Pemerangkapan Ekspor Naphtha, Langkah Darurat Pemerintah Korea Selatan
Pemerintah Korea Selatan resmi melarang ekspor naphtha mulai Jumat (27/3/2026). Langkah darurat ini diambil untuk mengamankan stok dalam negeri menyusul konflik bersenjata di Timur Tengah yang mengganggu jalur distribusi energi global. Kebijakan ini bertujuan mencegah kelangkaan bahan baku utama yang dapat melumpuhkan sektor manufaktur, terutama akibat ancaman gangguan pasokan di Selat Hormuz.
Melalui aturan baru ini, seluruh perusahaan penyulingan minyak nasional wajib mengalihkan volume ekspor mereka ke pasar domestik untuk memenuhi kebutuhan industri petrokimia. Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan ketersediaan bahan baku untuk produksi barang penting, mulai dari semikonduktor hingga alat kesehatan. Selama masa krisis, pemerintah mengambil kendali penuh atas alokasi dan produksi naphtha.
Konflik Timur Tengah Mengancam Stok Energi, Pemerintah Ambil Langkah Darurat
Meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, khususnya serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran, memicu penutupan Selat Hormuz. Jalur ini sangat krusial karena melayani 54 persen impor naphtha Korea Selatan. Gangguan pada jalur ini mengancam 25 persen kebutuhan energi nasional, atau setara dengan 14,37 juta ton pasokan per tahun.
Mengingat Korea Selatan bergantung pada impor untuk memenuhi 45 persen kebutuhan naphtha, pemerintah memutuskan melarang ekspor produksi domestik. Pasokan ini dialihkan untuk menstabilkan stok dalam negeri yang diprediksi hanya bertahan selama dua minggu jika impor terus terhambat.
“Selama 20 hari pertama di bulan Maret, ekspor naphtha kita mencapai 11 persen dari total produksi nasional. Meski larangan ekspor ini tidak langsung menuntaskan masalah kelangkaan, tambahan stok ini sangat berarti. Pengalihan pasokan ke industri petrokimia dalam negeri akan sangat membantu kita menghadapi krisis ini,” ujar Yang Ki-wook, Direktur Jenderal Kantor Keamanan Industri, Perdagangan, dan Sumber Daya, dilansir.
Larangan ekspor ini akan berlaku selama lima bulan ke depan sebagai masa transisi untuk mencari sumber energi alternatif. Krisis ini telah menyebabkan harga naphtha melonjak tajam, dari 640 dolar AS (Rp10,86 juta) per ton pada akhir Februari menjadi lebih dari 1.220 dolar AS (Rp20,7 juta) per ton pada Maret. Pemerintah terpaksa mengambil langkah tegas ini demi melindungi ekonomi nasional meski harus mengalihkan kontrak ekspor yang sudah berjalan.
“Pemerintah telah resmi melarang ekspor naphtha. Saat ini, kami juga sedang mempertimbangkan dengan sangat serius untuk membatasi ekspor produk petrokimia lainnya. Hal ini dilakukan guna memastikan kebutuhan dalam negeri tetap terpenuhi di tengah ketidakpastian global yang luar biasa,” ujar Kepala Kebijakan Industri Kementerian, Park Dong-il, dilansir.
Harga Bahan Baku Melonjak Tinggi, Industri dan Konsumen Mulai Terdampak
Naphtha sering dijuluki sebagai “nasi industri” karena perannya yang vital sebagai bahan dasar pembuatan etilena dan propilena untuk industri semikonduktor, otomotif, hingga plastik. Namun, lonjakan harga internasional ditambah biaya tambahan sebesar 150 dolar AS (Rp2,54 juta) per ton sangat memberatkan industri. Akibatnya, perusahaan besar seperti LG Chem terpaksa menghentikan operasional pusat pemecahan naphtha (NCC) di Yeosu.
Kondisi ini tidak hanya memangkas keuntungan perusahaan, tetapi juga memicu kenaikan harga barang konsumsi. Harga plastik mulsa untuk pertanian melonjak hingga 30 persen, dan terjadi aksi panic buying kantong plastik sampah di sejumlah wilayah.
“Volume ekspor naphtha Korea Selatan dalam setahun setara dengan pasokan satu bulan dari Timur Tengah ke Asia. Meskipun pengalihan ekspor ini sedikit membantu konsumen lokal, jumlahnya tetap tidak cukup untuk menutupi kerugian besar akibat terganggunya impor dari Timur Tengah,” jelas Catherine Tan, manajer senior analisis kimia di ICIS.
Meski pasokan dialihkan ke pasar lokal, perusahaan petrokimia tetap mengalami tekanan finansial karena harga beli naphtha tetap mengikuti indeks internasional yang tinggi. Industri memperkirakan kerugian operasional bisa mencapai 100 miliar won (Rp1,12 triliun) per bulan jika pabrik beroperasi di bawah kapasitas normal.
“Kami percaya bahwa tambahan stok dari pengalihan ekspor ini akan memperpanjang masa operasional pabrik secara bertahap. Kami optimis bisa melewati bulan April dengan aman, namun situasi setelah bulan Mei akan sangat bergantung pada perkembangan konflik di Timur Tengah,” terang Yang Ki-wook, dilansir.
Pemerintah Perketat Pengawasan Distribusi dan Siapkan Bantuan Modal
Untuk menjaga ketahanan ekonomi, pemerintah menetapkan naphtha sebagai “item keamanan ekonomi”. Perusahaan penyulingan dan petrokimia kini wajib melaporkan data produksi, impor, dan stok setiap hari sebelum pukul 12 siang guna mencegah penimbunan atau manipulasi pasar.
Pemerintah juga menyediakan bantuan keuangan berupa pinjaman bunga rendah dan asuransi perdagangan agar perusahaan dapat mencari sumber impor baru, termasuk menjajaki kembali pasokan dari Rusia.
“Naphtha merupakan bahan baku dasar utama bagi industri Korea. Pemerintah akan berupaya keras mengamankan pasokan melalui dukungan pengadaan luar negeri serta pengawasan ketat distribusi domestik. Langkah ini penting agar sektor manufaktur nasional tidak lumpuh,” kata Menteri Perindustrian Kim Jung-kwan.
Pemerintah juga sedang menyusun skema ganti rugi bagi perusahaan yang terdampak larangan ekspor karena penjualan di pasar domestik memberikan keuntungan yang lebih rendah. Selain itu, tindakan tegas berupa hukuman penjara hingga tiga tahun atau denda hingga 100 juta won (Rp1,12 miliar) disiapkan bagi pelaku penimbunan bahan kimia penting lainnya, seperti urea dan cairan pembuangan diesel.
“Kami meminta perusahaan petrokimia bertanggung jawab dalam menjaga rantai pasok. Pemerintah akan terus memantau situasi setiap hari dan siap memerintahkan produksi tambahan jika diperlukan. Hal ini dilakukan guna mencegah kemacetan industri yang lebih luas,” kata Menteri Kim Jung-kwan.
