Langkah Diplomatik yang Harus Sesuai Konstitusi
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menyoroti pentingnya langkah diplomatik yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto agar Palestina dilibatkan dalam forum Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP). Menurutnya, keterlibatan Palestina dalam forum tersebut sangat penting untuk memastikan proses pengambilan keputusan berlangsung secara adil dan setara. Dengan demikian, Palestina dapat duduk bersama dalam forum internasional tersebut untuk menyampaikan kepentingannya secara langsung.
Tanpa kehadiran Palestina, upaya untuk membicarakan masa depan dan hak-hak rakyat bangsa Palestina dikhawatirkan tidak akan mencerminkan keadilan yang sesungguhnya. “Jika tujuan forum ini adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan menghadirkan keadilan, maka Palestina harus diberi ruang untuk ikut serta dan berdiskusi secara setara,” ujar TB Hasanuddin kepada wartawan, Minggu (8/3/2026).
TB Hasanuddin menegaskan bahwa Indonesia sejak lama memiliki komitmen kuat untuk mendukung kemerdekaan Palestina sesuai amanat konstitusi. Oleh karena itu, berbagai langkah diplomasi yang ditempuh Indonesia di tingkat internasional harus tetap konsisten dengan prinsip tersebut. Pelembagaan BoP sejak awal diinisiasi oleh Amerika Serikat dan disetujui melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2803 pada November 2025. Dalam perkembangannya, keanggotaan BoP ditentukan oleh Amerika Serikat sebagai inisiator melalui mekanisme undangan resmi.
Namun hingga saat ini, tidak terdapat undangan yang diberikan kepada perwakilan Palestina. Sebenarnya keberadaan BoP membuat pembagian besar negara-negara. Ada yang menerima undangan dan ikut, ada pula yang menerima undangan dan menyatakan tak ikut. Adapun daftar negara yang ikut BoP, di antaranya Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Bulgaria, El Salvador, Hungaria, dan Indonesia. Kemudian, Israel, Kazakstan, Kosovo, Mongolia, Maroko, Pakistan, Paraguai, Qatar, Turki, Uni Emirat Arab (UEA), Uzbekistan, dan Yordania ikut bergabung di dalam forum itu.
Pandangan Jusuf Kalla tentang Tujuan BoP
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, menilai, pembentukan Board of Peace perlu dilihat dampaknya terhadap upaya menciptakan perdamaian, khususnya bagi Palestina. Pernyataan tersebut disampaikan JK kepada wartawan usai menghadiri diskusi tokoh lintas generasi di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (7/3/2026).
“Ya kita lihat dulu apa yang dilakukan beberapa bulan akan datang. Kalau BOP itu bisa membuat kedamaian di Palestina, contohnya, oke kita dukung,” kata JK. JK juga menyebut sejumlah negara Islam pada prinsipnya memiliki keinginan untuk mendorong perdamaian di Palestina. Namun, ia menilai dinamika politik internasional sering kali menjadi hambatan dalam mewujudkan langkah konkret.
Salah satu faktor utamanya adalah penggunaan hak veto oleh negara besar seperti Amerika Serikat dalam berbagai forum internasional. JK menilai, pengakuan terhadap Palestina merupakan salah satu kunci untuk mendorong penyelesaian konflik yang lebih adil.
“Cara mendamaikannya adalah dengan memberikan pengakuan kepada Palestina. Kalau tidak, hanya mendukung Israel, buat apa,” kata Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) itu.
Evaluasi Keterlibatan RI di BoP
Sejumlah guru besar dan civitas akademika Universitas Padjadjaran menyampaikan pernyataan sikap terkait dinamika kebijakan luar negeri Indonesia, yang dinilai tengah menghadapi berbagai tantangan global. Pernyataan bertajuk “Seruan Padjadjaran” itu disampaikan di Bandung pada 5 Maret 2026. Dalam pernyataan tersebut, para akademisi menilai, posisi diplomasi Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif sedang menghadapi ujian di tengah berbagai perkembangan geopolitik internasional.
Seruan ini diketahui oleh Ketua Dewan Profesor, Prof. Dr. Atwar Bajari hingga Ketua Senat Akademik, Por. Dr. Yoni Syukriani. Beberapa dinamika yang disoroti antara lain keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dalam BoP, penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang dinilai berpotensi merugikan Indonesia, hingga meningkatnya ketegangan geopolitik akibat agresi militer Israel terhadap Iran yang disebut mendapat bantuan Amerika Serikat.
“Para akademisi menegaskan bahwa prinsip kebijakan luar negeri Indonesia telah ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam pembukaan tersebut dinyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,” ujar perwakilan melalui siaran pers dikutip IDN Times, Jumat (6/3/2026).
Menurut mereka, prinsip bebas aktif bukan berarti Indonesia bersikap tanpa sikap dalam konflik internasional. Kebijakan luar negeri yang aktif justru menuntut keberpihakan pada nilai kemanusiaan dan keadilan ketika terjadi pelanggaran terhadap hukum internasional.
Dalam pernyataan sikap tersebut, para guru besar dan civitas akademika Universitas Padjadjaran menyampaikan beberapa poin sikap sebagai berikut:
- Kecaman keras terhadap agresi militer Israel terhadap Iran yang disebut mendapat bantuan Amerika Serikat. Serangan terhadap negara berdaulat dinilai sebagai eskalasi ekstrem yang melanggar hukum internasional, mengancam stabilitas kawasan, serta memperbesar risiko konflik regional yang lebih luas.
- Duka cita atas wafatnya para pemimpin Iran dan warga sipil yang menjadi korban. Tragedi ini dinilai bukan hanya menjadi kehilangan bagi bangsa Iran, tetapi juga dapat menjadi preseden berbahaya dalam praktik hubungan internasional jika pembunuhan politik terhadap kepala negara dinormalisasi sebagai instrumen kebijakan luar negeri.
- Seruan kepada Pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas dan konsisten terhadap prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif. Mereka juga meminta Presiden untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
- Seruan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan kajian kritis terhadap Agreement on Reciprocal Trade (ART) serta keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
- Seruan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan masyarakat internasional agar segera menghentikan segala bentuk agresi militer dan mendorong seluruh pihak kembali ke jalur diplomasi serta penyelesaian konflik berdasarkan prinsip hukum internasional.
