Peran dan Tantangan Dosen Perguruan Tinggi Swasta dalam Pengembangan Kompetensi
Peningkatan kompetensi dosen menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar dalam dunia pendidikan tinggi. Di tengah perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta tuntutan dunia kerja yang semakin dinamis, dosen dituntut untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilannya agar mampu menghasilkan pembelajaran yang berkualitas serta relevan dengan kebutuhan zaman.
Sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, dosen wajib memiliki sertifikasi dan memenuhi minimal 20 Jam Pelajaran (JP) pengembangan kompetensi setiap tahun sebagai salah satu syarat pencairan tunjangan profesi pada tahun berikutnya. Kebijakan ini sejalan dengan semangat pengembangan kompetensi aparatur sebagaimana diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS beserta perubahannya, yang mengamanatkan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.
Secara prinsip, kebijakan tersebut patut diapresiasi. Tidak ada yang menolak pentingnya dosen untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Namun demikian, sebuah kebijakan tidak cukup dinilai dari tujuan mulianya saja, melainkan juga dari keadilan dan efektivitas implementasinya. Dalam konteks inilah kewajiban 20 JP perlu dikaji secara lebih kritis, terutama jika dikaitkan dengan kondisi dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
Kondisi Berbeda antara PTS dan PTN
Persoalan pertama terletak pada penyamarataan kebijakan bagi institusi yang memiliki kondisi sangat berbeda. Perguruan tinggi negeri umumnya memiliki dukungan anggaran yang lebih besar, akses pelatihan yang lebih luas, serta fasilitas pengembangan sumber daya manusia yang relatif lebih memadai. Sebaliknya, banyak PTS masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi pendanaan, akses pelatihan, maupun kapasitas kelembagaan.
Tidak sedikit dosen PTS yang harus mencari sendiri program pelatihan yang sesuai, bahkan membiayai kegiatan tersebut secara mandiri. Dalam situasi tertentu, biaya mengikuti pelatihan, seminar, atau sertifikasi dapat menjadi beban tambahan yang tidak ringan, terutama bagi dosen yang mengabdi di PTS dengan kemampuan finansial terbatas.
Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks karena dosen PTS sering kali memikul tanggung jawab yang lebih luas. Selain menjalankan tugas mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, mereka juga kerap terlibat dalam berbagai aktivitas institusional seperti promosi kampus, penerimaan mahasiswa baru, penyusunan dokumen akreditasi, hingga berbagai pekerjaan administratif lainnya. Akibatnya, kewajiban tambahan berupa pemenuhan 20 JP berpotensi menjadi beban administratif baru yang tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas akademik.
Kekuatan PTS dalam Sistem Pendidikan Tinggi Nasional
Padahal, posisi PTS dalam sistem pendidikan tinggi nasional sangatlah strategis. Berdasarkan data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), lebih dari 90 persen perguruan tinggi di Indonesia merupakan perguruan tinggi swasta. Jutaan mahasiswa Indonesia menempuh pendidikan di PTS yang tersebar dari kota besar hingga daerah terpencil. Dengan kata lain, kualitas pendidikan tinggi Indonesia sangat bergantung pada kualitas dosen dan tata kelola perguruan tinggi swasta.
Karena itu, kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi dosen seharusnya mempertimbangkan realitas tersebut. Kebijakan yang sama belum tentu menghasilkan dampak yang sama ketika diterapkan pada institusi dengan kapasitas yang berbeda.
Pendekatan Pengukuran yang Perlu Direvisi
Persoalan kedua adalah pendekatan pengukuran yang digunakan. Saat ini, pengembangan kompetensi cenderung diukur melalui jumlah jam pelatihan yang diikuti. Akibatnya, fokus sebagian dosen dapat bergeser dari peningkatan kualitas menuju pemenuhan administrasi. Yang menjadi target bukan lagi peningkatan kompetensi, melainkan terpenuhinya angka 20 JP sebagai syarat pencairan tunjangan profesi.
