JAKARTA – Ketua Umum DPP KNPI, Dr. Ali Hanafiah bersama sejumlah pimpinan Organisasi Kepemudaan (OKP) menghadiri undangan silaturahmi di kediaman Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman, Jakarta, Ahad (2/8/2026).
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan tersebut menjadi ruang dialog antara kalangan pemuda dengan Menteri Pertanian terkait berbagai isu strategis di sektor pertanian, khususnya upaya memperkuat ketahanan pangan nasional serta pemberantasan praktik mafia beras yang dinilai merugikan masyarakat dan petani.
Usai pertemuan, Ketua Umum DPP KNPI Dr. Ali Hanafiah menyampaikan bahwa silaturahmi tersebut bertujuan untuk memperoleh penjelasan yang utuh mengenai berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat.
“Kami datang untuk mendapatkan penjelasan secara jernih tentang isu yang berkembang. Kami dari DPP KNPI mendukung Pak Menteri Pertanian untuk melakukan pembasmian mafia beras. Kita apresiasi bahwa banyak mafia hari ini yang merusak sistem,” ujar Ali Hanafiah.
Ia menegaskan, DPP KNPI bersama elemen kepemudaan siap memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
“Karena itu, kami pemuda ada di belakang Pak Amran. Dan Pak Amran jangan pernah takut, kami siap anak-anak muda se-Indonesia ini untuk mengawal Pak Amran dan Pak Presiden dalam rangka melaksanakan program-program ketahanan pangan di Indonesia, sekaligus memberantas mafia yang ada di Indonesia, khususnya di sektor ketahanan pangan,” tegasnya.
Ali Hanafiah menilai keterlibatan generasi muda menjadi bagian penting dalam mengawal kebijakan pemerintah agar mampu menciptakan tata kelola pangan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Silaturahmi tersebut juga menjadi momentum mempererat sinergi antara pemerintah dengan organisasi kepemudaan dalam mendukung program-program strategis nasional, terutama peningkatan produksi pertanian, kesejahteraan petani, stabilitas pasokan pangan, serta pemberantasan praktik-praktik yang menghambat terwujudnya kedaulatan pangan Indonesia.
Pertemuan itu dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan pemuda dalam menjaga ketahanan pangan sebagai salah satu pilar utama menuju Indonesia yang mandiri, maju, dan berdaulat di sektor pangan.
Dalam kesempatan itu, Andi Amran mengungkapkan adanya dugaan praktik kecurangan pada penjualan beras fortifikasi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat dengan kandungan vitamin untuk membantu pencegahan stunting. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan indikasi beras biasa dijual sebagai beras fortifikasi dengan harga yang jauh lebih tinggi.
“Harusnya dijualkan beras fortifikasi, tetapi setelah kita periksa ternyata ada beras biasa. Selisih harganya bisa mencapai Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Ini terlalu kejam. Ini menyusahkan rakyat,” tegasnya.
Menurut Andi Amran, praktik tersebut tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga berpotensi menghasilkan keuntungan yang sangat besar bagi pelaku dengan mengorbankan masyarakat kecil.
“Fortifikasi itu seharusnya diberi vitamin B, B12 dan vitamin lainnya untuk membantu mencegah stunting. Tapi ini dijual seolah-olah beras fortifikasi dengan harga rata-rata Rp42.000 per kilogram, bahkan ada yang mencapai Rp52.000. Padahal setelah kami periksa, itu beras biasa. Ini tidak manusiawi,” ujarnya.
Andi Amran menegaskan Kementerian Pertanian telah melakukan pemeriksaan dan akan menindaklanjuti temuan tersebut bersama aparat penegak hukum.
“Kami sudah periksa, dan dalam satu hingga dua minggu ke depan kami akan mengambil tindakan tegas,” katanya.
Pernyataan Menteri Pertanian tersebut sejalan dengan komitmen yang disampaikan Ketua Umum DPP KNPI Dr. Ali Hanafiah. Dukungan organisasi kepemudaan dinilai menjadi energi positif bagi pemerintah dalam mengawal pemberantasan mafia pangan serta memastikan seluruh program ketahanan pangan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
Silaturahmi tersebut pun menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan organisasi kepemudaan dalam mendukung pembangunan sektor pertanian, menjaga stabilitas pangan nasional, serta mengawal kebijakan Presiden agar terbebas dari praktik mafia yang merugikan masyarakat. (Red)
