuanya yang berusia 90 tahun dan sedang sakit.
“Saya telah melewati seluruh tahapan pendudukan dan saya akan mati di sini,” ujar Tamimi, dikutip dari The Straits Times.
Tindakan ini memicu kecaman dari Otoritas Palestina, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hingga organisasi hak asasi manusia Israel, B’Tselem, yang menyebutnya sebagai hukuman kolektif serta pembersihan etnis. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres turut menyatakan keprihatinan mendalam karena penutupan akses tersebut sangat membatasi kebebasan bergerak, mata pencaharian, serta layanan dasar warga Palestina.
Israel Hari Ini Gelar Pemilu Perdana usai Serang Gaza Oktober 2023 Israel Gelar Pemilu Besok, Begini Sistemnya dan Peluang Netanyahu Israel Disebut Telah Mengubah Wilayah Tepi Barat Menjadi Penjara
