Pendapatan Anjlok, Gerindra-PSI Pertanyakan Pemerataan Ekonomi Bali di RAPBD 2027

Dinamika perekonomian Pulau Dewata kembali menjadi sorotan hangat di panggung legislatif. Meskipun berbagai indikator makro ekonomi secara statistik mencatatkan tren yang positif, Fraksi Gerindra-PSI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali melayangkan catatan kritis yang cukup mendalam terkait distribusi kesejahteraan yang dinilai masih menyisakan pekerjaan rumah besar lantaran belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Pandangan kritis ini disampaikan secara terbuka dalam agenda resmi Rapat Paripurna ke-55 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027. Dalam kesempatan tersebut, Gede Harja Astawa, S.H., M.H., hadir secara langsung untuk membacakan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027.

Pihaknya menegaskan bahwa dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun 2027 memegang peranan yang sangat vital dan strategis sebagai kompas serta navigator utama arah pembangunan daerah dalam jangka pendek.

• APBD dipandang bukan sekadar instrumen keseimbangan angka semata.
  • Keputusan publik ini secara langsung menentukan mutu pelayanan dasar masyarakat.
  • Berperan besar dalam menjaga ketahanan ekonomi lokal di tengah ketidakpastian global.
  • Memastikan kelestarian lingkungan tetap terjaga demi masa depan pariwisata berkelanjutan.
  • Menjadi fondasi utama dalam merajut masa depan kesejahteraan masyarakat Bali secara menyeluruh.

Jika menilik dokumen Rancangan APBD 2027, potret ekonomi makro Bali sebenarnya diproyeksikan berada pada jalur yang cukup solid dan meyakinkan. Pertumbuhan ekonomi daerah diperkirakan mampu tumbuh di kisaran 5,60 hingga 6,40 persen. Angka pengangguran terbuka juga diklaim berhasil ditekan pada rentang yang relatif rendah, yakni 1,75 hingga 2,25 persen. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diproyeksikan stabil pada kisaran 79,10 sampai 80,00.

Kendati demikian, deretan statistik yang tampak indah di atas kertas tersebut dinilai belum sepenuhnya merefleksikan realitas sosial yang terjadi di lapangan. Fraksi Gerindra-PSI mengingatkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan memberikan makna apa pun bagi masyarakat jika tidak diimbangi dengan pemerataan hasil pembangunan yang berkeadilan.

Tantangan Kesenjangan dan Pertumbuhan Ekonomi

Secara makro, berbagai indikator seperti tingkat kemiskinan dan pengangguran memang tampak terkendali dengan baik. Namun, ada satu persoalan mendasar yang harus segera dijawab oleh pemerintah daerah, yakni kue pertumbuhan ekonomi yang dinilai belum terdistribusi secara merata ke seluruh wilayah dan golongan masyarakat.

• Kesenjangan sosial masih menjadi duri dalam daging di tengah gemerlapnya sektor pariwisata Bali.
  • Sebagian besar kantong kemiskinan di perdesaan belum merasakan dampak langsung dari geliat ekonomi perkotaan.
  • Sektor informal mendominasi lapangan kerja namun kerap luput dari jaring perlindungan sosial yang memadai.

Kontraksi Postur Anggaran 2027

Perhatian serius dari para legislator juga tertuju pada postur anggaran tahun 2027 yang justru mengalami penciutan atau kontraksi cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 dipatok pada angka Rp 5,72 triliun, yang berarti mengalami pemangkasan hingga 12,78 persen dari anggaran 2026 yang sempat menyentuh angka Rp 6,56 triliun.

Kondisi fiskal yang menantang ini secara otomatis memberikan dampak langsung terhadap alokasi belanja daerah. Belanja daerah pada tahun 2027 merosot tajam sebesar 14,40 persen menjadi Rp 6,19 triliun, turun cukup jauh dari angka Rp 7,24 triliun pada tahun sebelumnya. Di sisi lain, target defisit anggaran dipatok turun sekitar 30 persen menjadi Rp 475,95 miliar, membaik dari posisi defisit APBD 2026 yang tercatat sebesar Rp 679,93 miliar.

Penurunan drastis pada dana transfer dari pemerintah pusat yang merosot hingga hampir mendekati angka 50 persen menuntut Pemerintah Provinsi Bali untuk bersikap lebih transparan. Dewan mendesak agar eksekutif membeberkan pemicu utama penurunan tersebut, memaparkan skenario penerimaan di masa depan, serta merumuskan langkah-langkah taktis guna menjaga kestabilan fiskal daerah agar tidak lumpuh.

Langkah strategis lainnya yang dipandang krusial adalah upaya penguatan modal bagi para pelaku usaha, perluasan akses pasar, serta keterlibatan nyata dari pengusaha lokal dalam rantai pasok bahan pangan untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan melibatkan tenaga dan produk lokal, perputaran roda ekonomi di daerah diyakini akan menjadi jauh lebih kuat dan merata.

Tidak hanya berfokus pada sektor ekonomi dan pangan, perhatian serius juga diarahkan pada isu lingkungan hidup yang semakin mendesak. Pemerintah provinsi didesak untuk segera memberikan kepastian terkait alokasi anggaran penanganan sampah. Hal ini mencakup kejelasan operasional fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) yang ditargetkan sudah mulai beroperasi secara penuh pada tahun 2028 mendatang.

Selain masalah persampahan, beberapa poin penting terkait pelestarian alam yang turut disoroti meliputi:
* Penahanan laju alih fungsi lahan produktif yang kian mengkhawatirkan di berbagai wilayah.
* Perlindungan ekosistem pesisir serta wilayah laut Bali dari ancaman kerusakan lingkungan akibat eksploitasi berlebihan.

Di sisi lain, pengalaman pahit akibat krisis kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat melumpuhkan aktivitas publik serta menghambat distribusi logistik di masa lalu tidak boleh terulang kembali. Guna mengantisipasi hal serupa di masa depan, pihak legislatif menyarankan agar segera dibangun sebuah kanal informasi digital berbasis real-time. Kanal ini nantinya dapat diakses secara mudah oleh masyarakat luas untuk memantau ketersediaan stok BBM secara transparan di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Menutup rangkaian pandangan tersebut, Fraksi Gerindra-PSI secara tegas mendesak agar seluruh proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2027 di tingkat komisi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat dijalankan secara transparan dan berlandaskan pada data yang konkret.

Jawaban resmi serta tanggapan yang nantinya disampaikan oleh Gubernur Bali diharapkan tidak hanya berhenti pada retorika atau jawaban yang bersifat normatif semata. Lebih dari itu, eksekutif dituntut untuk memaparkan angka-angka yang terukur secara akurat beserta jadwal komitmen waktu yang jelas, sehingga jalurnya dapat diawasi dan dievaluasi secara berkala oleh jajaran DPRD demi kepentingan masyarakat Bali secara keseluruhan.