Pencairan THR ASN Masih Tunggu Petunjuk Teknis
Pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Meski begitu, beberapa daerah telah menyiapkan anggaran untuk pembayaran THR tersebut.
Anggaran THR di Kabupaten Gowa dan Bone
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa telah menyiapkan anggaran sebesar Rp35 miliar untuk pembayaran THR tahun ini. Dana tersebut diperuntukkan bagi 7.153 ASN dan PPPK. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Gowa, Mahmud, memastikan seluruh pegawai berstatus ASN dan PPPK masuk dalam daftar penerima THR.
Sementara itu, Pemkab Bone belum membahas soal THR bagi ASN. Kepala BKAD Bone, Andi Tenriawaru, mengatakan bahwa rapat internal akan dilakukan dalam waktu dekat. Pemkab Bone sebelumnya menganggarkan sekira Rp52 miliar untuk pembayaran THR 2025 lalu. Pj Sekda Bone menyatakan pencairan paling cepat H-15 dan paling lambat H-7 sebelum Lebaran.
THR di Tingkat Provinsi Sulsel
Di tingkat provinsi, THR ASN Pemprov Sulsel juga belum dicairkan. Kepala BKAD Sulsel, Reza Faisal Saleh, mengaku masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai dasar hukum penyaluran THR. Ia belum merinci besaran alokasi THR untuk ASN Pemprov Sulsel.
Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Andi Muhammad Anwar Purnomo, meminta Pemprov Sulsel segera mencairkan THR bagi ASN di lingkup Pemprov Sulsel. Menurutnya, THR merupakan hak penerima sehingga proses pembagiannya sudah bisa dilaksanakan sebelum Hari Raya.
Pencairan THR di Kabupaten Wajo
BPKPD Wajo memastikan anggaran THR bagi ASN Wajo telah tersedia. Namun, pembayaran masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah sebagai dasar hukum pencairan. Kepala BPKPD Wajo Andi Pallawarukka, mengatakan estimasi anggaran THR sudah disiapkan sebesar satu bulan gaji ASN.
THR bagi ASN berstatus guru telah lebih dulu dicairkan. Guru yang telah bersertifikat menerima pembayaran sejak awal Februari 2026. Total anggaran dikucurkan untuk membayar THR guru bersertifikat mencapai Rp25,9 miliar.
THR di Kota Palopo
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Palopo, Abdul Waris, memastikan THR bagi ASN telah tersedia. “Begitu juknisnya turun, kita bayarkan ke rekening ASN masing-masing,” ujarnya. Kepala Bidang Anggaran BPKAD Palopo Dadin Kalbukhari menyatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran sekira Rp21,5-22 miliar.
Pegawai paruh waktu tidak menerima THR. Sementara PPPK tetap mendapat THR sesuai ketentuan berlaku. Menurut Dadin, anggaran THR bersumber dari DAU. Ia menegaskan, pembayaran THR tidak akan mengganggu program pembangunan maupun kegiatan lain di lingkup Pemkot Palopo.
Masalah Keuangan di Kabupaten Luwu Utara
Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, memastikan THR ASN tetap dibayarkan meski kondisi keuangan daerah sedang tertekan. Total anggaran disiapkan untuk THR mencapai Rp32 miliar. Pemkab Luwu Utara saat ini menghadapi kesulitan keuangan. Hingga Maret, pemerintah daerah telah menerima tiga kali transfer DAU yang sebagian besar digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan ASN serta melunasi utang daerah.
Meski demikian, Abdullah Rahim menegaskan pihaknya tetap berupaya maksimal agar kewajiban tersebut dapat segera ditunaikan. “Kami tetap berupaya semaksimal mungkin agar THR ASN segera dibayarkan,” ujarnya. Ia menegaskan, pemerintah daerah berupaya agar pembayaran THR dapat dituntaskan sebelum Hari Raya Idul Fitri.
