Indonesia Tetap Berada dalam Board of Peace Meski Dihadapkan pada Kritik
Pemerintah Indonesia tetap mempertahankan posisinya sebagai anggota Board of Peace (BoP) yang dibentuk oleh Amerika Serikat, meskipun menghadapi kritik dari berbagai pihak. Hal ini dilakukan meski terjadi peningkatan ketegangan di kawasan Timur Tengah akibat serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa keputusan untuk tetap berada dalam BoP tidak berubah. Pernyataan ini disampaikan setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa malam (3/3/2026). Ia menyatakan bahwa posisi tersebut telah melalui pertimbangan matang.
“Kita tetap di BoP,” ujar Sugiono. Pernyataan ini menjadi respons atas dorongan sejumlah pihak yang meminta Indonesia keluar dari BoP karena dinilai tidak sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
TB Hasanuddin, anggota Komisi I DPR RI, secara terbuka menyarankan agar pemerintah segera menarik diri dari BoP. Menurutnya, keterlibatan Indonesia berpotensi mencederai prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menjadi amanat konstitusi.
TB Hasanuddin menyebut lima alasan mengapa Indonesia perlu mengevaluasi posisinya:
- Pertama, partisipasi dalam BoP dinilai tidak sejalan dengan semangat bebas aktif jika organisasi tersebut dianggap membiarkan agresi militer terhadap negara lain.
- Kedua, ia menilai pemerintah belum menunjukkan sikap tegas dalam mengutuk serangan tersebut, sehingga menimbulkan persepsi keberpihakan.
- Ketiga, posisi Indonesia yang dinilai tidak sepenuhnya netral dikhawatirkan dapat memengaruhi hubungan dengan Palestina, terutama setelah adanya penolakan terhadap keberadaan pasukan asing di Gaza.
- Keempat, dari sisi anggaran, keterlibatan TNI dalam struktur pasukan ISF BoP disebut berpotensi membebani fiskal negara di tengah tekanan ekonomi global.
- Kelima, Indonesia dinilai berisiko terseret dalam pusaran geopolitik Timur Tengah yang kompleks dan berpotensi merugikan kepentingan nasional.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa keputusan untuk tetap berada dalam BoP telah melalui pertimbangan matang. Hingga kini belum ada pernyataan resmi terkait kemungkinan evaluasi lebih lanjut atas keikutsertaan Indonesia di dalam forum tersebut.
Perdebatan mengenai posisi Indonesia di BoP pun diperkirakan masih akan terus bergulir, seiring dinamika konflik dan perkembangan politik luar negeri ke depan.
Mahfud MD Minta Pemerintah Indonesia Kembali ke Politik Bebas Aktif
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai Pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan kembali keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian buatan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, atau Board Of Peace (BoP).
Terlebih setelah pecahnya konflik antara Iran vs Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026. Mahfud MD menegaskan, sejak awal Kemerdekaan Indonesia, sikap politik luar negeri kita adalah politik bebas aktif.
Selain itu Bung Karno juga sejak awal mendukung untuk kemerdekaan Palestina. Untuk itu Mahfud MD menilai Indonesia harus kembali ke sikap politik bebas aktifnya seperti sedia kala.
“Pertama iya sejak awal kemerdekaan itu kalau sikap (politik luar negeri) Indonesia tuh kan sudah bebas aktif ya. Artinya bebas, tidak terikat pada satu kekuatan manapun, tetapi aktif untuk membangun perdamaian dunia. Kan itu sejak awal.”
“Lalu sikap terhadap Palestina Indonesia juga sejak awal Dasasila Bandung juga kan salah satunya, jelas-jelas Bung Karno itu mendukung Palestina. Karena apa? Kemerdekaan Indonesia itu ya di awal-awalnya kan didukung oleh Mesir, Liga Arab, Palestina dan sebagainya.”
