Indonesiadiscover.com.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah pihak menyoroti kebijakan yang diambil oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) dalam memilah dan menutup program studi (prodi) di perguruan tinggi yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengkritik keras pendekatan ini, yang dinilai terlalu fokus pada kebutuhan pasar tanpa mempertimbangkan peran penting ilmu murni dan humaniora dalam pembangunan bangsa.
Pengamat pendidikan dari JPPI, Ubaid Matraji, menyatakan bahwa perguruan tinggi sejatinya merupakan lembaga pendidikan yang bertugas mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Ia menegaskan bahwa kampus bukanlah balai latihan kerja (BLK) yang hanya berfokus pada produksi tenaga kerja.
“Perguruan tinggi itu lembaga pendidikan, bukan balai latihan kerja (BLK). Tugas utama kampus adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan ilmu pengetahuan, bukan sekadar memproduksi sekrup-sekrup untuk mesin industri,” ujar Ubaid saat dihubungi.
Menurutnya, jika seluruh prodi diukur semata dari kebutuhan pasar, maka bidang ilmu murni, humaniora, hingga filsafat berpotensi terpinggirkan bahkan punah. Padahal, disiplin ilmu tersebut merupakan fondasi penting bagi peradaban.
“Jika semua prodi diukur dengan penguasa pasar, maka ilmu-ilmu murni, humaniora, dan filsafat akan punah, padahal itu adalah fondasi peradaban,” katanya.
Lebih lanjut, Ubaid menilai pendekatan pendidikan tinggi yang terlalu mengikuti kebutuhan industri justru berisiko membuat Indonesia tertinggal. Ia menekankan bahwa dunia industri bersifat dinamis dan berubah dengan cepat. Menurutnya, perguruan tinggi seharusnya berada di garis depan dalam menciptakan inovasi dan peluang baru, bukan sekadar menjadi pengikut yang bergantung pada fluktuasi pasar.
“Industri itu dinamis dan cepat berubah. Apa yang dibutuhkan industri hari ini, belum tentu relevan lima tahun lagi. Jika kampus hanya mengekor pada keinginan pasar saat ini, kita akan selalu tertinggal. Pendidikan tinggi seharusnya berada di depan industri, menjadi pusat inovasi yang menciptakan peluang baru, bukan sekadar menjadi pengikut (follower) yang nasibnya ditentukan oleh fluktuasi pasar,” katanya.
Ubaid juga menyoroti peran pemerintah yang dinilai tidak boleh hanya menjadi perantara kepentingan industri dalam sektor pendidikan. Ia mengkritik langkah penutupan program studi secara sepihak tanpa evaluasi mendalam.
“Pemerintah jangan hanya jadi ‘makelar’ industri di dunia pendidikan. Penutupan prodi secara sepihak tanpa mempertimbangkan hak pendidikan warga negara adalah langkah mundur,” tegasnya.
Ia menambahkan, Indonesia membutuhkan lulusan yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis serta mampu menciptakan solusi bagi masyarakat luas.
“Kita butuh sarjana yang mampu berpikir kritis dan menciptakan solusi, bukan sekadar lulusan yang siap ‘diperas’ oleh industri,” katanya mengakhiri.
Langkah Kemdiktisaintek
Sebelumnya, Kemdiktisaintek mengajak perguruan tinggi memilah bahkan menutup prodi yang kurang relevan dengan kebutuhan lapangan kerja ke depan. Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek Badri Munir Sukoco dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 di Kabupaten Badung, Bali, Kamis (23/4), mengatakan langkah ini dilakukan untuk menekan ketidakcocokan antara lulusan perguruan tinggi dan industri.
“Bapak rektor yang ada di sini semuanya, ada kerelaan, nanti mungkin ada beberapa yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi,” kata Badri.
Dia mengatakan semestinya perguruan tinggi dapat mengantarkan Indonesia menuju negara maju lewat lulusan yang bisa menjawab kebutuhan masa depan. Namun, saat ini kampus cenderung menerapkan strategi berbasis pasar, yakni membuka prodi yang sedang diminati calon mahasiswa.
