Kematian Ayatollah Ali Khamenei dan Potensi Akhir Kekuasaannya
Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, diberitakan meninggal pada hari Ahad (1/3/2026), menurut konfirmasi dari Dewan Tertinggi Keamanan Nasional. Meski belum ada informasi detail mengenai kronologi kematian tersebut, kepergian Khamenei disebut-sebut dapat menjadi titik awal perubahan besar di Iran. Pemimpin yang berusia 86 tahun ini sebelumnya sempat memperingatkan bahwa serangan militer AS akan memicu perang regional. Ia juga memberikan ruang bagi Iran untuk berunding dengan AS terkait program nuklir.
Sebelum kompleks kediaman pemimpin tertinggi menjadi target, tekanan terhadap Khamenei sudah mulai meningkat. Penindasan terhadap protes yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir, termasuk ribuan korban tewas akibat aksi pengunjuk rasa yang menyerukan “Death to Khamenei”, menunjukkan betapa besar ancaman yang dihadapi oleh penguasa Iran. Selain itu, sanksi internasional, kesalahan pengelolaan ekonomi, dan korupsi telah melemahkan perekonomian negara tersebut.
Serangan Israel dan AS selama perang 12 hari musim panas lalu telah merusak secara signifikan program nuklir, sistem rudal, serta kapabilitas militer Iran. Jaringan proksi regional Iran, seperti Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, dan Houthi di Yaman, juga melemah akibat serangan yang terjadi sejak perang Gaza dimulai. Pengaruh Teheran di Timur Tengah semakin menyusut.
Perubahan yang Dilakukan Khamenei terhadap Republik Islam
Saat naik ke tampuk kekuasaan pada 1989, Khamenei menghadapi keraguan mendalam atas otoritasnya. Ia merupakan ulama tingkat menengah dan tidak memiliki kredensial keagamaan setinggi pendahulunya, Ayatollah Ruhollah Khomeini. Namun, Khamenei berhasil memerintah tiga kali lebih lama dibanding Khomeini dan membentuk Iran secara lebih mendalam.
Ia mengokohkan sistem pemerintahan oleh para mullah atau ulama Syiah. Dalam struktur Republik Islam, ulama berada di puncak hierarki, menetapkan batas-batas yang harus dipatuhi pemerintah sipil, militer, serta lembaga intelijen dan keamanan. Di mata kelompok garis keras, Khamenei adalah otoritas yang tidak dapat dipertanyakan, berada tepat di bawah Tuhan.
Di sisi lain, ia membangun Garda Revolusi menjadi kekuatan dominan dalam militer dan politik dalam negeri. Garda tersebut memiliki pasukan elite Iran serta mengawasi program rudal balistik. Khamenei juga memberi ruang bagi Garda untuk membangun jaringan bisnis dan mendominasi ekonomi. Sebagai imbalannya, Garda Revolusi menjadi kekuatan setia yang menopang kekuasaannya.
Tantangan Dalam Negeri
Ancaman besar pertama terhadap kekuasaan Khamenei muncul dari gerakan reformasi yang meraih mayoritas parlemen dan kursi presiden tak lama setelah ia menjadi pemimpin tertinggi. Gerakan itu mendorong peningkatan kekuasaan pejabat terpilih, yang dikhawatirkan pendukung garis keras akan membongkar sistem Republik Islam. Khamenei menggalang dukungan lembaga ulama, dan badan-badan non-terpilih yang dikendalikan ulama membatalkan reformasi besar serta melarang kandidat reformis mengikuti pemilu.
Sejak itu, gelombang protes rakyat terus dipadamkan. Demonstrasi besar terjadi pada 2009 terkait dugaan kecurangan pemilu. Di bawah tekanan sanksi, protes ekonomi pecah pada 2017 dan 2019. Gelombang berikutnya terjadi pada 2022 setelah kematian Mahsa Amini, yang ditahan polisi karena dianggap tidak mengenakan jilbab wajib dengan benar. Penindakan terhadap para pengunjuk rasa menewaskan ratusan orang dan menyebabkan ratusan lainnya ditangkap, di tengah laporan adanya tahanan yang disiksa hingga tewas atau diperkosa di penjara.
Api berkobar di Tel Aviv sebagai dampak serangan Iran pada Sabtu (28/2/2026). – (Reuters)
Penindakan Paling Berdarah
Demonstrasi terbaru pecah pada akhir Desember di pasar tradisional Teheran setelah mata uang rial anjlok ke rekor terendah 1,42 juta per dolar AS. Protes dengan cepat meluas ke seluruh negeri. “Perusuh harus diberi pelajaran,” kata Khamenei. Ketika ratusan ribu orang turun ke jalan pada 8 dan 9 Januari, aparat keamanan menembaki massa. Para veteran demonstrasi sebelumnya mengaku terkejut dengan kekuatan tembakan yang digunakan.
Aktivis menyatakan telah mendokumentasikan lebih dari 7.000 korban tewas dan masih melakukan verifikasi lebih lanjut. Pemerintah mengakui lebih dari 3.000 korban tewas, angka yang tetap lebih tinggi dibandingkan penindakan sebelumnya.
Negosiasi Nuklir
Dengan menyetujui perundingan nuklir, Khamenei kemungkinan berupaya membeli waktu untuk mencegah serangan AS. Namun Iran menolak tuntutan utama Washington agar menghentikan seluruh pengayaan nuklir dan menyerahkan persediaan uranium. Trump awalnya mengancam akan melancarkan serangan guna menghentikan Khamenei dan pemimpin Iran lainnya dari membunuh pengunjuk rasa damai. Ancaman tersebut kemudian digunakan untuk menekan Teheran agar serius dalam negosiasi.
Sebagian warga Iran dan diaspora Iran berharap AS menggunakan kekuatan militer untuk menjatuhkan Khamenei. Namun, terdapat pula suara kuat, bahkan di kalangan penentangnya, yang menolak intervensi asing untuk menggulingkan teokrasi.
Belum Ada Suksesor
Secara resmi, sebuah panel ulama Syiah bertugas memilih pengganti Khamenei. Sejumlah nama disebut-sebut sebagai kandidat, termasuk putranya. Danny Citrinowicz, pakar Iran dari Institute for National Security Studies Israel, mengatakan kepada The Associated Press bahwa salah satu pelajaran utama yang dipetik Teheran dari perang tahun lalu adalah pentingnya memastikan kesinambungan rezim jika Khamenei wafat. Ia menambahkan kekuasaan dapat beralih sementara ke komite kecil pejabat tinggi hingga situasi mereda.
“Bisa jadi Khamenei telah menunjuk suksesor pilihannya secara tertutup,” ujar Citrinowicz. “Namun penerapan otomatis terhadap suksesor yang telah dipilih dapat meningkatkan friksi internal di masa perang,” tambahnya.
Garda Revolusi kini telah berkembang menjadi institusi paling kuat di Iran. Jika kematian pemimpin tertinggi dikonfirmasi, situasi tersebut dapat mendorong komandan Garda atau militer reguler mengambil alih kekuasaan secara lebih terbuka. Hal itu berpotensi memicu konflik berdarah dalam perebutan kendali atas negara kaya minyak dengan populasi sekitar 85 juta jiwa tersebut.
