Perbandingan KDM dan Jokowi: Populisme yang Berbeda, Fondasi yang Berbeda
Seorang pemimpin yang populer di media sosial sering kali menimbulkan berbagai pandangan masyarakat. Di Indonesia, beberapa tokoh politik telah mencuri perhatian publik melalui gaya kepemimpinan yang khas dan kehadiran yang kuat di dunia digital. Salah satu contohnya adalah Joko Widodo atau Jokowi, yang dikenal luas melalui gaya blusukan dan citra merakyatnya.
Jokowi menjadi salah satu tokoh yang memegang peranan penting dalam pemerintahan selama 10 tahun terakhir. Dari seorang pengusaha mebel, ia berkembang menjadi seorang pemimpin bangsa yang memiliki pengaruh besar. Meskipun demikian, tidak semua orang sepakat dengan pendapat tentang Jokowi. Ada yang mengapresiasi keberhasilannya, sementara ada juga yang mengkritik sisi kontroversialnya.
Kini muncul sosok Dedi Mulyadi (KDM), Gubernur Jawa Barat, yang juga sangat populer di media sosial. Banyak orang bertanya apakah fenomena KDM akan mengulang pola yang sama seperti Jokowi—populer secara citra, tetapi tidak selalu sejalan dengan realitas kebijakan?
Bertanya demikian bukan berarti ingin menilai negatif Jokowi. Seorang pemimpin tentu memiliki sisi positif dan negatif. Namun, dengan perbandingan tersebut, jika pun KDM memiliki gaya yang populis seperti Jokowi, maka hal baik bisa dilanjutkan sambil hal yang kontroversial bisa dikontrol atau diperbaiki.
Penting untuk menilai lebih dalam dan memahami perbedaan antara keduanya dari segi latar belakang politik, kedalaman pengalaman pemerintahan, serta cara memahami masyarakat dan budaya lokal.
Latar Belakang Politik yang Berbeda
Jokowi dikenal sebagai sosok yang muncul dari luar elite politik nasional. Ia memulai karier sebagai pengusaha mebel sebelum masuk ke dunia politik dan menjadi Wali Kota Surakarta pada 2005. Popularitasnya meningkat karena gaya kepemimpinan yang sederhana dan pendekatan langsung ke masyarakat melalui blusukan. Karier Jokowi kemudian melesat menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2012, dan akhirnya Presiden RI pada 2014.
Sementara itu, KDM memiliki perjalanan politik yang jauh lebih panjang di tingkat lokal sebelum menjadi tokoh nasional. Ia memulai karier sebagai anggota DPRD Purwakarta pada 1999, kemudian menjadi Wakil Bupati pada 2003, dan menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama dua periode sejak 2008. Setelah itu ia juga menjadi anggota DPR RI sebelum akhirnya terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat pada 2024.
Pengalaman Pemerintahan yang Berbeda
Perbedaan latar belakang ini berpengaruh terhadap kedalaman pengalaman pemerintahan. Dari uraian di atas, bisa terlihat bahwa tidak keliru juga kalau kita menilai adanya ‘rasa’ yang sedikit berbeda, meski kita menganggap keduanya sama-sama berbobot. Namun, hal itu tidak meniadakan kesadaran akan kedalaman pengalaman berbeda hingga kita bisa menegaskan bahwa perjalanan panjang ini membuat KDM (bisa saja) dianggap lebih matang dalam memahami birokrasi pemerintahan daerah.
Ia tidak hanya hadir sebagai figur populis, tetapi juga sebagai politikus yang terbentuk dari pengalaman administratif dan politik yang relatif lengkap. Hal ini penting agar penilaian tentang populisme seorang pemimpin tidak membuat kita terjebak kepada asumsi yang keliru.
Pendekatan yang Berbeda
Jokowi membangun citra itu melalui blusukan yang menjadi simbol kepemimpinannya sejak di Solo. Sementara KDM juga dikenal sering turun langsung ke lapangan dan aktif di berbagai platform digital, membuatnya menjadi salah satu kepala daerah dengan eksposur media sosial yang sangat besar. Namun terdapat perbedaan pendekapan. Pada Jokowi, blusukan sering dipandang sebagai metode komunikasi politik untuk mendekatkan diri dengan masyarakat sekaligus membangun citra kepemimpinan sederhana. Pada KDM, aktivitas lapangan sering dihubungkan dengan tradisi kepemimpinan lokal Sunda yang menekankan kedekatan sosial dan budaya dengan masyarakat.
Dalam sejumlah kasus, KDM bahkan mengambil langkah administratif langsung setelah turun ke lapangan, misalnya menertibkan bangunan atau menindak pelanggaran kebijakan pendidikan sejak awal masa jabatannya sebagai gubernur.
Pendekatan Terhadap Masyarakat
Salah satu perbedaan yang sering disorot para pengamat adalah cara keduanya memandang masyarakat. Jokowi dikenal sebagai manajer pembangunan dengan pendekatan pragmatis dan berbasis proyek. Fokusnya sering berada pada pembangunan infrastruktur, investasi, dan percepatan ekonomi. Sebaliknya, KDM sering memadukan pendekatan pembangunan dengan perspektif budaya dan sosial lokal. Ia dikenal dekat dengan tradisi Sunda dan kerap menjadikan nilai-nilai lokal sebagai bagian dari kebijakan publik.
Latar belakang kehidupannya yang dekat dengan masyarakat pedesaan serta pengalaman panjang di pemerintahan daerah membuatnya memahami dinamika sosial masyarakat Jawa Barat secara lebih mendalam. Pendekatan ini membuat banyak pengamat melihat KDM bukan sekadar pemimpin populer, tetapi juga figur yang mencoba menggabungkan politik, budaya, dan identitas lokal dalam praktik pemerintahan.
Kesimpulan
Membandingkan KDM secara langsung dengan Jokowi juga berisiko menyederhanakan kenyataan. Artinya, dengan membandingkan seperti ini bisa saja langsung muncul penilaian yang bernuansa menggenerasilir begitu saja. Para pembenci Jokowi akan langsung mewaspadai atau bisa saja ikut membenci juga KDM. Jokowi muncul sebagai fenomena politik nasional yang relatif cepat, sedangkan KDM dibentuk oleh perjalanan panjang di pemerintahan daerah.
Yang perlu dilakukan semestinya melihat perbedaan yang berujung pada usaha membuka ruang penilaian dari pembara. Kalau kita sepaham maka akan terlihat perbedaan antara keduanya. Jokowi sering dilihat sebagai simbol populisme modern dalam politik Indonesia. Sementara itu KDM lebih mendekati model pemimpin lokal yang tumbuh dari pengalaman birokrasi, budaya, dan masyarakat daerah.
Perbedaan inilah yang membuat sebagian pengamat menilai bahwa fenomena KDM tidak sepenuhnya identik dengan fenomena Jokowi. Popularitas mungkin sama-sama ada, tetapi fondasi pengalaman dan cara memahami masyarakat menunjukkan karakter kepemimpinan yang berbeda.