“Ketika negara-negara lain belum banyak atau bahkan belum ada ketika itu yang mau mengakui kemerdekaan Indonesia ketika itu. Oleh sebab itu menurut saya memang Indonesia harus kembali ke bebas aktif itu tadi,” kata Mahfud dalam Podcast ‘Terus Terang’ di kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (3/3/2026).
Mahfud menyebut, banyak yang merasa keterlibatan Indonesia di BoP harus dipertimbangkan lagi, karena dinilai lebih banyak mudaratnya. Mantan Ketua MK itu menyadari, Presiden Prabowo sebagai pimpinan tertinggi di RI memang memiliki wewenang untuk membuat keputusan tentang hubungan internasional.
Namun Mahfud menilai Indonesia harus bisa kembali rasional, dan kembali pada dasar-dasar perjuangan untuk mendukung kebebasan semua bangsa.
“Menurut saya memang perlu dipertimbangkan kelanjutan keterlibatan Indonesia di dalam BoP, Dewan Perdamaian tadi, Board of Peace itu iya. Menurut saya perlu dipertimbangkan, karena banyak orang melihat itu lebih banyak mudaratnya.”
“Kita tahu Presiden eh Presiden Prabowo itu eh punya hak dan kewenangan-kewenangan tertentu, untuk membuat keputusan tentang hubungan-hubungan internasional karena dia kepala negara di sini.”
“Tetapi juga saya kira secara rasional harus kembali ke dasar-dasar perjuangan kita untuk mendukung kebebasan semua bangsa. Termasuk dalam hal ini, dalam situasi seperti ini juga, Indonesia harus berada di posisi yang ingin menyelamatkan perdamaian,” jelas Mahfud.
MUI Minta Indonesia Pertimbangkan Kembali Keanggotaan BoP
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, mengecam keras serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Dia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang merusak upaya perdamaian global.
Menurut Sudarnoto, serangan tersebut menunjukkan bahwa Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, tidak memiliki komitmen terhadap perdamaian dunia. Serangan Amerika-Israel terhadap Iran memberikan bukti kasat mata bahwa Trump, baik sebagai presiden maupun chairman Board of Peace, bukanlah sosok yang mempunyai kepedulian untuk menciptakan perdamaian. Dia justru perusak brutal perdamaian.
“BoP sudah runtuh secara moral dan kehilangan legitimasinya,” katanya. Dalam konteks tersebut, Sudarnoto meminta Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan kembali posisi Indonesia sebagai anggota BoP. Dia bahkan mendorong agar negara-negara Muslim mengambil sikap serupa.
“Hemat saya, Presiden Prabowo perlu memperhitungkan kembali keberadaan Indonesia sebagai anggota BoP. Sikap yang sama seharusnya juga dilakukan negara-negara Muslim lainnya,” katanya.
Ia menilai BoP tidak efektif dalam menciptakan perdamaian maupun memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Karena itu, ia menyerukan persatuan negara-negara Muslim agar tidak terpecah belah oleh kepentingan imperialisme Amerika dan Israel.
Meski demikian, Sudarnoto menekankan bahwa langkah Indonesia harus tetap ditempuh secara diplomatik dan terukur. Ia mengingatkan pentingnya menjaga kepentingan nasional (national interest) dalam setiap kebijakan luar negeri.
“Indonesia berkewajiban ikut menciptakan perdamaian dunia sebagaimana amanah Pembukaan UUD 1945. Sikap proaktif penting, tetapi harus dilakukan dengan langkah diplomatik dan sangat terukur serta persuasif, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional kita,” ujarnya.
Ia juga menyatakan seluruh elemen masyarakat dan kekuatan masyarakat sipil Indonesia akan mendukung Presiden jika memutuskan mundur dari BoP. Menurutnya, langkah tersebut merupakan pilihan terhormat yang bisa membuka peluang baru bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam menciptakan perdamaian sejati dan ketertiban dunia.
