Profil Penulis
Hardian Indra Rukmana
Pegiat Media Sosial, Founder Rupa Rasa Kreatif (RRK)
Di Tengah Nilai Tukar Rupiah yang Lunglai
Nilai tukar rupiah yang terus mengalami penurunan, menembus angka Rp17.700 per dolar, memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat. Di tengah situasi ini, partai-partai mulai merapatkan barisan menuju 2029, sementara hubungan antara Jokowi dengan PDIP semakin renggang seperti benang yang nyaris putus. Pada saat yang sama, mantan Presiden Joko Widodo melakukan sebuah gerakan yang tampak sederhana: yoga, di gang depan rumahnya di Solo, bersama warga, pada 17 Mei 2026.
Tidak ada properti mewah atau instruktur pribadi eksklusif. Hanya seorang pria berjaket abu-abu dan bertopi yang berbaur dengan ibu-ibu tetangga. Sekilas, ini adalah potret kerendahan hati. Namun dalam perspektif politik, justru di sanalah letak kecanggihan manuvernya: semakin informal dan spontan penampilannya, semakin tinggi daya pikat elektoralnya. Inilah yang disebut sebagai yoga politik.
Simbolisme yang Membunuh Narasi ‘Elitis’
Sebelumnya, kritik tajam terhadap yoga Jokowi bermuara pada tuduhan ketidakpekaan: bagaimana mungkin seorang pemimpin bergelung dalam ketenangan meditatif ketika rakyat meremas dada menyaksikan lonjakan harga dan nilai tukar?
Namun, ketika latar dipindahkan dari istana ke gang rumah di Solo, durasi sesi diubah dari penuh menjadi lima menit, dan mitra dari pejabat diganti dengan emak-emak, narasi itu berhasil dibalikkan 180 derajat. Di sinilah teori politik simbolik Murray Edelman menemukan panggungnya: kebijakan dan kekuasaan tidak hanya bekerja lewat regulasi, melainkan juga melalui drama dan tontonan publik yang membentuk persepsi.
Jokowi tidak perlu lagi berdebat soal kepekaan. Ia cukup turun ke gang, mengikuti instruktur warga, lalu berkata, “Segar.” Kata itu menjelma senjata komunikasi yang mematikan. Pada kenyataannya, media arus utama—yang masih menempatkan Jokowi sebagai magnet klik—dengan sukarela menyebarluaskan framing ini secara masif. Padahal, agenda media tetaplah agenda: siapa yang menguasai panggung, dialah yang menguasai percakapan.
Blusukan Abadi: Post-Power Syndrome atau Strategi Matang?
Sejak lengser pada Oktober 2024, Jokowi terus mempertahankan intensitas kemunculan agar tetap menjadi magnet pemberitaan. Sebagian pihak menyebutnya sebagai post-power syndrome—kebutuhan psikologis untuk terus dirindukan. Saya cenderung melihatnya sebagai kalkulasi rasional. Jajak pendapat masih menempatkan Jokowi sebagai tokoh dengan tingkat kesukaan tinggi, meskipun terdapat tren penurunan.
Mempertahankan angka itu adalah syarat mutlak untuk menjaga pengaruh politik keluarganya: Kaesang di Pilgub Jateng mendatang, Gibran di pusat, serta potensi langkah-langkah politik lain menuju 2029. Yoga lima menit di gang Solo adalah blusukan dengan ongkos politik minimal. Tidak ada orasi. Tidak ada janji. Tidak ada logo partai. Namun pesan yang dikirim ke seluruh Indonesia jelas: “Lihat, ini sederhana.”
Inilah positioning politik yang sulit ditandingi kekuatan oposisi mana pun, termasuk PDIP yang kini mencoba mendiskreditkan “blusukan” sebagai manuver dinasti.
Efek Rupiah dan Amnesia Kolektif
Pertanyaan skeptis yang harus tetap diajukan: apa hubungan yoga ini dengan kondisi makroekonomi? Tidak ada. Ketika rupiah terus tertekan sentimen global dan kebijakan proteksionisme AS, tidak ada gerakan Surya Namaskara yang bisa menguatkan fundamental ekonomi.
Namun di sinilah bekerjanya politik distraksi. Sebuah video yoga yang viral sanggup menggeser linimasa publik. Teori agenda-setting menjelaskan hal ini dengan gamblang: media sosial dan media daring tidak menentukan apa yang harus kita pikirkan (what to think), melainkan apa yang harus kita pikirkan tentang sesuatu (what to think about).
Ketika narasi yoga mengisi ruang publik, ruang untuk mengkritisi warisan kebijakan ekonomi Jokowi—dari utang luar negeri hingga hilirisasi yang dipersoalkan WTO—ikut menciut.
Kesimpulan: Yoga sebagai Kode Politik untuk 2029
Saya membaca yoga lima menit di Solo ini bukan sebagai aktivitas kebugaran, apalagi sekadar hiburan. Ini adalah sinyal kuat bahwa Jokowi belum selesai. Bahwa ia sedang membangun kembali basis massa di kandangnya sendiri, menyapa segmen pemilih yang loyal, dan melunakkan resistensi dengan citra informal yang nyaris tanpa cela. Inilah yoga elektoral: gerakannya lambat, napasnya teratur, tetapi tujuannya politis.
Dengan demikian, siapa pun yang meremehkan Jokowi hanya karena ia tidak lagi berkuasa secara formal, telah salah membaca peta. Jokowi tidak sedang bertapa. Ia sedang bermanuver—satu tarikan napas panjang setiap kali, menanti 2029 dengan semua kemungkinan yang masih terbuka.
