Safari Politik Jokowi: Tantangan dan Strategi di Tengah Dinamika Politik Indonesia
Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi), terus menjalani safari politik setelah meninggalkan jabatan sebagai presiden. Kegiatan ini telah dimulai di Provinsi Lampung pada 26–28 Juni 2026 dan akan dilanjutkan ke Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Barat (Jabar), serta Jawa Tengah (Jateng). Meski agenda tersebut masih dalam proses pengaturan, beberapa daerah seperti Solo, kota asal Jokowi, disebut akan menjadi bagian dari perjalanan tersebut.
Pengamat politik Ray Rangkuti menilai bahwa safari politik ini memiliki urgensi yang signifikan. Menurutnya, Jokowi tidak punya pilihan selain menjadi politisi harian karena tanggung jawabnya untuk menjaga elektabilitas anak-anaknya, termasuk Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, dan Bobby Nasution.
Tak Ada Pilihan Menjadi Negarawan
Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), menyampaikan bahwa setelah lengser dari jabatan presiden, Jokowi memiliki dua opsi: menjadi negarawan atau politisi harian. Namun, ia mengatakan bahwa Jokowi tidak bisa memilih menjadi negarawan karena sudah menjabat dua periode dan putra sulungnya, Gibran, telah menjadi Wakil Presiden RI.
“Setelah beliau lengser, itu kan pilihannya ada dua; menjadi politisi negarawan atau politisi harian,” ujar Ray dalam sebuah podcast.
Ia menjelaskan bahwa politisi negarawan adalah mereka yang hanya memberi nasehat-nasehat soal kebangsaan, bukan terlibat langsung dalam partai. Namun, Jokowi tidak memiliki pilihan itu karena tugasnya sebagai ayah dan penjaga karir anak-anaknya.
Tanggung Jawab untuk Anak dan Menantu
Menurut Ray, Jokowi harus terlibat dalam arus politik saat ini agar elektabilitas dan popularitas anak-anaknya tetap terjaga. Ia menilai bahwa anak-anak Jokowi sangat bergantung pada ayah mereka, baik secara politik maupun sosial.
“Anak-anaknya ini semuanya tergantung pada dirinya. Elektabilitas anaknya, popularitas anaknya, tergantung pada dirinya, termasuk menantu,” jelas Ray.
Ia juga menyoroti beberapa blunder yang dialami Gibran, yang membuatnya menjadi perbincangan publik. Hal ini memaksa Jokowi untuk turun tangan demi menjaga karir politik anak-anaknya.
Pergerakan Jokowi dan Dampak pada Pilpres 2029
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai bahwa pergerakan Jokowi ke berbagai daerah menjadi dinamika politik yang patut dicermati jelang Pilpres 2029. Apalagi, ambang batas pencalonan presiden telah dihapus, sehingga setiap tokoh dengan pengaruh elektoral akan semakin diperhitungkan.
“Pergerakan Jokowi akan dibaca sebagai kode politik oleh seluruh elite. Terlepas dari apa pun agendanya, pengaruh politik Jokowi masih menjadi variabel penting dalam kalkulasi menuju 2029,” ujar Arifki.
Ia menambahkan bahwa jika pengaruh Jokowi tetap terjaga, maka posisi tawar Gibran dalam skenario Pilpres 2029 juga berpotensi menguat. Hal ini memaksa tokoh-tokoh nasional lain untuk segera membangun momentum politik sejak dini.
Pengaruh pada Koalisi Politik
Kemudian, intensitas aktivitas politik Jokowi juga berpotensi memengaruhi kalkulasi koalisi menjelang Pilpres 2029. Oleh karena itu, Arifki menilai bahwa situasi ini menjadi faktor yang membuat setiap partai politik mencermati langkah-langkah mantan Wali Kota Solo itu.
“Pergerakan Jokowi bukan hanya memperkuat posisi tawar Gibran, tetapi juga bisa menggeser keseimbangan politik. Itu sebabnya setiap partai akan membaca situasi ini dengan sangat serius,” jelasnya.