“Akibatnya kelebihan suplai di situ. Saya bisa mengecek juga, misalnya tahun 2028 itu sebenarnya kita kelebihan suplai dokter. Kalau misalnya ini dibiarkan, apalagi terjadi maldistribusi, tidak keseimbangan distribusi di masing-masing daerah,” ucapnya.
Kemdiktisaintek, lanjut Badri, menemukan bahwa jurusan keguruan atau kependidikan mewisuda sekitar 490.000 lulusan setiap tahunnya, sementara pasar calon guru hanya 20.000 orang sehingga sisanya menjadi pengangguran terdidik.
Untuk itu, dia mengajak perguruan tinggi, terutama anggota Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan, untuk membantu penyusunan kajian prodi yang masih relevan.
Kritik dari Anies Baswedan
Mantan Menteri Pendidikan Anies Baswedan sebelumnya juga mengkritik wacana penutupan program studi yang dianggap tidak relevan dengan industri. Menurut Anies wacana itu memunculkan pertanyaan dan kekhawatiran.
“Ada kebijakan yang tampak efisien dalam jangka pendek, tapi bila tidak hati-hati, justru membelokkan arah perjalanan bangsa dalam jangka panjang,” kata Anies lewat akun X.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu memandang, ilmu murni kerap dipandang jauh dari praktik. Ilmu itu seolah berdiri di menara gading, tidak menyentuh denyut kebutuhan industri. Padahal, di sanalah akar dari hampir seluruh inovasi yang kita gunakan hari ini berasal. Rumus-rumus yang tampak abstrak, teori-teori yang dulu dianggap “tidak berguna”, justru melahirkan teknologi yang kini kita anggap keniscayaan.
“Kita menikmati internet, kecerdasan buatan, hingga kemajuan di bidang kesehatan, tapi tak selalu ingat bahwa fondasinya dibangun oleh para ilmuwan yang bekerja tanpa kepastian aplikasi. Mereka meneliti bukan berbasis permintaan pasar, tetapi karena keingintahuan memahami bagaimana dunia bekerja,” ujarnya.
Karena itu, Anies mengingatkan bahwa relevansi tidak selalu bisa diukur dalam horizon waktu yang pendek. Apa yang hari ini tampak tidak terkait industri, bisa jadi esok hari menjadi tulang punggungnya.
“Negara yang hanya menyiapkan tenaga siap pakai, tanpa melahirkan pemikir-pemikir dasar, berisiko terjebak sebagai pengguna belaka. Kita menjadi pasar, bukan pencipta. Kita mengimpor solusi, alih-alih menghasilkan jawaban dari dalam negeri dan membaginya kepada dunia,” ujarnya.
Lebih jauh lagi, menurut Anies, kebijakan publik yang kuat juga lahir dari pemahaman dasar yang kokoh. Mulai dari ilmu epidemiologi (berbasis matematika dan biologi dasar) yang berjasa besar saat pandemi, lalu ilmu lingkungan (ekologi dan geofisika) dalam menghadapi bencana perubahan iklim, hingga ekonomi teoretis dalam merancang kebijakan fiskal. Semua itu berakar pada ilmu-ilmu yang sering dianggap tidak praktis.
“Tentu, keterhubungan dengan industri itu penting. Bila suka apel bukan berarti benci jeruk,” katanya mengibaratkan.
Perguruan tinggi jelas tidak boleh terlepas dari kebutuhan zaman. Namun, menjawab tantangan itu, menurut Anies, tidak harus dengan menutup ilmu murni. “Yang diperlukan adalah menjembatani, bukan menggantikan. Menguatkan ekosistem, bukan menyederhanakan secara berlebihan.”
“Pada akhirnya, pendidikan tinggi bukanlah soal mencetak pekerja bagi industri, tetapi tentang menyiapkan masa depan dan membangun peradaban bangsa.”
