Kritik terhadap Komunikasi Publik Presiden Prabowo Subianto
Sebagai mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi dengan penjurusan Content Creator and Journalism di Universitas Muhammadiyah Malang, angkatan 2023, Daeng Abdulrahman Ramadhan, yang berasal dari Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), memberikan kritik terhadap pola komunikasi publik Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto. Menurut Rama, sapaan akrabnya, komunikasi publik merupakan proses penyampaian dan pertukaran pesan yang ditujukan kepada khalayak luas.
Berdasarkan kajian disiplin Ilmu Komunikasi, komunikasi publik tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas berbicara di hadapan banyak orang, tetapi juga sebagai bentuk komunikasi strategis yang dilakukan oleh individu, kelompok, organisasi, maupun institusi untuk menyampaikan informasi, membangun pemahaman serta menjalin hubungan dengan khalayak atau masyarakat.
Dalam konteks pemerintahan, komunikasi publik memiliki kedudukan yang lebih strategis karena pesan yang disampaikan oleh pejabat publik dapat mempengaruhi persepsi, kepercayaan, dan respon masyarakat terhadap suatu persoalan. Komunikasi publik negara idealnya tidak hanya menyampaikan optimisme, tetapi juga memberikan penjelasan yang proposional, transparan, dan berpijak pada kepentingan publik. Dengan demikian, pernyataan pejabat negara tidak saja dipahami sebagai ucapan spontan atau pernyataan personal, melainkan sebagai bagian dari komunikasi publik yang memiliki dampak sosial dan politik.
Berkaitan dengan hal tersebut, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai pelemahan nilai rupiah terhadap dolar AS dapat dibaca sebagai persoalan komunikasi publik. Dalam sejumlah pemberitaan media nasional, Prabowo menyampaikan bahwa masyarakat desa tidak menggunakan dolar dalam kehidupan sehari-hari sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kenaikan nilai dolar.
Dari beberapa video yang beredar di media sosial akhir-akhir ini, menampilkan pernyataan Prabowo yang mengatakan “Orang rakyat di desa nggak pake dolar.” Pernyataan tersebut dapat dipahami sebagai upaya membangun optimisme publik bahwa kondisi ekonomi nasional masih terkendali. Namun, dari sudut pandang komunikasi publik, pernyataan semacam ini berpotensi menimbulkan persoalan apabila pesan yang disampaikan terlalu menyederhanakan realitas ekonomi yang kompleks.
Permasalahan utama dalam pernyataan tersebut terletak pada cara isu pelemahan rupiah dibingkai. Meminjam kacamata Robert Etman melalui teori framingnya, Etman menjelaskan bahwa framing bekerja dengan menyeleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari suatu realitas sehingga mempengaruhi bagaimana publik memahami, mengingat, mengevaluasi, dan merespons suatu persoalan.
Dalam kasus ini, pernyataan bahwa masyarakat desa tidak menggunakan dolar membingkai persoalan nilai tukar sebagai isu yang seolah-olah hanya relevan bagi kelompok tertentu, seperti orang kaya, pejabat, pengusaha besar, atau orang yang sering bepergian ke luar negeri. Padahal, pelemahan nilai tukar secara tidak langsung memiliki dampak terhadap masyarakat luas melalui kenaikan biaya impor, harga bahan baku, energi, barang konsumsi, serta tekanan inflasi.
Dari sisi ekonomi, pelemahan nilai tukar tidak hanya dilihat dari apakah masyarakat menggunakan dolar secara langsung atau tidak. Penelitian Maharani, Sriwiyanto, dan Nahar (2022) menunjukkan bahwa, nilai tukar dapat mempengaruhi indeks harga konsumen melalui mekanisme exchange rate pass through (ukuran yang menggambarkan sejauh mana perubahan nilai tukar mata uang, seperti naik turunnya nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS yang memengaruhi harga barang dan jasa di pasar domestik).
Temuan ini menegaskan bahwa, meskipun masyarakat desa tidak bertransaksi menggunakan dolar, mereka tetap dapat merasakan dampak pelemahan rupiah melalui kenaikan harga barang, biaya produksi, dan harga kebutuhan pokok tertentu.
Selain menggunakan kacamata framing Etman, persoalan ini juga dapat dianalisis melalui pendekatan komunikasi risiko. WHO menjelaskan bahwa komunikasi merupakan pertukaran informasi, nasihat, dan pendapat secara langsung antara ahli atau pejabat dengan masyarakat yang menghadapi ancaman terhadap kesejahteraan sosial maupun ekonominya, dengan tujuan agar masyarakat dapat mengambil keputusan secara tepat.
Dalam situasi ekonomi yang sensitif, komunikasi pemimpin atau kepala negara seharusnya tidak hanya menenangkan publik, tetapi juga menjelaskan risiko secara jujur, proposional, dan mudah dipahami. CDC melalui kerangka Crisis and Emergency Risk Communication juga menekankan pentingnya komunikasi berbasis bukti bagi pihak yang berbicara baik itu atas nama organisasi ataupun institusi dalam situasi krisis.
Oleh sebab itu, komunikasi publik yang terlalu menyederhanakan dampak pelemahan rupiah beresiko mengurangi kepercayaan publik, karena tidak sepenuhnya menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap dampak ekonomi yang mungkin mereka alami.
Terkait hal ini, kritik terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto, tidak semata-mata diarahkan pada pilihan kata, tetapi juga pada implikasi komunikatif dari pesan atau ungkapan yang diucapkan. Sebagai kepala negara, setiap pernyataan Presiden memiliki bobot simbolik dan politis karena dipahami publik sebagai representasi cara pemerintah melihat suatu persoalan.
Apabila persoalan ekonomi yang berdampak luas dikomunikasikan secara terlalu sederhana, maka publik dapat menangkap kesan bahwa pemerintah kurang sensitif terhadap kerentanan ekonomi masyarakat akar rumput.
Dalam komunikasi publik, pemimpin negara tidak hanya dituntut untuk membangun optimisme, tetapi juga menunjukkan empati, akurasi, kehati-hatian, dan kemampuan menjelaskan masalah secara menyeluruh.
Oleh karena itu, pernyataan mengenai kenaikan dolar dan pelemahan rupiah seharusnya dikonstruksi bukan dengan logika bahwa masyarakat akar rumput tidak menggunakan dolar, melainkan dengan penjelasan bahwa pemerintah memahami potensi dampaknya, menyiapkan langkah mitigasinya, dan memastikan perlindungan terhadap daya beli masyarakat.