Fenomena ini berpotensi melahirkan budaya “berburu sertifikat”. Dosen terdorong mengikuti berbagai kegiatan yang mudah diakses dan cepat memperoleh bukti keikutsertaan, tanpa selalu mempertimbangkan relevansi maupun dampaknya terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan produktivitas akademik.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang bertugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bahkan dalam Pasal 60 disebutkan bahwa dosen berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik serta kompetensinya secara berkelanjutan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Makna pengembangan kompetensi dalam undang-undang tersebut sesungguhnya jauh lebih luas daripada sekadar mengikuti pelatihan atau seminar. Penelitian yang menghasilkan publikasi ilmiah, penulisan buku ajar, pengembangan kurikulum, penciptaan inovasi pembelajaran, perolehan hak kekayaan intelektual, hingga keterlibatan dalam forum akademik nasional dan internasional merupakan bentuk nyata pengembangan kompetensi yang memiliki dampak langsung terhadap kualitas pendidikan tinggi.
Evaluasi yang Lebih Efektif dan Berbasis Capaian
Dalam berbagai kajian mengenai Continuous Professional Development (CPD), efektivitas pengembangan profesional tidak diukur dari lamanya seseorang mengikuti pelatihan, tetapi dari perubahan kompetensi dan dampak yang dihasilkan dalam praktik profesionalnya. Ahli evaluasi pendidikan Thomas R. Guskey menekankan bahwa keberhasilan program pengembangan profesional harus diukur dari perubahan perilaku profesional dan hasil yang dicapai. Demikian pula Linda Darling-Hammond yang menyatakan bahwa pengembangan profesional yang efektif harus relevan, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kualitas kinerja secara nyata.
Jika perspektif ini digunakan, maka pengembangan kompetensi dosen semestinya lebih menekankan hasil (outcome) daripada sekadar jumlah jam kegiatan (input). Seorang dosen yang berhasil menerbitkan artikel pada jurnal bereputasi internasional, menghasilkan buku ajar yang digunakan secara luas, memperoleh paten, atau mengembangkan model pembelajaran inovatif sesungguhnya telah menunjukkan bukti nyata pengembangan kompetensi profesional.
Rekomendasi untuk Kebijakan yang Lebih Adil
Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis capaian. Pemenuhan kewajiban pengembangan kompetensi tidak seharusnya hanya dihitung dari akumulasi jam pelatihan, tetapi juga dari berbagai aktivitas akademik yang mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Publikasi ilmiah, penelitian, pengembangan bahan ajar, sertifikasi profesi, keterlibatan dalam organisasi profesi, maupun kontribusi akademik lainnya perlu memperoleh pengakuan yang setara.
Selain itu, pemerintah perlu memperluas akses pelatihan gratis dan berkualitas bagi dosen PTS, khususnya yang berada di daerah dan institusi dengan keterbatasan sumber daya. Jika pengembangan kompetensi dianggap sebagai kewajiban nasional, maka negara juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan tersedianya akses yang adil bagi seluruh dosen.
Kesimpulan
Pada akhirnya, peningkatan kompetensi dosen adalah sebuah keniscayaan. Namun ketika ukuran kompetensi lebih menitikberatkan pada jumlah jam pelatihan daripada karya akademik yang dihasilkan, maka yang tumbuh bukan budaya mutu, melainkan budaya administratif. Kebijakan yang baik seharusnya mendorong dosen untuk menghasilkan inovasi, penelitian, dan pembelajaran yang berkualitas, bukan sekadar mengumpulkan sertifikat demi memenuhi persyaratan birokrasi.
Dosen PTS tidak membutuhkan tambahan beban administratif, melainkan dukungan nyata untuk meningkatkan kualitas akademiknya. Sebab mutu pendidikan tinggi tidak lahir dari banyaknya sertifikat yang dikumpulkan, tetapi dari banyaknya pengetahuan, inovasi, dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat. Jika kewajiban yang sama diterapkan pada kondisi yang berbeda, maka hasilnya belum tentu menciptakan keadilan.
