Kenaikan Biaya Logistik Mengancam Margin Peternak Sapi Kurban
Asosiasi Peternak dan Pedagang Sapi Bima Dompu Indonesia (APPSBDI) yang berbasis di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), melaporkan adanya kenaikan biaya logistik menjelang Idul Adha yang memengaruhi margin keuntungan peternak. Ketua APPSBDI Furqan Sangiang menyampaikan bahwa kenaikan tarif sewa truk dan tronton hingga puluhan persen telah mengurangi pendapatan para peternak sapi.
“Sewa fuso saat hari normal harga paling tinggi Rp 18 juta per unit, namun sekarang harga sewa sampai Rp 24 juta. Sewa tronton yang biasanya sekitar Rp 25 juta, kini harga naik hingga Rp 32 juta,” ujar dia dalam pernyataan di Mataram, Senin (27/4/2026).
Furqan menuturkan bahwa kebutuhan armada pengangkut sapi kurban dari wilayah Bima, Dompu, dan Sumbawa tergolong besar setiap tahun karena ada sekitar 20.000 ekor sapi yang dikirim ke Jabodetabek untuk memenuhi kebutuhan Idul Adha.
Jika satu unit truk tronton mampu mengangkut 25 sampai 30 ekor sapi, maka dibutuhkan sekitar 600 unit tronton setiap musim pengiriman dari Pulau Sumbawa menuju Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Puncak distribusi yang berlangsung sebulan sebelum perayaan Idul Adha, imbuh dia, pergerakan logistik bahkan bisa mencapai 45 truk per hari atau setara dengan lebih dari 1.100 ekor sapi yang dikirim setiap hari oleh para peternak di Nusa Tenggara Barat tersebut.
“Pemilik kendaraan kadang dari Jawa Timur, kadang Surabaya, kadang di Lombok, bahkan Bali. Mereka bisa tiga sampai empat kali bolak-balik dengan kendaraan yang sama saking tingginya kebutuhan fuso dan tronton setiap tahun di NTB,” kata Furqan.
Lebih lanjut, ia menyarankan bahwa pemerintah daerah memiliki peluang besar untuk menekan biaya logistik dengan memfasilitasi koordinasi bersama perusahaan transportasi besar. Skema satu pintu dapat memberikan kepastian harga sekaligus menjamin ketersediaan armada bagi peternak yang berasal dari daerah kepulauan, seperti Sumbawa.
Asosiasi Peternak dan Pedagang Sapi Bima Dompu Indonesia menilai distribusi hewan kurban tahun 2026 relatif lebih baik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya dengan antrean yang lebih singkat dan risiko kematian sapi yang menurun. Berdasarkan data Balai Karantina NTB, distribusi sapi asal Nusa Tenggara Barat sejak Januari hingga 27 April 2026 didominasi pengiriman ke Jabodetabek yang mencapai 25.974 ekor dengan frekuensi 1.046 kali pengiriman. Sedangkan distribusi sapi ke luar Jabodetabek tercatat 3.257 ekor dan ke wilayah Lombok hanya sebanyak 3.020 ekor, yang mengindikasikan konsentrasi distribusi hewan ternak asal NTB paling banyak mengarah ke Pulau Jawa.
Ketersediaan Daging Sapi Aman
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memastikan ketersediaan daging sapi nasional menghadapi Idul Adha 2026 dalam kondisi aman, karena pemerintah telah menghitung kebutuhan melalui mekanisme neraca komoditas sehingga kebijakan impor tetap terkendali dan tidak merugikan peternak lokal.
“Saya kira kita tidak ada masalah. Kita sudah hitung melalui neraca komoditas, termasuk kebutuhan impor daging segar, sapi bakalan, serta populasi sapi dalam negeri,” katanya saat menghadiri kontes sapi nasional di Wonosobo, Jawa Tengah, Sabtu.
Ia menyampaikan, pemerintah tidak akan melakukan impor secara berlebihan. Seluruh kebijakan dilakukan berdasarkan perhitungan yang matang agar keseimbangan antara pasokan dan perlindungan peternak tetap terjaga. “Tidak mungkin impor daging ugal-ugalan. Semua dikontrol agar tidak merugikan peternak lokal,” katanya.
Selain daging sapi, skema neraca komoditas juga diterapkan pada sejumlah komoditas lain yang masih bergantung pada impor, seperti bawang putih. Dengan sistem ini, pemerintah berharap masyarakat tidak terpengaruh isu atau provokasi yang tidak berdasar terkait ketersediaan pangan. Ia memastikan harga daging tetap dikendalikan sesuai harga eceran tertinggi (HET). Ia mengakui sempat terjadi kenaikan harga, namun pemerintah langsung melakukan penelusuran dari hulu ke hilir. “Kita cek dari feedlot, penyembelihan, hingga pedagang. Kalau ada kenaikan, harus segera ditindak. Presiden menekankan kebutuhan pokok harus sesuai harga yang ditetapkan,” katanya.
Di tingkat daerah, Jawa Tengah mencatat perkembangan populasi ternak yang cukup besar. Hingga saat ini jumlah ternak mencapai sekitar 6,3 juta ekor, dengan sapi sekitar 1,2 juta ekor. Jumlah tersebut masih kalah dibandingkan kambing yang mencapai 3 juta ekor, serta domba dan kerbau.
Untuk menjaga kesehatan hewan ternak, pemerintah daerah menginisiasi program “healing” atau layanan kesehatan hewan keliling. Program healing ini melibatkan dokter hewan yang memberikan vaksinasi, pemeriksaan penyakit menular, serta layanan jemput bola ke kelompok tani dan pelaku usaha tanpa biaya. Menurut dia, program tersebut diharapkan mampu memutus rantai penyebaran penyakit sekaligus memastikan hewan ternak dalam kondisi sehat menjelang Idul Adha.
